Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
 Fahri Hamzah Kecewa dengan Pemberitaan Media

Fahri Hamzah kecewa dengan pemberitaan media massa yang dianggapnya memojokan DPR (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politikus PKS Fahri Hamzah mengungkapkan kegundahannya terhadap media massa. Fahri kecewa lantaran pemberitaan media dianggapnya cenderung menyudutkan lembaga DPR. Apalagi berita seputar anggaran gedung baru DPR dan kasus kehadiran ketua dan wakil DPR dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus menerus menuai kecaman dari publik.

Media massa dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) seharusnya berdiri di belakang DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Fahri Hamzah menyesalkan berita media yang terus membombardir DPR karena permintaan kenaikan tunjangan dan penambahan fasilitas untuk para wakil rakyat.

"Media dan NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat, red) mestinya ada di belakang DPR. Awasi utang yang udah jadi 40 triliun di masa Jokowi. Ga bisa dong, tiap hari DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya, "tegas Fahri Hamzah di kompleks parlemen beberapa waktu lalu.

Wakil ketua DPR itu mengkritik agenda setting media yang dinilainya kurang memberikan ruang bagi fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Menurut Fahri Hamzah seharusnya mulut DPR dipakai sebagai corong kepentingan rakyat dalam mengawasi pemerintah. Legislator wakil dari daerah Nusa Tenggara Barat ini mengaku bosan dengan topik pertanyaan wartawan yang terus menggiling berita tunjangan dan fasilitas DPR.

"Tolong ya, saya tiap hari lewat sini senang-senang saja diwawancara. Tapi kalo tiap hari topiknya itu-itu terus, kita ga bisa ke sana. Seharusnya mulut saya ini dipakai untuk kontrol menteri. Pak, gimana Rini Suwandi, gimana kabut asap belum padam-padam, gimana penegakan hukum itu sandiwara, harusnya begitu dong," jelas Fahri.

Fahri Hamzah memberikan peringatan kepada media agar tetap pada peran kontrol sosialnya dengan berimbang. Bukan hanya DPR yang diserang tapi pemerintah juga. Dan jika media ingin mengawasi DPR bukan sebatas pada persoalan remeh temeh seperti kasur dan toilet.

"Ini saban kali DPR dimaki terus soal kasur, toilet dan sebagainya. Jangan dong, "tandas Fahri Hamzah.

 

Baca Juga:

  1. DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang
  2. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  3. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  4. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#Media Massa #DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Bagikan