Minimalisir Kecurangan, Bawaslu Ingin Seperti KPK


Antara Foto: Agung Rajasa
MerahPutih Politik - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad ingin lembaga yang dipimpinnya menjadi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini guna memberi efek jera kepada oknum yang curang dalam pelaksanaan pemilu.
"Saya pernah punya ide ini, mudah-mudahan ditindaklanjuti. Bahwa Bawaslu ini kayak model KPK," kata Muhammad dalam diskusi 'DKPP Outlook 2016, Refleksi dan Proyeksi' di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).
Muhammad menginginkan, Bawaslu memiliki penyidik dan penuntut yang bisa menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pemilu.
"Penyidik dan penuntutnya masuk ke Bawaslu. Pokoknya fungsinya seperti KPK. Tinggal Pak Juminart dan kawan-kawan apakah mau mendorong ini," ujarnya lagi.
Di hadapan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan dewan (MKD) Junimart Girsang, Muhammad meminta agar hal ini dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya di Komisi III DPR RI.
"Tinggal Pak juminart dan kawan-kawan apakah mau mendorong ini. Beliau kebetulan di komisi III mitranya Kepolisian dan Jaksa Agung," ucapanya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DKPP, Jimly Asshidiqqie, Ketua Bawaslu Muhammad, Dewan Pers Ridho Esai. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP

Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto

Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD

Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'

Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’

Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat

Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih

Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada

Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait

Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
