Gubernur Ahok Diingatkan untuk tidak Halalkan Segala Cara

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 28 Agustus 2015
Gubernur Ahok Diingatkan untuk tidak Halalkan Segala Cara

Gubernur Ahok saat menjalani pemeriksaan terkait kasus UPS di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu (Foto: Antara Foto/Reno Esnir)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Relokasi warga Kampung Pulo dan rencana pemindahan warga Bidara Cina serta Bukit Duri masih terus menuai kontroversi. Mantan Aktivis Partai Bintang Reformasi (PBR), Bursah Zarnubi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk tidak menghalalkan segala cara untuk memuluskan keinginannya.

"Jangan halalkan segala cara untuk mensukseskan kehendak, apa lagi dengan jalan kekerasan," tegasnya, kepada merahputih.com, di Jakarta, Kamis (27/8).

Bursah menilai selama menjadi Gubernur, Ahok telah menunjukan sikap arogansi yang berlebihan didepan rakyat. Sebut saja ucapan Ahok yang menyebut warga Waduk Pluit sebagai antek Komunis, warga kampung Pulo sebagai warga liar.

"Penggusuran rakyat kecil tanpa ada dialog dengan warga merupakan tindakan Ahok yang menghalalkan segala cara," sambung pentolan aktivis HMI Jakarta 1980-1990-an tersebut.

Apalagi, penggusuran itu disertai dengan bentrokan yang menyebabkan warga terluka.

"Sudah dihina, dipentungin, tidak diganti rugi pula, Itu yang tidak pantas," kata pendiri LSM Humanika ini.

Untuk itu Bursah mengingatkan Ahok Untuk lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak.(fdi)

 

Baca Juga:

Aktivis dan Tokoh Nasional Bakal Demo di Rumah Dinas Ahok

Mencegah Sentimen Rasial, Aktivis Minta Ahok Jaga Mulut

Arogansi Ahok Dinilai Sebabkan Sentimen terhadap Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa Kampung Pulo Kecam Ahok

 

#Pemda DKI #Warga Kampung Pulo #Gubernur Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait dikerahakan untuk jaga Aksi Bela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 26 Januari 2025
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Indonesia
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
PSI Jakarta mendesak Pemda untuk membenahi drainase. Tujuannya adalah menangani banjir rob di Jakarta.
Soffi Amira - Selasa, 21 Januari 2025
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
Indonesia
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Kebijakan WFH dinilai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Ikhsan Aryo Digdo - Sabtu, 14 Desember 2024
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Dinkes DKI pastikan sanksi denda jentik nyamuk resmi.
Ikhsan Aryo Digdo - Minggu, 09 Juni 2024
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Indonesia
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Kelebihan KK akan dipindah ke rusun.
Dwi Astarini - Senin, 20 Mei 2024
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Indonesia
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur(cagub) di Pilkada Sumatera Utara 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Mei 2024
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
Indonesia
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota terus dilakukan.
Ikhsan Aryo Digdo - Kamis, 11 Januari 2024
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Indonesia
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 September 2023
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Indonesia
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Jabodetabek membeli alat sensor pengukuran polusi.
Mula Akmal - Rabu, 23 Agustus 2023
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Indonesia
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas penyediaan gerakan pasar maupun gerakan pangan murah (GPM) dari Badan Pangan Nasional untuk menekan laju inflasi terutama menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Mula Akmal - Senin, 12 Desember 2022
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Bagikan