Eddy Flo
Merahputih Peristiwa - Menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang berapi-api untuk menempuh jalur hukum setelah PT Godang Tua menggandeng pengacara yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, muncul reaksi dari berbagai pihak, salah satunya, dari Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris.
Fahira meminta pemerintah provinsi (pemprov) DKI untuk intropeksi diri, dan tidak menanggapi setiap persoalan yang muncul dengan nada keras dan tarik pita suara. Terlebih banyak pihak yang resisten dengan sikap pemprov DKI yang terkesan arogan, dan memusuhi semua pihak.
"Cobalah pemerintah Provinsi DKI introspeksi kebijakannya soal sampah. Harusnya, dengan APBD cukup besar, tiap wilayah administrasi di Jakarta masing-masing sudah punya TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Dimana semua Instalasi itu dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility atau ITF (fasilitas pengolahan sampah) untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST, ketimbang harus tarik urat seperti itu," kata Fahira di Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Fahira, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta dengan kepala dingin, sehingga menghasilkan win-win solusi bagi semua pihak terkait.
"Ahok seharusnya membangun fasilitas pengolahan sampah untuk menanggulangi persoalan sampah. Saya belum melihat ada terobosan baru dari gubernur yang sekarang. Padahal sampah di Jakarta ini, jika tak dikelola dengan baik bisa jadi bencana nasional," sambung Fahira.
Sebelumnya Ahok menantang PT Godang tua untuk bertempur dipengadilan. Dan dengan tegas menyatakan akan mengambil alih pengelolaan sampah di Bantar Gebang. "Pengelolaan sampah DKI diserahkan ke Godang Tua. Daripada kami dimarahi orang padahal bukan kami yang megang, mending kami kerjakan sendiri aja." sungut Ahok. (Aka)
Baca Juga:
