DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Fahri Hamzah Politikus PKS meradang ketika DPR terus diserang (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Para pengguna facebook hari Senin (21/9), ramai memperbincangkan video yang berisikan wawancara Fahri Hamzah dengan awak media. Berdasarkan keterangan pengunggah dengan nama akun Deny Oktan Setiaddin, ketika wawancara ada empat media televisi yang meliput. Namun entah kenapa, hasil interview yang berdurasi sekitar dua menit lebih itu tidak jadi ditayangkan. Apa sebenarnya isi wawancara tersebut?

Dalam wawancara yang diduga berlokasi di gedung DPR Senayan, wakil rakyat dari fraksi PKS itu, mempersoalkan pemberitaan media yang terus menerus menyerang DPR. Fahri menyoroti adanya semacam grand design memperlemah kedudukan dan fungsi DPR. Bahkan dengan sedikit emosional, Fahri yang juga berstatus sebagai wakil ketua DPR, menggugat lembaga DPR yang tidak independen, padahal lembaga lain seperti Bank Indonesia(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bisa independen.

Berikut rekaman lengkap wawancara Fahri Hamzah yang tak dipublikasikan jurnalis televisi: (rekaman menggunakan kamera ponsel)

 

ASLI BELUM DI EDIT

Asli belum tayang nih di TV mana pun... Saya habis mewawancarai wakil keua DPR-RI FAHRI HAMZAH, S.E.Kemarin pagi bersama reporter 4 stasiun TV (tdk saya sebutkan), tapi sampai saat ini belum dipublish di TV karena untuk menutup mata masyarakat... #AyoBocorkanSupported By: TVIO INDONESIAKalau anda cinta indonesia, maka sebarkan video ini...

Posted by Deny Okta Setiaddin on Saturday, 19 September 2015

Serangan yang bertubi-tubi kepada DPR membuat Fahri Hamzah meradang. Terlebih belakangan ini beberapa elemen masyarakat gencar mempertanyakan permintaan DPR menaikan tunjangan dan pembangunan sarana-prasarana DPR yang menelan biaya miliaran rupiah. Fahri berkilah, anggaran yang diminta DPR hanya 1.9 persen dari APBN, sementara tugas DPR untuk mengawasi 99,9 persen dari anggaran APBN yang digunakan eksekutif atau pemerintah sama sekali tidak dipenuhi.

"Ini negara demokrasi, bagaimana kita mau ngawasin kalau fasilitas pengawasannya ga ada? Benar-benar tidak masuk akal," gugat Fahri Hamzah.

"Mestinya DPR dibikin independen, kenapa BI bisa, OJK juga bisa, kenapa DPR ga independen? Okelah, sistem ini kita terima, tapi jangan dong uang kecil dari APBN itu yang teru menerus dipersoalkan,"tambahnya.

Politisi yang namanya terdepak dari kepengurusan pusat PKS 2015-2020 itu mensinyalir ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam DPR agar tidak bisa mengawasi dan mengontrol sepak terjang pemerintah.

"Ini sepertinya DPR diserang terus, kamu jangan ngawasin, kamu aja belum beres. Saat kita diserang, tiba-tiba Rini Suwandi melakukan pinjaman 14 miliar dolar US di Cina. Itu pinjaman negara yang dibebankan ke utang luar negeri. Ini kita ga bisa awasi, karena DPR terus dimaki, "papar Fahri.

Pemerintah dalam hal ini presiden dan para menteri dinilai Fahri Hamzah memanfaatkan serangan terhadap DPR sebagai pengalihan perhatian rakyat atas ketidakberesan dalam mengelola negara, termasuk jumlah pinjaman luar negeri yang terus membengkak.

"Kamu ga beres kok minta anggaran, jadi kamu ga boleh ngomong, ga boleh dong,"tegasnya.

 

Baca Juga:

  1. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  2. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  3. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  4. Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Lebih Amatir daripada PSSI
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Indonesia
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Kendaraan yang hendak masuk Tol Dalam Kota diarahkan menggunakan jalur alternatif Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 Agustus 2026
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Berita Foto
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Polisi mengerahkan Mobil Water Cannon untuk membubarkan massa aksi demo 27 Agustus di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Berita Foto
Aksi Polisi Padamkan Api Aksi Unjuk Rasa 27 Agustus di Depan Gedung DPR
Sejumlah petugas kepolisian mencoba memadamkan api saat aksi unjuk rasa 27 Agustus di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Aksi Polisi Padamkan Api Aksi Unjuk Rasa 27 Agustus di Depan Gedung DPR
Berita Foto
Demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok melakukan orasi usai pertemuan dengan Pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR
Berita Foto
Aktivis AMPB Pati Temui Pimpinan DPR Desak Sahkan RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa berjabat tangan dengan AMPB saat audiensi di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 27 Agustus 2026
Aktivis AMPB Pati Temui Pimpinan DPR Desak Sahkan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gerbang Tol Slipi Ditutup Imbas Demo 27 Agustus, Tenang Ada 3 Pintu Keluar Alternatif!
Akses keluar Gerbang Tol Slipi arah Grogol ditutup sementara imbas demo DPR 27 Agustus.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 Agustus 2026
Gerbang Tol Slipi Ditutup Imbas Demo 27 Agustus, Tenang Ada 3 Pintu Keluar Alternatif!
Bagikan