DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Fahri Hamzah Politikus PKS meradang ketika DPR terus diserang (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Para pengguna facebook hari Senin (21/9), ramai memperbincangkan video yang berisikan wawancara Fahri Hamzah dengan awak media. Berdasarkan keterangan pengunggah dengan nama akun Deny Oktan Setiaddin, ketika wawancara ada empat media televisi yang meliput. Namun entah kenapa, hasil interview yang berdurasi sekitar dua menit lebih itu tidak jadi ditayangkan. Apa sebenarnya isi wawancara tersebut?

Dalam wawancara yang diduga berlokasi di gedung DPR Senayan, wakil rakyat dari fraksi PKS itu, mempersoalkan pemberitaan media yang terus menerus menyerang DPR. Fahri menyoroti adanya semacam grand design memperlemah kedudukan dan fungsi DPR. Bahkan dengan sedikit emosional, Fahri yang juga berstatus sebagai wakil ketua DPR, menggugat lembaga DPR yang tidak independen, padahal lembaga lain seperti Bank Indonesia(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bisa independen.

Berikut rekaman lengkap wawancara Fahri Hamzah yang tak dipublikasikan jurnalis televisi: (rekaman menggunakan kamera ponsel)

 

ASLI BELUM DI EDIT

Asli belum tayang nih di TV mana pun... Saya habis mewawancarai wakil keua DPR-RI FAHRI HAMZAH, S.E.Kemarin pagi bersama reporter 4 stasiun TV (tdk saya sebutkan), tapi sampai saat ini belum dipublish di TV karena untuk menutup mata masyarakat... #AyoBocorkanSupported By: TVIO INDONESIAKalau anda cinta indonesia, maka sebarkan video ini...

Posted by Deny Okta Setiaddin on Saturday, 19 September 2015

Serangan yang bertubi-tubi kepada DPR membuat Fahri Hamzah meradang. Terlebih belakangan ini beberapa elemen masyarakat gencar mempertanyakan permintaan DPR menaikan tunjangan dan pembangunan sarana-prasarana DPR yang menelan biaya miliaran rupiah. Fahri berkilah, anggaran yang diminta DPR hanya 1.9 persen dari APBN, sementara tugas DPR untuk mengawasi 99,9 persen dari anggaran APBN yang digunakan eksekutif atau pemerintah sama sekali tidak dipenuhi.

"Ini negara demokrasi, bagaimana kita mau ngawasin kalau fasilitas pengawasannya ga ada? Benar-benar tidak masuk akal," gugat Fahri Hamzah.

"Mestinya DPR dibikin independen, kenapa BI bisa, OJK juga bisa, kenapa DPR ga independen? Okelah, sistem ini kita terima, tapi jangan dong uang kecil dari APBN itu yang teru menerus dipersoalkan,"tambahnya.

Politisi yang namanya terdepak dari kepengurusan pusat PKS 2015-2020 itu mensinyalir ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam DPR agar tidak bisa mengawasi dan mengontrol sepak terjang pemerintah.

"Ini sepertinya DPR diserang terus, kamu jangan ngawasin, kamu aja belum beres. Saat kita diserang, tiba-tiba Rini Suwandi melakukan pinjaman 14 miliar dolar US di Cina. Itu pinjaman negara yang dibebankan ke utang luar negeri. Ini kita ga bisa awasi, karena DPR terus dimaki, "papar Fahri.

Pemerintah dalam hal ini presiden dan para menteri dinilai Fahri Hamzah memanfaatkan serangan terhadap DPR sebagai pengalihan perhatian rakyat atas ketidakberesan dalam mengelola negara, termasuk jumlah pinjaman luar negeri yang terus membengkak.

"Kamu ga beres kok minta anggaran, jadi kamu ga boleh ngomong, ga boleh dong,"tegasnya.

 

Baca Juga:

  1. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  2. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  3. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  4. Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Lebih Amatir daripada PSSI
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - 14 menit lalu
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
Aksi demo mahasiswa UI dan UIN Jakarta menagih janji Tuntutan Rakyat 17+8 di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8  di Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Berita Foto
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka memberikan paparan saat audiensi dengan serikat pekerja angkutan Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Berita Foto
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Bagikan