Gedung BNN Kembali ke Polri

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Gedung BNN Kembali ke Polri

Barang bukti pengungkapan dan penangkapan peredaran sabu seberat 270 kilogram berikut tersangka pelaku diperlihatkan di kantor BNN, Jakarta, Selasa (20/10).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan kembali menempati gedung BNN yang berada di Cawang, Jakarta Timur. Pasalnya gedung itu adalah milik Polri yang dipinjamkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi kantornya, selama 10 tahun terakhir.

Menurutnya, tahun 2015 ini, masa pinjam terhadap gedung BNN tersebut telah habis. Sehingga mau tidak mau, gedung yang sempat ditempati mantan Kepala BNN, Anang Iskandar beserta anak buahnya itu akan diambil kembali oleh Polri.

"Iya akan diambil, mungkin Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bisa kami pindahkan kesana. Karena kan Polri kurang gedung juga," ujar Jenderal Badrodin, di Mabes Polri, Kamis (22/10).

Sebelumnya Kepala BNN Komisaris jenderal (Komjen) Budi Waseso membenarkan hal tersebut. Ia pun mengaku belum mendapat tempat baru untuk berkantor.

"2015, akhir Desember ini habis. Saya akan kembalikan semua (gedung) ke Polri. Karena Polri membutuhkan," paparnya.

Ketika ditanya akan digunakan untuk apa gedung tersebut oleh Polri, jenderal bintang tiga ini mengaku tidak tahu. Ia pun memahami Polri ‎sangat membutuhkan gedung tersebut, terlebih ada niatan gedung Bareskrim Polri akan dibongkar.

"Kami tahu diri sudah 10 tahun menggunakan fasilitas Polri. Dan ‎polri membutuhkan, kami paham Bareskrim nanti dibongkar," terangnya.

Disinggung apakah dirinya sudah melapor kepada Presiden Jokowi soal masalah gedung BNN, Buwas menjawab ia sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Sudah lapor ke Menkopolhukam. Tempat baru belum dapat, tenang saja, tidak ada masalah," tutupnya. (gms)

Baca Juga:

  1. BNN Siapkan Draf RUU Narkotika Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba
  2. Kepala BNN Bentuk Tim Satgas Untuk Mengatasi Narkotika
  3. BNN Tetapkan 36 Narkoba Jenis Baru
  4. BNN: Anak TK Jadi Sasaran Peredaran Narkoba
  5. BNN: I-Doser Bukan Narkotika
#Polri #Badan Narkotika Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan