Hikmahanto: Jika Australia Bertindak Diluar Batas, RI Harus Tegas


Pengacara duo balinine Todung Mulya Lubis, menunjukkan lukisan terpidana mati Myuran Sukumaran berjudul "second last day" di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/4). ANTARA FOTO)
MerahPutih Nasional - Keputusan Presiden Joko Widodo mengeksekusi Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran SUkumaran mendapat reaksi keras dari Pemerintah Australia. Pemerintah Australia menilai eksekusi mati kepada terpidana mati kasus narkotika itu kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bentuk Protes, Australia langsung menarik Duta Besarnya Paul Grigson.
Penarikan Paul Grigson dari Indonesia langsung diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Seperti dilansir dari The Sydney Herald Morning Herald pada Rabu (29/4), Tony menjelaskan bahwa pihaknya menghormati kedaulatan hukum Indonesia, namun demikian Tony menyesalkan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia. Atas dasar itulah, Pemerintah Australia akan menarik Dubesnya untuk Indonesia.
Menanggapi hal tersebut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa rencana Asutralia menarik Duta Besarnya di Indonesia adalah masih dalam batas kewajaran. Karena itu pemerintah Indonesia tidak perlu bereaksi beraksi berlebihan.
Namun apabila tindakan pemerintah Australia melebihi dari yang dimungkinkan maka tidak ada pilihan lain pemerintah Republik Indonesia (RI) harus bersikap tegas dan keras.
"Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah tidak harus tunduk pada tekanan," kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (29/4).
Lebih lanjut Doktor jebolan University Nottingham menambahkan, sikap tegas pemerintah Indonesia kepada Australia amat beragam. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dinilai begitu luas, mulai dari bidang politik, keamanan hingga bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia. Kemudian dalam bidang keamanan pemerintah Indonesia juga dapat memutus kerjasama dalam melawan terorisme.
"Publik di Indonesia pun perlu diimbau untuk mempercayakan kepada pemerintah dalam menghadapi reaksi dari pemerintah Australia," tandas Hikmahanto. (bhd)
BACA JUGA:
Imbas Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, SBY Batalkan Kunjungan ke Australia
Polemik Indonesia Australia, Pengamat: Kalau Perang Kita Harus Siap!
Warga Australia Tuang Kemarahan Lewat #BoycottIndonesia
Karyono Wibowo: Jokowi Tidak Perlu Takuti Ancaman Embargo Australia
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat

Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul

Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat

Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025

Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun

[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia
![[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia](https://img.merahputih.com/media/90/0a/0c/900a0cc4f6d98118127f946351fa8135_182x135.jpeg)
Kanye West Berulah lagi, Bikin Lagu Puja-Puja Hitler Sampai Dilarang Masuk Australia

YouTube dan Regulator Australia Berpolemik tentang Larangan Anak Di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Saling Adu Data

[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo
![[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo](https://img.merahputih.com/media/95/ed/45/95ed45503b0718919c736f269696aceb_182x135.jpg)
Stabilitas Ekonomi Terancam, Guru Besar UI Peringatkan Bahaya Konflik Timur Tengah bagi Indonesia
