Gubernur Gatot Pujo Nugroho Dalam Bidikan KPK

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 14 Juli 2015
Gubernur Gatot Pujo Nugroho Dalam Bidikan KPK

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho (kiri) (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Setelah menetapkan pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan pihaknya akan kembali menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Gubernur Sumaterua Utara yang juga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gatot Pujo Nugroho.

"Untuk Gubernur Sumut akan dilakukan pemanggilan pada tanggal 22 Juli nanti," ujar Johan saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7).

Johan menjelaskan pada Senin (13/7) pihaknya sudah menjadwalkam pemanggilan Gubernur Gatot Nurmantyo dan pengacara kondang OC Kaligis. Namun demikian keduanya mangkir.

Sementara itu saat ditanya apakah pihaknya akan menetapkan Kader PKS dalam perkara dugaan suap di PTUN Medan, Johan tidak mengiyakan dan juga tidak membantah. Ia menjawab dengan diplomatis.

"Siapapun yang terbukti terlibat pasti akan ditetapkan sebagai tersangka," tandas Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK sudah menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka. Ia juga sudah dicegah bepergian keluar negeri. Selain OC Kaligis ada 5 orang lagi yang dicekal bepergian keluar negeri. Mereka adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama dengan istrinya Evy Susanti. Kemudian pengacara dari kantor OC Kaligis, Julius Irawansyah Mawarji, Yuliandaa Tri Ayuni dan Yeni Oktarinan Misnan.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di PTUN Medan beberapa waktu silam. Dalam OTT tersebut KPK menyita 15 ribu dollar Amerika Serikat dan 5 ribu Dollar Singapura di ruang kerja Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

Pelaksana tugas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan bahwa uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan terbitnya Sprinlidik proses pengajuan perkara pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait kewenangan pemeriksaan dugaan tindak pidana dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Utara.

Dalam perjalannya Gatot adalah pihak yang diduga kuat dan berkepentingan atas batalnya surat penyelidikan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian Pemprov Sumut mengajukan gugatan ke PTUN Medan, Sumatera Utara. Pemprov Sumut menggandeng OC Kaligis sebagai kuasa hukumnya.

Dalam sidang di PTUN Medan, Hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro mengabulkan gugatan yang diajukan Pemprov Sumatera Utara. Pengabulan gugatan diduga kuat karena adanya uang suap dari pengacara kondang OC Kaligis. (bhd)

BACA JUGA:  

OC Kaligis Jadi Tersangka, NasDem Belum Keluarkan Sikap Resmi 

Hakim Tripeni Lulusan Terbaik Kedua Seleksi MA 

Satu Setengah Jam Digarap KPK , OC Kaligis Ditetapkan Tersangka 

KPK Jemput Paksa OC Kaligis 

KPK Keluarkan Surat Pencekalan Tersangka PTUN Medan 

 

 

 

 

 

#OC Kaligis #PKS #Gatot Pujo Nugroho
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Bagikan