Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika
Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)
MerahPutih Nasional - Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran etika. Pasalnya, kunjungan tersebut disinyalir dalam rangka ikut mendukung kampanye Donald Trump untuk jadi presiden AS.
Ucok Khadafi, anggota Centre for Budget Analysis (CBA), menilai agar kunjungan tersebut tidak diketahui publik, maka kunjungan dikemas dalam bentuk agenda Parlemen Internasional.
"Untuk mengelabui publik dan administrasi keuangan negara, maka kunjungan dikemas dalam bentuk acara parlemen internasional," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (4/9).
Oleh karena itu, Ucok mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk segera memanggil Setya Novanto karena disinyalir telah melanggar etika.
Menurutnya, pelanggaran itu jelas. Sebab, selaku ketua DPR RI, Setya tidak pantas mendampingi kampanye Calon Presiden AS, karena sudah masuk ke wilayah partisan, bukan lagi wilayah hubungan diplomasi.
Hal senada diungkapkan Manejer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya melanggar Etika pejabat publik, tapi juga menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.
Sebab, katanya, di tengah krisis ekonomi rakyat Indonesia, kedua wakil ini malah asik melakukan kunjungan ke AS.
Oleh Sebab itu, Fitra menuntut agar Badan Kehormatan DPR RI memeriksa mereka, dan melakukan tindakan transparasi dana kunjungan kedua pejabat negara tersebut.
"Dana kunjungan ke Amerika tidak dipublikasikan. Setelah kembali, kami menuntut agar DPR RI melakukan audit dan transparasi dana kunjungan," tegasnya. (fdi)
Baca Juga:
Fadli Zon Pamer Foto Selfie Bareng Donald Trump
Bagikan
Berita Terkait
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh