Fadli Zon : Rekaman Setya Novanto Minta Saham itu Editan
Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon saat gelar jumpa pers bersama Setya Novanto terkait Trumpgate (Foto: AntaraFoto/Agung Rajasa)
MerahPutih Politik - Publik kembali digegerkan isu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon pun tak membantah transkipan rekaman pembicaraan yang beredar tersebut. Fadli hanya mengatakan bahwa transkipan rekaman itu terlalu banyak editan.
"Rekaman itu sudah banyak editannya," cetus Fadli Zon dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/11).
Kata Fadli Zon dalam rekaman yang tersebar tersebut, tidak ada sama sekali isi yang mengatakan bahwa Setya Novanto meminta saham Freeport.
"Coba dengar saja, direkamannya tidak ada kok mengatakan Setya Novanto minta saham," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
- Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Bagikan
Berita Terkait
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi