Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Divestasi saham PT Freeport Indonesia tidak bisa dilakukan melalui skema Insitial Public Obligation (IPO) di bursa saham. Sebab, harus menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan divestasi saham Freeport seharusnya dilakukan paling lambat 14 Oktober 2015 lalu, Sesuai amanat PP No 77 Tahun 2014 Freeport harus mendivestasikan sahamnya 10,64 persen saat ini saham pemerintah Selanjutnya 10 persen lagi didivestasikan pada Oktober 2019, sementara saat ini pemerintah baru memiliki 9,36 persen saham Freeport.
"IPO tidak akan dilakukan kalau tidak ada perubahan PP 77 tahun 2014. Pokoknya tidak bisa dilakukan," katanya tegas saat di Jakarta, Rabu (18/11).
Tentu saga pernyataan Bambang berbedanya dengan bosnya, Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam berbagai kesempatan, Sudirman menyatakan mendukung divestasi saham Freeport melalui skema IPO di lantai bursa.
Padahal, Vice President Corporate Communication PT Freeport Riza Pratama mengetahui IPO tak bisa dilakukan tanpa merevisi PP No 77 Tahun 2014.
Seperti diketahui, Pasal 97 ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 hanya menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan menawarkannya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD, atau kepada badan usaha swasta nasional.
"Kita itu kan harus terlebih dahulu menunggu revisi PP 77 tahun 2014," ucap Riza. (rfd)
BACA JUGA:
