Imam Masjid New York Kecam Kunjungan Pimpinan DPR ke Donald Trump

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 05 September 2015
Imam Masjid New York Kecam Kunjungan Pimpinan DPR ke Donald Trump

man Besar Masjid New York Shamsi Ali. (Facebook.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Internasional – Kunjungan pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, ke kampanye calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai banyak kecaman. Termasuk dari warga Amerika kelahiran Indonesia, Ustadz Shamsi Ali, yang juga sebagai Imam Besar Masjid New York.

Menanggapi kunjungan pimpinan DPR RI ke kampanye Donald Trump dari Partai Republik, saat keduanya sedang menjalani agenda The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, Ustadz Shamsi Ali menyurati Fadli Zon untuk menyatakan protes.

“Semalam juga saya sudah komunikasi intens dengan Fadli Zon, wakil ketua yang mendampingin ketua hadir di acara konferensi pers dalam rangkaian kampanye Donald Trump,” demikian kata Shamsi Ali di akun Facebook-nya

Berikut isi surat yang di-posting (message awal Shamsi Ali ke Fadli Zon sebelum keduanya berkomunikasi), melalui akun Facebook, Jumat (4/9);

 

 Yth Bapak Fadhli Zon

Saya dapat nomornya dari pak Desra Percaya. Maaf kalau malam-malam mengganggu. Pertama saya minta maaf kalau saya lancang menulis di media sosial perihal kehadiran ketua DPR dan rombongan dalam acara kampanye Donald Trump.

Saya merasa perlu menyampaikan ini karena menyangkut langsung kedudukan saya di dua pihak; Indonesia dan AmeriKa Serikat. Kehadiran beliau di acara Donald Trump sangat tidak pantas karena beberapa alasan:

1. Donald Trump itu oleh komunitas immigran secara umum dianggap rasis. Dalam berbagai statemennya Donald Trump sangat anti imigran dan anti-Islam khususnya.

2. Walau saat ini Donald Trump masih tinggi dalam poling tapi sangat tipis untuk memenangkan konvensi Republikan. Apalagi memenangkan pemilihan presiden AS. Republikan tidak memiliki kandidat yang kuat. Hingga saat ini belum ada kandidat, baik di Republikan maupun di Demokrat yang menyaingi Hillary Clinton. Maka kehadiran ketua DPR RI dan rombongan tidak menguntungkan.

3. Mungkin secara protokoler seorang ketua DPR hadir dalam acara kampanye seorang kandidat presiden di negera orang salah. Jangankan dalam acara kampanye. Menemui kandidat saja di musim kampanye oleh seorang pejabat negara perlu diwaspadai. Kehadirannya dapat dianggap dukungan kepadanya. Ini jelas tidak etis dan juga merugikan Hubungan kedua negara ke depan karena Indonesia akan dianggap partisan.

4. Ketua DPR sejajar dengan Speaker of the House kalau di sini. Posisinya di urutan ketiga setelah presiden dan wakilnya. Saya melihat cara penerimaan Donald Trump sangat merendahkan ketua DPR kita. Diterima kurang dari 5 menit dan ditinggalkan begitu saja setelah dikenalkan ke pendukungnya. Rasanya terlalu rendah bangsa ini ketika pejabat tinggi diperlakukan seperti itu oleh seorang Donald Trump.

Perihal hal lain, khususnya kunjungan beberapa anggota dan pimpinan Fraksi di DPR dan reses kongres memang saya tidak tujukan untuk ketua dan rombongan. Saya tahu ketua dan rombongan ke sini untuk sidang IPU di PBB. Tetapi beberapa rombongan DPR dari berbagai fraksi juga melakukan kunjungan di saat reses. Ini sudah pasti tidak efektif dan nampak sebagai pemborosan anggaran negara.

Kalau pejabat keluar negeri dengan jadwal seadanya sudah pasti yang dirugikan adalah negara. Karena selain uang jalan, ongkos transportasi dan akomodasi dibayarkan oleh negara. Akibatnya kunjungan itu akan lebih banyak dipakai sebagai jalan-jalan dan belanja.

Maaf kalau saya lancang. Pak Fadhli juga pernah sebagai aktifis sebelum menjadi pejabat. Dan tahu sensitifitas seorang aktifis, khususnya di saat bangsa kita masih menghadapi krisis moneter.

Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Salam untuk pak ketua!

Wassalam

Shamsi Ali

Hingga berita ini turunkan, surat Shamsi Ali telah disukai (like) dan dikomentari ratusan akun. “Bukan sekedar tidak pantas, ini sebuah penghianatan terhadap bangsa dan negara,” kata salah satu akun mengomentarai posting-an dari Shamsi Ali.

Baca Juga

Pertanggungjawaban Setya Novanto dan Fadli Zon Disegerakan

Donald Trump Tanya Apa Orang Indonesia Menyukainya? Setya Novanto: Ya, Sangat Suka

Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Ketua dan Wakil DPR RI Hadiri Konferensi Pers Donald Trump di AS

 

#DPR RI #Setya Novanto #Fadli Zon #Imam Besar Masjid New York #Shamsi Ali
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Komisi VIII DPR meminta pemanfaatan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur umum darurat di wilayah terdampak longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Indonesia
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
UU KUHAP yang baru tidak mengatur isu penyadapan secara spesifik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
Bagikan