PAN Potong 20 Persen Gaji Anggota di Legislatif

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 11 Maret 2015
PAN Potong 20 Persen Gaji Anggota di Legislatif

PAN dalam Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3). (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Mantan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Azis Subekti Muhara mengatakan salah satu sumber pendanaan PAN didapat dari iuran wajib. Besar iuran anggota yang duduk di legislatif tidak sama dengan iuran anggota yang duduk di eksekutif. (Baca: Mundur Dari PAN, AM Fatwa Hargai Sikap Drajad dan Tjatur)

Azis mengungkap, iuran anggota PAN di legislatif sebesar 20 persen dari gaji. "Iuran wajib legislatif dipotong 20 persen, untuk semua tingkatan (DPR/DPRD)," kata Azis kepada Merahputih.com, di KPU, Jakarta, Rabu (11/3).

Sementara itu, iuran anggota di eksekutif tidak ada ketetapan pasti. "Tidak dipaksa, tapi wajib," kata bekas caleg dapil Jawa Barat itu. (Baca: Setoran Anggota DPR PDIP 15 % Dari Gaji)

Selain itu, PAN juga menerima sumbangan dalam bentuk zakat, infaq dan sodaqoh. Partai menjadi amil zakatnya. Namun, karena terjadi dinamika yang mengkritik partai tidak boleh mengumpulkan zakat, maka untuk sementara dihentikan.

"Seperti Muhammadiyah dan NU merasa risih. Akhirnya itu dihilangkan. Tapi rekomendasi PAN punya Badan Amil Zakat (BAZ)," tandasnya. (mad)

#Partai Amanat Nasional #Partai Politik #Iuran Anggota Partai
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Indonesia
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Kaesang Pangarep mendaftarkan diri sebagai caketum PSI. Ia mengatakan, bahwa Jokowi tak ikut mendaftar. Lalu, ada tokoh besar yang bakal bergabung.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Juni 2025
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Bagikan