Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 05 September 2015
Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran etika. Pasalnya, kunjungan tersebut disinyalir dalam rangka ikut mendukung kampanye Donald Trump untuk jadi presiden AS.

Ucok Khadafi, anggota Centre for Budget Analysis (CBA), menilai agar kunjungan tersebut tidak diketahui publik, maka kunjungan dikemas dalam bentuk agenda Parlemen Internasional.

"Untuk mengelabui publik dan administrasi keuangan negara, maka kunjungan dikemas dalam bentuk acara parlemen internasional," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (4/9).

Oleh karena itu, Ucok mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk segera memanggil Setya Novanto karena disinyalir telah melanggar etika.

Menurutnya, pelanggaran itu jelas. Sebab, selaku ketua DPR RI, Setya tidak pantas mendampingi kampanye Calon Presiden AS, karena sudah masuk ke wilayah partisan, bukan lagi wilayah hubungan diplomasi.

Hal senada diungkapkan Manejer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya melanggar Etika pejabat publik, tapi juga menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Sebab, katanya, di tengah krisis ekonomi rakyat Indonesia, kedua wakil ini malah asik melakukan kunjungan ke AS.

Oleh Sebab itu, Fitra menuntut agar Badan Kehormatan DPR RI memeriksa mereka, dan melakukan tindakan transparasi dana kunjungan kedua pejabat negara tersebut.

"Dana kunjungan ke Amerika tidak dipublikasikan. Setelah kembali, kami menuntut agar DPR RI melakukan audit dan transparasi dana kunjungan," tegasnya. (fdi)

 

Baca Juga:

Fadli Zon Pamer Foto Selfie Bareng Donald Trump

Fadli Zon Pamer Jam Tangan Bekas Sutan Syahrir

Fadli Zon Sewot, Kritik Jokowi Planga-Plongo Soal Ekonomi

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Tradisi
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
Penguatan ekosistem kebudayaan itu sangat diperlukan agar pelestarian tidak berhenti pada seremonial saja, termasuk adanya inovasi kebudayaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dunia
Shut Down Pemerintahan masih Lanjut, Ribuan Penerbangan di AS Dibatalkan
Para pengatur lalu lintas udara (air traffic controllers) mulai melaporkan kelelahan.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
  Shut Down Pemerintahan masih Lanjut, Ribuan Penerbangan di AS Dibatalkan
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Bagikan