Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika
Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)
MerahPutih Nasional - Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran etika. Pasalnya, kunjungan tersebut disinyalir dalam rangka ikut mendukung kampanye Donald Trump untuk jadi presiden AS.
Ucok Khadafi, anggota Centre for Budget Analysis (CBA), menilai agar kunjungan tersebut tidak diketahui publik, maka kunjungan dikemas dalam bentuk agenda Parlemen Internasional.
"Untuk mengelabui publik dan administrasi keuangan negara, maka kunjungan dikemas dalam bentuk acara parlemen internasional," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (4/9).
Oleh karena itu, Ucok mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk segera memanggil Setya Novanto karena disinyalir telah melanggar etika.
Menurutnya, pelanggaran itu jelas. Sebab, selaku ketua DPR RI, Setya tidak pantas mendampingi kampanye Calon Presiden AS, karena sudah masuk ke wilayah partisan, bukan lagi wilayah hubungan diplomasi.
Hal senada diungkapkan Manejer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya melanggar Etika pejabat publik, tapi juga menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.
Sebab, katanya, di tengah krisis ekonomi rakyat Indonesia, kedua wakil ini malah asik melakukan kunjungan ke AS.
Oleh Sebab itu, Fitra menuntut agar Badan Kehormatan DPR RI memeriksa mereka, dan melakukan tindakan transparasi dana kunjungan kedua pejabat negara tersebut.
"Dana kunjungan ke Amerika tidak dipublikasikan. Setelah kembali, kami menuntut agar DPR RI melakukan audit dan transparasi dana kunjungan," tegasnya. (fdi)
Baca Juga:
Fadli Zon Pamer Foto Selfie Bareng Donald Trump
Bagikan
Berita Terkait
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Cagar Budaya Nasional Kini Jadi 313, Fadli Zon: Kita Punya Potensi Puluhan Ribu Artefak Keren
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra