Gedung BNN Kembali ke Polri

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Gedung BNN Kembali ke Polri

Barang bukti pengungkapan dan penangkapan peredaran sabu seberat 270 kilogram berikut tersangka pelaku diperlihatkan di kantor BNN, Jakarta, Selasa (20/10).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan kembali menempati gedung BNN yang berada di Cawang, Jakarta Timur. Pasalnya gedung itu adalah milik Polri yang dipinjamkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi kantornya, selama 10 tahun terakhir.

Menurutnya, tahun 2015 ini, masa pinjam terhadap gedung BNN tersebut telah habis. Sehingga mau tidak mau, gedung yang sempat ditempati mantan Kepala BNN, Anang Iskandar beserta anak buahnya itu akan diambil kembali oleh Polri.

"Iya akan diambil, mungkin Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bisa kami pindahkan kesana. Karena kan Polri kurang gedung juga," ujar Jenderal Badrodin, di Mabes Polri, Kamis (22/10).

Sebelumnya Kepala BNN Komisaris jenderal (Komjen) Budi Waseso membenarkan hal tersebut. Ia pun mengaku belum mendapat tempat baru untuk berkantor.

"2015, akhir Desember ini habis. Saya akan kembalikan semua (gedung) ke Polri. Karena Polri membutuhkan," paparnya.

Ketika ditanya akan digunakan untuk apa gedung tersebut oleh Polri, jenderal bintang tiga ini mengaku tidak tahu. Ia pun memahami Polri ‎sangat membutuhkan gedung tersebut, terlebih ada niatan gedung Bareskrim Polri akan dibongkar.

"Kami tahu diri sudah 10 tahun menggunakan fasilitas Polri. Dan ‎polri membutuhkan, kami paham Bareskrim nanti dibongkar," terangnya.

Disinggung apakah dirinya sudah melapor kepada Presiden Jokowi soal masalah gedung BNN, Buwas menjawab ia sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Sudah lapor ke Menkopolhukam. Tempat baru belum dapat, tenang saja, tidak ada masalah," tutupnya. (gms)

Baca Juga:

  1. BNN Siapkan Draf RUU Narkotika Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba
  2. Kepala BNN Bentuk Tim Satgas Untuk Mengatasi Narkotika
  3. BNN Tetapkan 36 Narkoba Jenis Baru
  4. BNN: Anak TK Jadi Sasaran Peredaran Narkoba
  5. BNN: I-Doser Bukan Narkotika
#Polri #Badan Narkotika Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan