Fadli Zon : Rekaman Setya Novanto Minta Saham itu Editan


Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon saat gelar jumpa pers bersama Setya Novanto terkait Trumpgate (Foto: AntaraFoto/Agung Rajasa)
MerahPutih Politik - Publik kembali digegerkan isu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon pun tak membantah transkipan rekaman pembicaraan yang beredar tersebut. Fadli hanya mengatakan bahwa transkipan rekaman itu terlalu banyak editan.
"Rekaman itu sudah banyak editannya," cetus Fadli Zon dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/11).
Kata Fadli Zon dalam rekaman yang tersebar tersebut, tidak ada sama sekali isi yang mengatakan bahwa Setya Novanto meminta saham Freeport.
"Coba dengar saja, direkamannya tidak ada kok mengatakan Setya Novanto minta saham," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
- Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Bagikan
Berita Terkait
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
