Dirjen Pajak Ungkap Pelindo II Tidak Bayar Pajak Berkali-kali

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 16 November 2015
Dirjen Pajak Ungkap Pelindo II Tidak Bayar Pajak Berkali-kali

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito saat memenuhi panggilan Pansus Pelindo II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11). (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane PT Pelindo II, Senin (16/11).

Dalam rapat tersebut, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito diminta untuk memberikan laporan pembayaran pajak PT Pelindo II dari tahun 1999 hingga 2014. Namun disayangkan, Dirjen Pajak belum memiliki data yang lengkap pembayaran pajak Pelindo II dari tahun 1999. Ia hanya membawa data pajak lima tahun ke belakang.

“Sedang kami teliti. Karena kami mengumpulkannya lima tahun belakang, mereka minta dari 1999,” katanya Sigit setelah pemanggilan Pansus tersebut, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Sigit, berdasarkan data pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pelindo II, jika dihitung dari tahun 1999 memang ada beberapa kali Pelindo II tidak membayar pajak.

”Sejauh ini kami teliti, termasuk cukup baik dari versi perpajakan. Tahun 2001 kami periksa, 2002 kami periksa dan koreksinya gak terlalu signifikan, lebih ke arah khilaf atau salah hitung,” ungkapnya.

Sigit menerangkan, pihaknya tidak mungkin bisa mengungkap semua kewajiban pajak PT Pelindo II dalam pemeriksaan ini. Menurutnya, yang dibawa ke Pansus hanya sekedar contoh mengenai data pembayar pajak Pelindo II.

“Pemeriksaan sifatnya sampling karena kita enggak mungkin memeriksa semua wajib pajak karena enggak mungkin. Kita hanya mampu satu persen dari wajib pajak,” tuturnya.

Namun, Sigit berjanji akan menyampaikan data tersebut kepada Pansus pada Jumat depan. (aka)


Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II: Pemanggilan Tiga Konsultan Keuangan Krusial
  2. Pansus Pelindo II Enggan Komentari Pengembalian Barang Sitaan
  3. Pansus Pelindo II: KPK Sudah Terima Laporan sejak 2012
  4. Pansus Pelindo II Desak BPK Lakukan Analisis Yuridis
  5. Pansus Minta BPK Identifikasi Pihak-pihak Terkait Kasus Pelindo II
#Pansus Pelindo II #Pelindo II #Ditjen Pajak #Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Penyewa lapangan padel dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Indonesia
Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Prabowo Diminta Evaluasi Manajemen Pelindo
Insiden kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pada Kamis (17/4) lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 April 2025
Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Prabowo Diminta Evaluasi Manajemen Pelindo
Fun
Jadi Warga Negara yang Patuh di 2025, Begini Cara Mudah Urus NPWP
Membuat dan mengurus NPWP bisa dilakukan secara luring maupun daring.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
Jadi Warga Negara yang Patuh di 2025, Begini Cara Mudah Urus NPWP
Indonesia
Ketua MPR Sepakat Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu
Pemisahan tersebut mencakup Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Depkeu menjadi badan otonom
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 April 2024
Ketua MPR Sepakat Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu
Indonesia
Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak
Enam OTA yang dimaksud oleh Kemenkominfo yakni Booking.com, Agoda.com, Airbnb.com, Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Maret 2024
Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak
Indonesia
Polda Metro Perpanjang Masa Tahanan Mario Dandy Cs
Polisi memperpanjang masa penahanan para tersangka kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17), yakni Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas alias SLRPL (19).
Mula Akmal - Kamis, 16 Maret 2023
Polda Metro Perpanjang Masa Tahanan Mario Dandy Cs
Indonesia
Kemenkeu Respons Pernyataan Mahfud MD Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mula Akmal - Rabu, 08 Maret 2023
Kemenkeu Respons Pernyataan Mahfud MD Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun.
Mula Akmal - Rabu, 08 Maret 2023
Mahfud MD Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Indonesia
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Eks Pejabat Pajak Rafael Trisambodo
"Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik (penyelidikan). Jadi udah enggak di pencegahan lagi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan
Andika Pratama - Selasa, 07 Maret 2023
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Eks Pejabat Pajak Rafael Trisambodo
Indonesia
KPK Kantongi Nama Konsultan Pajak yang Diduga Kabur ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi konsultan pajak yang bekerja sebagai nominee di aset mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga kabur ke luar negeri.
Mula Akmal - Senin, 06 Maret 2023
KPK Kantongi Nama Konsultan Pajak yang Diduga Kabur ke Luar Negeri
Bagikan