Fadli Zon : Rekaman Setya Novanto Minta Saham itu Editan
Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon saat gelar jumpa pers bersama Setya Novanto terkait Trumpgate (Foto: AntaraFoto/Agung Rajasa)
MerahPutih Politik - Publik kembali digegerkan isu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon pun tak membantah transkipan rekaman pembicaraan yang beredar tersebut. Fadli hanya mengatakan bahwa transkipan rekaman itu terlalu banyak editan.
"Rekaman itu sudah banyak editannya," cetus Fadli Zon dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/11).
Kata Fadli Zon dalam rekaman yang tersebar tersebut, tidak ada sama sekali isi yang mengatakan bahwa Setya Novanto meminta saham Freeport.
"Coba dengar saja, direkamannya tidak ada kok mengatakan Setya Novanto minta saham," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
- Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap