DPR Pertanyakan Urgensi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 23 Januari 2016
DPR Pertanyakan Urgensi Proyek Kereta Api  Cepat Jakarta-Bandung

Kereta Cepat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Epyardi Asda mempertanyakan urgensi rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan menelan biaya sekira US$ 5,573 miliar.

Epyardi menilai pelaksanaan proyek pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) itu sebaiknya ditunda. Alasannya, saat ini kondisi perekonomian negara tengah melemah dan pemerintah dirasa perlu untuk membatasi penggunaan dolar.

"Apakah ini cukup urgensinya ? Disaat ekonomi kita sedang melemah Apakah adil pemerintah hanya memperhatikan jarak Jakarta-Bandung, padahal infrastrukturnya sudah cukup memadai," tegas Epyardi dalam sebuah diskusi publik bertema 'Dibalik Proyek Kereta Cepat', di Jakarta, Sabtu, (23/1).

Kata Epyardi, proyek moda transportasi kereta api cepat yang akan dikerjakan oleh kontraktor dari China itu terlalu dipaksakan. Sebab proyek yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu peruntukannya salah sasaran.

"Padahal seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan pembangunan di wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Seperti Sumatera, Papua, dan Kalimantan," tukasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Jarak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang Efektif
  2. Tarif Kereta Cepat Rp200.000-Rp225.000 per Penumpang
  3. PT KCIC Siap Garap Proyek Kereta Cepat di Luar Negeri
  4. Bangun Kereta Cepat, Aset BUMN Jadi Jaminan
  5. Sebelum Jokowi Lengser, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Beroperasi
#DPR RI #Kereta Cepat Jakarta-Bandung #Kereta Cepat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
Long Weekend Isra Miraj 2026, Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Anjlok'
Masyarakat dapat menikmati perjalanan Whoosh dengan tarif lebih hemat, dengan potongan harga hingga 43 persen jika dibandingkan dengan tarif normal.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Long Weekend Isra Miraj 2026, Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Anjlok'
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan