DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Fahri Hamzah Politikus PKS meradang ketika DPR terus diserang (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Para pengguna facebook hari Senin (21/9), ramai memperbincangkan video yang berisikan wawancara Fahri Hamzah dengan awak media. Berdasarkan keterangan pengunggah dengan nama akun Deny Oktan Setiaddin, ketika wawancara ada empat media televisi yang meliput. Namun entah kenapa, hasil interview yang berdurasi sekitar dua menit lebih itu tidak jadi ditayangkan. Apa sebenarnya isi wawancara tersebut?

Dalam wawancara yang diduga berlokasi di gedung DPR Senayan, wakil rakyat dari fraksi PKS itu, mempersoalkan pemberitaan media yang terus menerus menyerang DPR. Fahri menyoroti adanya semacam grand design memperlemah kedudukan dan fungsi DPR. Bahkan dengan sedikit emosional, Fahri yang juga berstatus sebagai wakil ketua DPR, menggugat lembaga DPR yang tidak independen, padahal lembaga lain seperti Bank Indonesia(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bisa independen.

Berikut rekaman lengkap wawancara Fahri Hamzah yang tak dipublikasikan jurnalis televisi: (rekaman menggunakan kamera ponsel)

 

ASLI BELUM DI EDIT

Asli belum tayang nih di TV mana pun... Saya habis mewawancarai wakil keua DPR-RI FAHRI HAMZAH, S.E.Kemarin pagi bersama reporter 4 stasiun TV (tdk saya sebutkan), tapi sampai saat ini belum dipublish di TV karena untuk menutup mata masyarakat... #AyoBocorkanSupported By: TVIO INDONESIAKalau anda cinta indonesia, maka sebarkan video ini...

Posted by Deny Okta Setiaddin on Saturday, 19 September 2015

Serangan yang bertubi-tubi kepada DPR membuat Fahri Hamzah meradang. Terlebih belakangan ini beberapa elemen masyarakat gencar mempertanyakan permintaan DPR menaikan tunjangan dan pembangunan sarana-prasarana DPR yang menelan biaya miliaran rupiah. Fahri berkilah, anggaran yang diminta DPR hanya 1.9 persen dari APBN, sementara tugas DPR untuk mengawasi 99,9 persen dari anggaran APBN yang digunakan eksekutif atau pemerintah sama sekali tidak dipenuhi.

"Ini negara demokrasi, bagaimana kita mau ngawasin kalau fasilitas pengawasannya ga ada? Benar-benar tidak masuk akal," gugat Fahri Hamzah.

"Mestinya DPR dibikin independen, kenapa BI bisa, OJK juga bisa, kenapa DPR ga independen? Okelah, sistem ini kita terima, tapi jangan dong uang kecil dari APBN itu yang teru menerus dipersoalkan,"tambahnya.

Politisi yang namanya terdepak dari kepengurusan pusat PKS 2015-2020 itu mensinyalir ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam DPR agar tidak bisa mengawasi dan mengontrol sepak terjang pemerintah.

"Ini sepertinya DPR diserang terus, kamu jangan ngawasin, kamu aja belum beres. Saat kita diserang, tiba-tiba Rini Suwandi melakukan pinjaman 14 miliar dolar US di Cina. Itu pinjaman negara yang dibebankan ke utang luar negeri. Ini kita ga bisa awasi, karena DPR terus dimaki, "papar Fahri.

Pemerintah dalam hal ini presiden dan para menteri dinilai Fahri Hamzah memanfaatkan serangan terhadap DPR sebagai pengalihan perhatian rakyat atas ketidakberesan dalam mengelola negara, termasuk jumlah pinjaman luar negeri yang terus membengkak.

"Kamu ga beres kok minta anggaran, jadi kamu ga boleh ngomong, ga boleh dong,"tegasnya.

 

Baca Juga:

  1. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  2. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  3. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  4. Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Lebih Amatir daripada PSSI
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
BGN perlu melakukan penyisiran dan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi celah penerima ganda dalam program MBG.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
Indonesia
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
RUU Sistem Perbukuan diperlukan karena industri perbukuan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 08 Agustus 2026
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
Indonesia
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Aparat perlu membongkar dari mana senjata-senjata tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, hingga siapa saja pihak yang terlibat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Berita Foto
Pameran Foto Warna-Warna Parlemen 2026 Bertajuk Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) membuka Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 03 Agustus 2026
Pameran Foto Warna-Warna Parlemen 2026 Bertajuk Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas
Berita Foto
Pimpinan DPR Tampung Usulan Aliansi Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua kiri) menerima kunjungan dari koalisi buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 03 Agustus 2026
Pimpinan DPR Tampung Usulan Aliansi Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Bagikan