Widi Hatmoko
MerahPutih Nasional - Pengamat politik Idil Akbar mengatakan, sengketa antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD lebih terkait persoalan siapa mendapatkan keuntungan apa dan bagaimana serta bisa mempertahankan kepentingan apa. Jika konflik ini diteruskan akan merusak hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.
Persetujuan hak angket sejatinya dibenarkan karena konstitusional. Hanya saja, perlu dikoreksi apakah prosedur dan substansinya sesuai.Apa yang dilakukan Ahok sehingga muncul hak angket menurut Idil juga sudah melewati batas.
"Ahok merusak hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif serta melakukan tindakan inkonstitusional terkait pengajuan draf APBD ke Kemendagri," kata Idil, ketika dihubungi merahputih , di Jakarta, Senin (2/3).
Apa yang dilakukan Ahok dengan menyampaikan adanya dana siluman pembelian UPS yang kelewat besar kepada publik, Idil melihatnya dalam 2 hal. (Baca: Diguyur Hujan, Ribuan Demonstran Dukung Ahok Bongkar Dana Siluman)
"Pertama, apa motif dibalik Ahok menyampaikan ini. Dan kedua, apa akibat dari politik sandera seperti ini," katanya.
Yang pertama, sambung Idil, Ahok menyampaikan hal ini tentu sebagai upaya melawan upaya yang dilakukan DPRD karena menyetujui hak angket atas dirinya. Terlepas dari apa yang disampaikan Ahok ke publik, Ahok sendiri sudah mendistorsi informasi yang disampaikan.
"Namun, inilah kehebatan Ahok yang bisa menggiring opini. Sesuatu yang belum terjadi dan baru hanya berupa potensi seakan-akan sudah terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat," sanjung Idil.
Meski demikian, Idil sepakat dengan upaya transparansi yang dilakukan Ahok. Tapi itu akan jauh lebih bernilai ketika dilakukan sebelum persoalan hak angket ini mengemuka. Ketika dilakukan bersama dengan pengajuan hak angket DPRD, maka motif politik beraroma pembalasanlah yang lebih kuat. (Baca: Ahok: Terima Kasih, NasDem!)
"Artinya, cara ahok membongkar dana siluman apakah sudah sesuai prosedur? Apakah anggaran yang dimaksud sudah terlaksana atau masih di atas kertas? Apakah KPK bisa menindak laporan anggaran yang belum terlaksana dan dianggap berpotensi akan merugikan negara?," tanya Idil.
Karena itu, menurut Idil, DPRD mungkin saja bisa memakzulkan Ahok. Tapi, Ahok sudah menang secara politik karena telah mampu mempengaruhi opini publik dengan cara membongkar dana siluman tersebut. Akibat dari politik sandera, menurutnya yang paling berdampak adalah terlambat dan terhambatnya realisasi anggaran karena eksekutif dan legislatif akan lebih banyak disibukkan dengan persoalan kisruh ini.
Itu artinya, banyak proyek-proyek pembangunan masyarakat DKI yang akan tersendat. Sebab, proses hak angket tentu juga memerlukan waktu lama dan belum tentu juga akan sampai disetujui Presiden dengan mudah jika muaranya adalah pemakzulan.
"Tapi ahok sudah mendominasi arena dan itu akan semakin membuat DPRD semakin terpojok," tandasnya. (mad)
