Habib Assegaf: Kami Akan Kejar Pelapor Tragedi 1965

‎MerahPutih Peristiwa - Upaya yang dilakukan penggiat HAM sebagai masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag, Belanda, bermaksud membuka tabir kelam peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kroni-kroninya pada tahun 1965 yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu. Upaya tersebut disikapi oleh Habib Abdurrahman Assegaf sebagai sebuah upaya penghianatan terhadap Republik Indonesia.

"Belanda saja melakukan pelanggaran HAM sampai hari ini tidak ada satu orang pun Belanda yang melapor. Sekarang kurang ajar, Indonesia telah dirusak oleh komunisme, masa orang Indonesia sendiri melapor, berarti orang itu penghianat, dan kami akan kejar orang itu sampai ke mana pun," ujar Habib Assegaf kepada merahputih.com di hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (14/11).

Habib Assegaf, sebagai anggota dari Pemuda Pancasila menyayangkan upaya pelaporan yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri di muka pengadilan internasional. Selain menuding sebagai penghianat, Assegaf juga akan meminta Kemendagri untuk menghapus kewarganegaraan orang tersebut.

"Kami dari Pemuda Pancasila akan melakukan tindakan, kami akan menuntut orang yang telah menghianati bangsa Indonesia. Kami akan menuntut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dihapus warga negaranya.

Hal tersebut penting dilakukan, kata Assegaf. Assegaf pun mengancam akan merealisasikan kata-katanya, dan mendesak Kemendagri menghapus kewarganegaraan pihak terkait, karena dianggap telah mencoreng nama Indonesia di muka internasional.

"Kami akan melakukan koordinasi dulu untuk melakukan gugatan, tapi sementara kita akan meminta Kemendagri untuk menghapus kewarganegaraannnya penghianat tersebut, karena telah mencemarkan Indonesia," pungkasnya. (aka)

Baca Juga:

1. IPT Desak Negara Minta Maaf kepada PKI, Sejarawan: Salah Kaprah
2. Sidang IPT, Komnas HAM: Setiap Negara Punya Solusi Berbeda-beda
3. FPI: Sidang IPT Bukan Solusi Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965
4. FPI: Sidang IPT Penistaan Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia
5. Sidang IPT Bangun Opini Publik Ada Pelanggaran HAM di Indonesia