Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 26 Juni 2015
Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas

Fahri Hamzah (Foto: Fahrihamzahdotcom)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dirinya telah menghubungi kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago terkait pernyataannya ihwal penolakan dana aspirasi.

"Saya tegur, 'Bung, masa mendengar rakyat saja tidak boleh?'," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Fahri mengklaim rencana pengawasan dana aspirasi telah baik. Pasalnya, dana tersebut tentu akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keungan (BPK).

Dengan pengawasan itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan pernyataan Andrinof. Dia meminta Andrinof dapat menjelaskan alasannya lebih jauh lagi.

Sebelumnya, Kepala Bappenas menyatakan dana aspirasi tidak sesuai Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. Dia menegaskan bahwa pembangunan harus searah dengan visi dan misi presiden. (fre)

Baca Juga:

Pengamat: Dana Aspirasi Ganggu Pemerintahan Jokowi

Dapat Instruksi dari Megawati, PDIP Sepakat Tolak Dana Aspirasi

Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Lebih Amatir daripada PSSI

#Bappenas #Fahri Hamzah #Dana Aspirasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Bappenas Andalkan Danantara Pacu Investasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Bappenas turut membahas model pengelolaan investasi Danatara, termasuk model Temasek
Wisnu Cipto - Senin, 03 Maret 2025
Bappenas Andalkan Danantara Pacu Investasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Indonesia
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 11 Oktober 2024
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Indonesia
Defisit APBN Melebar, Bappenas: Pemerintahan Selanjutnya Lebih Leluasa
Rasio utang pada batas di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Juni 2024
Defisit APBN Melebar, Bappenas: Pemerintahan Selanjutnya Lebih Leluasa
Indonesia
Tantangan Pemerintah Bikin Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024. Di mana, pada tahun 2045, mendapat amanat untuk dapat mewujudkan Indonesia maju.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Mei 2024
Tantangan Pemerintah Bikin Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Bagikan