Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - PT Freeport Indonesia akan melepas 10,64 persen sahamnya pada tahun ini sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014. Pemerintah Indonesia diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menambah saham di perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat itu.
"Yang punya domain itu kan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena yang punya uang Menteri Keuangan dan yang punya saham BUMN. Nah kita perlu komunikasikan," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di DPR, Jakarta, Senin (19/10).
Seperti diketahui, Pasal 97 ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 hanya menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan menawarkannya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD, atau kepada badan usaha swasta nasional.
Tahun ini perusahaan itu melepas 10,64 persen sahamnya. Saat ini pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport.
Sayang, Kemenkeu tidak punya uang untuk membeli saham Freeport. PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didorong untuk membeli saham Freeport sehingga kepemilikian saham Indonesia di Freeport bisa mencapai 20 persen. Bank Mandiri, BRI, BNI diharapkan bisa menyokong Antam dan Inalum untuk pembiayaan. Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) juga tertarik untuk berpartisipasi.
"Pilihannya lewat pasar modal atau strategic sale. Memang ada berbagai pandangan tapi saya cenderung orang yang ingin pasar modal kita ini berkembang. Kalau masuk perusahaan-perusahaan besar ke pasar modal saya kira dinamikanya akan berbeda dan bagaimana pun pasar modal itu lebih jauh transparan dan bisa dilihat masyarakat dan harga saham kita pun kemungkinan punya market," kata Sudirman melanjutkan. (rfd)
BACA JUGA:
