Direktur Cita: Penerimaan Pajak Masih Kurang Pemerintah Ketok Rumah Warga

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Februari 2016
Direktur Cita: Penerimaan Pajak Masih Kurang Pemerintah Ketok Rumah Warga

Gedung kantor pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan. Senin, (11/1) Merahputih.com / Rizki Fitrianto.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Direktur Executif Center For Indonesia (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya melihat kalau rupiah tidak menguat dan penerimaan pajak stagnan maka kemungkinan hanya dengan utang asumsi tax amnesty tidak dapat berjalan.

"Tapi kalau jalan itu utang kita bisa saja bekurang, sedangkan utang kita bertambah rupiah masih lemah sepertu sekarang kemungkinan secara nominal utang akan makin tinggi. Karena utang memakai nilai tukar USD kalau utang makin tinggi rasio pajak ke utang juga akan making tinggi artinya utang ke pajak kontribusinya akan semakin besar," ujar Yustinus usai Seminar Pajak dan Koperasi untuk Keadilan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).

Yustinus menambahkan saat ini uang pajak untuk belanja akan semakin kecil karena banyak digunakan untuk membayar pajak. Kalau dilihat saat ini tren meningkat pajak meningkat tapi pajak stagnan.

"Perusahaan yang besar itu meningkat secara nominalnya saja, tetapi kalau dilihat secara tax rasio malah turun. Meningkat karena banyak perusahaan yang bayar pajak lebih. Dalam waktu Lima tahun terakhir meningkat, kemampuan pemerintah untuk memungut pajak belum optimal karena terlihat dari orang menengah ke bawah justru banyak disubsidi oleh si kaya yang harusnya ability to pay, orang mampu kita tarik pajak akhirnya tidak terjadi kesulitan data akses backing," tuturnya.

Ia menyoroti langkah yang diambil pemerintah daerah hanya fokus menarik pajak kepada para UKM saja. Hal ini terjadi bias, Ia mendapat informasi bahwa banyak pemerintah daerah mendatangi rumah-rumah menanyakan langsung mengenai aset yang dimiliki oleh masyarakat.

"Saya mendapat informasi saat ini pemerintah daerah sudah mulai mendatangi rumah-rumah warga dan menanyakan langsung atas kepemilikan para UKM. Nah bagaimana dengan para pengusaha yang memiliki rekening triliunan, apakah pemerintah berani untuk menanyakan hal yang serupa?," tandasnya.(abi)

BACA JUGA:

  1. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Revisi Lima UU
  2. Pembelaan Menkeu Soal Polemik Penerimaan Pajak
  3. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Siapkan Strategi Ini
  4. Muhaimin Iskandar: Target Pajak Seharusnya Diturunkan Jadi 80 Persen
  5. Tiga Pegawai Pajak DKI Dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi
#Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK #Tax Amnesty #Kebijakan Fiskal #Target Penerimaan Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Peluang kerja sektor formal juga mendapat perhatian penuh lewat target capaian 40,81 persen pada tahun depan. Angka ini melonjak tajam dari posisi 35,00 persen pada periode tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Indonesia
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum langka karena agenda ini biasanya mandat menteri terkait
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Indonesia
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Kebijakan ini dinilai strategis memperkuat ketahanan fiskal dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Indonesia
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Menanggapi isu harga minyak dunia yang berpotensi menyentuh level 150 dolar AS per barel, Menteri Keuangan menilai kondisi tersebut tidak akan bertahan lama.
Angga Yudha Pratama - Senin, 16 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Indonesia
Rupiah Terancam Goyang Akibat Rudal AS-Israel ke Iran, Pemerintah Didesak Aktifkan Skenario Fiskal Darurat
Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Maret 2026
Rupiah Terancam Goyang Akibat Rudal AS-Israel ke Iran, Pemerintah Didesak Aktifkan Skenario Fiskal Darurat
Indonesia
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Purbaya menjelaskan bahwa strategi Kemenkeu untuk menggenjot penyerapan pajak adalah melalui pendekatan manajemen mikro (micro management)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Berita
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok di 2026. Keputusan ini menuai protes karena dinilai mengorbankan kesehatan publik demi industri. Simak data dan analisis lengkapnya di sini.
ImanK - Selasa, 30 September 2025
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Indonesia
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Sebelumnya, jilid I progam ini telah dilaksanakan pada 2016 dan jilid II pada 2022.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Bagikan