DPP Partai Demokrat Kumpulkan 34 Ribu Tanda Tangan
LSM Anti Mafia Hukum melakukan aksi damai menolak revisi RUU KPK di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Merahputih Politik - Sejumlah perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/10).
Dalam kunjungan itu, sejumlah kader Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menyatakan dukungan terhadap KPK dan menyatakan sikap menolak Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi.
"Kedatangan kami untuk memberikan dukungan sekaligus menyatakan sikap menolak RUU KPK," kata perwakilan Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat Andes Soesman di gedung KPK, Senin (12/10).
DPP Demokrat mengklaim penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantantaan Tindak Pidana Korupsi mendapat dukungan rakyat Indonesia.
"Berdasarkan mandat dari masyarakat berupa 34 ribu tanda tangan penolakan revisi UU KPK, untuk itu Partai Demokrat akan melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat sampai tuntas," katanya.
Sebelumnya, Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU tersebut sejumlah anggota menginginkan adanya pembatasan peran KPK seperti yang termuat pada bitir UU. Diantaranya, pembatasan masa jabatan KPK hanya 12 tahun, pembatasan perkara yang ditangani KPK hanya yang bernilai Rp50 miliar. (fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
RUU KUHAP Bukan Ancaman, Tapi Peluang Emas untuk KPK Makin Independen
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting