Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
 Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Fahri Hamzah kecewa dengan pemberitaan media massa yang dianggapnya memojokan DPR (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Politikus PKS Fahri Hamzah mengungkapkan kegundahannya terhadap media massa. Fahri kecewa lantaran pemberitaan media dianggapnya cenderung menyudutkan lembaga DPR. Apalagi berita seputar anggaran gedung baru DPR dan kasus kehadiran ketua dan wakil DPR dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus menerus menuai kecaman dari publik.

Media massa dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) seharusnya berdiri di belakang DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Fahri Hamzah menyesalkan berita media yang terus membombardir DPR karena permintaan kenaikan tunjangan dan penambahan fasilitas untuk para wakil rakyat.

"Media dan NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat, red) mestinya ada di belakang DPR. Awasi utang yang udah jadi 40 triliun di masa Jokowi. Ga bisa dong, tiap hari DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya, "tegas Fahri Hamzah di kompleks parlemen beberapa waktu lalu.

Wakil ketua DPR itu mengkritik agenda setting media yang dinilainya kurang memberikan ruang bagi fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Menurut Fahri Hamzah seharusnya mulut DPR dipakai sebagai corong kepentingan rakyat dalam mengawasi pemerintah. Legislator wakil dari daerah Nusa Tenggara Barat ini mengaku bosan dengan topik pertanyaan wartawan yang terus menggiling berita tunjangan dan fasilitas DPR.

"Tolong ya, saya tiap hari lewat sini senang-senang saja diwawancara. Tapi kalo tiap hari topiknya itu-itu terus, kita ga bisa ke sana. Seharusnya mulut saya ini dipakai untuk kontrol menteri. Pak, gimana Rini Suwandi, gimana kabut asap belum padam-padam, gimana penegakan hukum itu sandiwara, harusnya begitu dong," jelas Fahri.

Fahri Hamzah memberikan peringatan kepada media agar tetap pada peran kontrol sosialnya dengan berimbang. Bukan hanya DPR yang diserang tapi pemerintah juga. Dan jika media ingin mengawasi DPR bukan sebatas pada persoalan remeh temeh seperti kasur dan toilet.

"Ini saban kali DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya. Jangan dong, "tandas Fahri Hamzah.

 

Baca Juga:

  1. DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang
  2. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  3. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  4. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#Media Massa #DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menolak Reformasi Polri di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Berita Foto
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Berita Foto
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Menkum menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
penayangan video capaian Presiden RI Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi komunikasi publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
Indonesia
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Peresmian simbolis 'Alun-Alun Demokrasi' pernah dilakukan di DPR pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Bagikan