Gedung BNN Kembali ke Polri

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Gedung BNN Kembali ke Polri

Barang bukti pengungkapan dan penangkapan peredaran sabu seberat 270 kilogram berikut tersangka pelaku diperlihatkan di kantor BNN, Jakarta, Selasa (20/10).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan kembali menempati gedung BNN yang berada di Cawang, Jakarta Timur. Pasalnya gedung itu adalah milik Polri yang dipinjamkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi kantornya, selama 10 tahun terakhir.

Menurutnya, tahun 2015 ini, masa pinjam terhadap gedung BNN tersebut telah habis. Sehingga mau tidak mau, gedung yang sempat ditempati mantan Kepala BNN, Anang Iskandar beserta anak buahnya itu akan diambil kembali oleh Polri.

"Iya akan diambil, mungkin Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bisa kami pindahkan kesana. Karena kan Polri kurang gedung juga," ujar Jenderal Badrodin, di Mabes Polri, Kamis (22/10).

Sebelumnya Kepala BNN Komisaris jenderal (Komjen) Budi Waseso membenarkan hal tersebut. Ia pun mengaku belum mendapat tempat baru untuk berkantor.

"2015, akhir Desember ini habis. Saya akan kembalikan semua (gedung) ke Polri. Karena Polri membutuhkan," paparnya.

Ketika ditanya akan digunakan untuk apa gedung tersebut oleh Polri, jenderal bintang tiga ini mengaku tidak tahu. Ia pun memahami Polri ‎sangat membutuhkan gedung tersebut, terlebih ada niatan gedung Bareskrim Polri akan dibongkar.

"Kami tahu diri sudah 10 tahun menggunakan fasilitas Polri. Dan ‎polri membutuhkan, kami paham Bareskrim nanti dibongkar," terangnya.

Disinggung apakah dirinya sudah melapor kepada Presiden Jokowi soal masalah gedung BNN, Buwas menjawab ia sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Sudah lapor ke Menkopolhukam. Tempat baru belum dapat, tenang saja, tidak ada masalah," tutupnya. (gms)

Baca Juga:

  1. BNN Siapkan Draf RUU Narkotika Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba
  2. Kepala BNN Bentuk Tim Satgas Untuk Mengatasi Narkotika
  3. BNN Tetapkan 36 Narkoba Jenis Baru
  4. BNN: Anak TK Jadi Sasaran Peredaran Narkoba
  5. BNN: I-Doser Bukan Narkotika
#Polri #Badan Narkotika Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pascabencana.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Bagikan