Papa Minta Saham, Puncak Pertarungan Politik 2015

Fadhli Fadhli - Rabu, 23 Desember 2015
Papa Minta Saham, Puncak Pertarungan Politik 2015

Jerry Sumampouw. (Foto: YouTube)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Politisi senayan yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat justru menjadi aktor utama dibalik maraknya kegaduhan, di mana kassus 'Papa Minta Saham' menjadi puncak pertarungan politik di 2015.

Pemerhati politik, Jerry Sumampouw, menilai puncak kegaduhan politik yang dipertontonkan di depan muka rakyat terjadi saat Ketua DPR Setya Novanto terbelit kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setya akhirnya diadili di Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tuduhan mencatut nama Presiden dan Wapres untuk mendapatkan bagian saham dan proyek di Freeport.  

"Puncak kegaduhan terjadi dalam kasus papa minta saham, kegaduhan yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat," ungkapnya, Kamis (23/12).

Tidak kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk saham Freeport, buntut dari kasus penjualasan saham anak perusahaan Pelindo II juga membuat kisruh jagat politik nasional. Meruaknya kasus Pelindo II membuat Pansus DPR RI mendesak Presiden Jokowi agar Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk dicopot dari jabatannya termasuk Dirut Pelindo II RJ Lino.

"Ini kan tidak benar, sudah melampaui hak preogratif presiden, sementara tugas dan wewenang pokok terabaikan," ujar Jerry.

Menurutnya, kinerja yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi pokok, hasilnya minim dan terkesan dipaksakan, "Hasil legislasi UU minim sekali, cuma tiga dari puluhan target legislasi." (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?
  2. Dari 144 Gugatan Pilkada, Papua Terbanyak
  3. DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015
  4. Politik 2015, Koalisi Terbelah-Belah
  5. Pilkada Serentak 2015 Perlu Diapresiasi
#Pansus Pelindo II #Liputan Khusus #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Papa Minta Saham
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Komisi III DPR membuka pintu masukan dari pemred media massa terkait larangan liputan sidang.
Soffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Bagikan