Hikmahanto: Jika Australia Bertindak Diluar Batas, RI Harus Tegas

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 29 April 2015
Hikmahanto: Jika Australia Bertindak Diluar Batas, RI Harus Tegas

Pengacara duo balinine Todung Mulya Lubis, menunjukkan lukisan terpidana mati Myuran Sukumaran berjudul "second last day" di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/4). ANTARA FOTO)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Keputusan Presiden Joko Widodo mengeksekusi Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran SUkumaran mendapat reaksi keras dari Pemerintah Australia. Pemerintah Australia menilai eksekusi mati kepada terpidana mati kasus narkotika itu kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bentuk Protes, Australia langsung menarik Duta Besarnya Paul Grigson.

Penarikan Paul Grigson dari Indonesia langsung diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Seperti dilansir dari The Sydney Herald Morning Herald pada Rabu (29/4), Tony menjelaskan bahwa pihaknya menghormati kedaulatan hukum Indonesia, namun demikian Tony menyesalkan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia. Atas dasar itulah, Pemerintah Australia akan menarik Dubesnya untuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa rencana Asutralia menarik Duta Besarnya di Indonesia adalah masih dalam batas kewajaran. Karena itu pemerintah Indonesia tidak perlu bereaksi beraksi berlebihan.

Namun apabila tindakan pemerintah Australia melebihi dari yang dimungkinkan maka tidak ada pilihan lain pemerintah Republik Indonesia (RI)  harus bersikap tegas dan keras.

"Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah tidak harus tunduk pada tekanan," kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (29/4).

Lebih lanjut Doktor jebolan University Nottingham menambahkan, sikap tegas pemerintah Indonesia kepada Australia amat beragam. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dinilai begitu luas, mulai dari bidang politik, keamanan hingga bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia. Kemudian dalam bidang keamanan pemerintah Indonesia juga dapat memutus kerjasama dalam melawan terorisme.

"Publik di Indonesia pun perlu diimbau untuk mempercayakan kepada pemerintah dalam menghadapi reaksi dari pemerintah Australia," tandas Hikmahanto. (bhd)

BACA JUGA:

Imbas Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, SBY Batalkan Kunjungan ke Australia 

Polemik Indonesia Australia, Pengamat: Kalau Perang Kita Harus Siap! 

Warga Australia Tuang Kemarahan Lewat #BoycottIndonesia 

Karyono Wibowo: Jokowi Tidak Perlu Takuti Ancaman Embargo Australia

 

 

#Hikmahanto Juwana #Eksekusi Mati Kasus Narkoba #Australia #Australia Ancam Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Benjamin Netanyahu mengatakan sejarah akan mengingat PM Australia Anthony Albanese sebagai seorang politisi lemah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Indonesia
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Langkah Selandia Baru tersebut bertepatan dengan pengumuman Australia yang akan mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Dunia
Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Rencana ini diumumkan di tengah meningkatnya kecaman dan kemarahan internasional atas tindakan Israel di Gaza.
Dwi Astarini - Senin, 11 Agustus 2025
 Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Dunia
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Sejauh ini sudah 147 negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sejak awal 2024, sepuluh negara baru bergabung dalam daftar tersebut, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Dunia
Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Ini bukanlah satu-satunya solusi, tapi ini akan membuat perbedaan.
Dwi Astarini - Kamis, 31 Juli 2025
  Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia
Beredar informasi soal Australia yang memberikan bantuan dana khusus untuk gereja dan umat Kristen di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Berikan Dana Khusus untuk Umat Kristen dan Gereja di Indonesia
ShowBiz
Kanye West Berulah lagi, Bikin Lagu Puja-Puja Hitler Sampai Dilarang Masuk Australia
West bahkan dikenal karena komentar-komentarnya yang anti-Semit.
Dwi Astarini - Rabu, 02 Juli 2025
Kanye West Berulah lagi, Bikin Lagu Puja-Puja Hitler Sampai Dilarang Masuk Australia
Dunia
YouTube dan Regulator Australia Berpolemik tentang Larangan Anak Di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Saling Adu Data
Regulator internet Australia dan YouTube berselisih soal rencana larangan anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Siapa sebenarnya yang melindungi anak-anak?
Hendaru Tri Hanggoro - Selasa, 24 Juni 2025
YouTube dan Regulator Australia Berpolemik tentang Larangan Anak Di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial, Saling Adu Data
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo
“PRABOWO AKHIRNYA BICARA! Papua Nugini Ingin Gabung NKRI, Australia langsung Panas?!” demikian narasi video kanal YouTube “Studio Langit”
Frengky Aruan - Selasa, 24 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Australia Ketar-ketir, Papua Nugini Ingin Gabung Indonesia karena Faktor Prabowo
Indonesia
Stabilitas Ekonomi Terancam, Guru Besar UI Peringatkan Bahaya Konflik Timur Tengah bagi Indonesia
Survei Washington Post menunjukkan bahwa sekitar 20% warga AS menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman serius dan langsung
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Juni 2025
Stabilitas Ekonomi Terancam, Guru Besar UI Peringatkan Bahaya Konflik Timur Tengah bagi Indonesia
Bagikan