Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 05 September 2015
Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran etika. Pasalnya, kunjungan tersebut disinyalir dalam rangka ikut mendukung kampanye Donald Trump untuk jadi presiden AS.

Ucok Khadafi, anggota Centre for Budget Analysis (CBA), menilai agar kunjungan tersebut tidak diketahui publik, maka kunjungan dikemas dalam bentuk agenda Parlemen Internasional.

"Untuk mengelabui publik dan administrasi keuangan negara, maka kunjungan dikemas dalam bentuk acara parlemen internasional," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (4/9).

Oleh karena itu, Ucok mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk segera memanggil Setya Novanto karena disinyalir telah melanggar etika.

Menurutnya, pelanggaran itu jelas. Sebab, selaku ketua DPR RI, Setya tidak pantas mendampingi kampanye Calon Presiden AS, karena sudah masuk ke wilayah partisan, bukan lagi wilayah hubungan diplomasi.

Hal senada diungkapkan Manejer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya melanggar Etika pejabat publik, tapi juga menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Sebab, katanya, di tengah krisis ekonomi rakyat Indonesia, kedua wakil ini malah asik melakukan kunjungan ke AS.

Oleh Sebab itu, Fitra menuntut agar Badan Kehormatan DPR RI memeriksa mereka, dan melakukan tindakan transparasi dana kunjungan kedua pejabat negara tersebut.

"Dana kunjungan ke Amerika tidak dipublikasikan. Setelah kembali, kami menuntut agar DPR RI melakukan audit dan transparasi dana kunjungan," tegasnya. (fdi)

 

Baca Juga:

Fadli Zon Pamer Foto Selfie Bareng Donald Trump

Fadli Zon Pamer Jam Tangan Bekas Sutan Syahrir

Fadli Zon Sewot, Kritik Jokowi Planga-Plongo Soal Ekonomi

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon #Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Tiga agenda musik Dongker batal setelah muncul dugaan intervensi. Fadli Zon menanggapi persoalan tersebut dan membandingkan kebebasan berekspresi era Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 November 2026
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Indonesia
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Fadli Zon menilai kerja sama promosi antara pemerintah dan selebritas maupun kreator konten merupakan praktik yang lazim dilakukan.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Dunia
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Trump menyakini White suka dengan gagasan tersebut
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Bagikan