Jadi Tersangka Suap, Bupati Subang Ojang Sohandi Minta Maaf

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 12 April 2016
Jadi Tersangka Suap, Bupati Subang Ojang Sohandi Minta Maaf

Bupati Subang Ojang Sohandi (foto pemkab Subang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih NasionalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka kasus penyuapan dua jaksa di Kejati Jabar. Bupati Subang Ojang Sohandi pun langsung meminta maaf kepada masyarakat Subang. 

Bupati Subang menyuap oknum jaksa sebesar Rp528 juta agar namanya tidak terseret dalam kasup suap BPJS, yang menjadikan pejabat Pemda Subang sebagai pesakitan di pegadilan. Tim KPK menangkap Bupati Subang Ojang Sohandi di Subang bersama uang senilai Rp340 juta di dalam mobil. 

Usai pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Ojang enggan berkomentar banyak saat ditanya oleh awak media mengenai kasus yang menjeratnya.

"Nanti di BAP saya," ucapnya sambil terus berjalan menuju mobil dengan penjagaan ketat dari pihak keamanan, Selasa (12/4).

Dalam kesempatan itu, Ojang meminta maaf kepada masyarakat Subang karena kasus penyuapan tersebut.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Subang dan tetap kompak dan saya berharap Subang tetap menjadi Kabupaten yang maju," katanya sambil terus berjalan.

Seperti yang diketahui, KPK telah menangkap Ojang Sohardi karena kasus penyuapan dua jaksa FN dan DVR yang menangani korupsi BPJS. Penyuapan tersebut dilakukan oleh perantara LM, seorang PNS Pemkab Subang pada Senin (11/4) sekitar pukul 07.30 WIB. LM tak lain istri dari terdakwa kasus korupsi anggaran BPJS di Kabupaten Subang bernama JAK. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Takut Terseret Korupsi BPJS, Bupati Subang Suap Jaksa Kejati Jabar
  2. Pemeriksaan Ahok di KPK Diwarnai Aksi Tolak Ahok
  3. KPK Bakal Periksa Bos Agung Sedayu Group Aguan
  4. Dalam Sehari KPK OTT Dua Kasus Korupsi
  5. Ahok di antara KPK, BPK dan RS Sumber Waras
#Korupsi Kepala Daerah #BPJS #Kasus Suap #Bupati Subang Ojang Sohandi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Amplop 14 Ribu Dolar Singapura untuk Raja Juli, Ada Selisih Uang yang Dikembalikan
KPK mengungkap temuan baru dalam kasus suap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby dan Raja Juli Antoni.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
KPK Ungkap Dugaan Amplop 14 Ribu Dolar Singapura untuk Raja Juli, Ada Selisih Uang yang Dikembalikan
Indonesia
Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad dan Putranya Kompak Mangkir dari Panggilan KPK
Anwar Sadad dan putranya, Muhammad Haykal Ismail Sadad, tidak memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan dugaan suap dana hibah Pokmas Jawa Timur.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad dan Putranya Kompak Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Dewas KPK melaporkan capaian tindak lanjut rekomendasi Rakorwas yang mencapai 94,12 persen hingga Semester I 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK membentuk tim khusus untuk memburu Harun Masiku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku
Indonesia
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
KPK mencatat lonjakan kinerja penindakan pada semester I 2026 dengan 12 operasi tangkap tangan, 76 perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta penyetoran Rp 59,99 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
Indonesia
Banyak Bupati Kena OTT, Mendagri Ungkit Gaji Kepala Daerah 26 Tahun Tidak Berubah
Mendagri Tito Karnavian janji revisi aturan gaji kepala daerah yang masih diatur PP 109/2000 yang sudah berumur 26 tahun
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Banyak Bupati Kena OTT, Mendagri Ungkit Gaji Kepala Daerah 26 Tahun Tidak Berubah
Indonesia
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
KPK menelusuri dugaan aliran uang ke Raja Juli Antoni. Hal itu terkait kasus korupsi Kuansing.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
Bagikan