Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika


Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri konferensi pers Donald Trump, kandidat presiden Amerika Serikat. (Screenshot CNN)
MerahPutih Nasional - Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran etika. Pasalnya, kunjungan tersebut disinyalir dalam rangka ikut mendukung kampanye Donald Trump untuk jadi presiden AS.
Ucok Khadafi, anggota Centre for Budget Analysis (CBA), menilai agar kunjungan tersebut tidak diketahui publik, maka kunjungan dikemas dalam bentuk agenda Parlemen Internasional.
"Untuk mengelabui publik dan administrasi keuangan negara, maka kunjungan dikemas dalam bentuk acara parlemen internasional," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (4/9).
Oleh karena itu, Ucok mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk segera memanggil Setya Novanto karena disinyalir telah melanggar etika.
Menurutnya, pelanggaran itu jelas. Sebab, selaku ketua DPR RI, Setya tidak pantas mendampingi kampanye Calon Presiden AS, karena sudah masuk ke wilayah partisan, bukan lagi wilayah hubungan diplomasi.
Hal senada diungkapkan Manejer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya melanggar Etika pejabat publik, tapi juga menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.
Sebab, katanya, di tengah krisis ekonomi rakyat Indonesia, kedua wakil ini malah asik melakukan kunjungan ke AS.
Oleh Sebab itu, Fitra menuntut agar Badan Kehormatan DPR RI memeriksa mereka, dan melakukan tindakan transparasi dana kunjungan kedua pejabat negara tersebut.
"Dana kunjungan ke Amerika tidak dipublikasikan. Setelah kembali, kami menuntut agar DPR RI melakukan audit dan transparasi dana kunjungan," tegasnya. (fdi)
Baca Juga:
Fadli Zon Pamer Foto Selfie Bareng Donald Trump
Bagikan
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
