Dimyati Bantah Gantikan Posisi Zainut Tauhid dengan Surat Kaleng

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 08 Desember 2015
Dimyati Bantah Gantikan Posisi Zainut Tauhid dengan Surat Kaleng

Achmad Dimyati Natakusumah (Foto: Twitter/@Dimyati_N)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah membantah dirinya menggantikan Zainut Tauhid dengan menggunakan "surat kaleng".

Sebagai Ketua Fraksi PPP, Dimyati menyatakan bahwa ia berhak menujuk siapa saja dan menempati posisi apa pun.

"Saya ini Ketua Fraksi (PPP), saya yang nunjuk. Terus harus disetujui oleh Ketua Dewan. Saya jadi ketua fraksi itu surat dari DPP," ujar Dimiyati saat ditemui di komplek gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (08/12).

Dimyati menambahkan, isi surat persetujuan perpidahan anggota MKD yang dibawa oleh beberapa teman-temannya seperti Joko Purwanto dan Arsul Sani adalah surat palsu.

"Yang itu dipalsukan. Ini surat aslinya. Saya Ketua Fraksi PPP bukan PKS. Itu illegal evidence, it's not evidence," kata Dimiyati kembali menegaskan.

Dimyati pun melanjutkan, bahwa salah satu bukti ada paraf pada surat persetujuan perpindahan anggota MKD tersebut.

"Mereka membuat bisa saja. Kenapa gak Partai Bulan Bintang saja sekalian. Ini ada parafnya, yang tadi tak ada nomor suratnya," tegasnya. (abi)


BACA JUGA:

  1. Dimyati Natakusumah akan Gantikan Zainut Tauhid di MKD
  2. Gubernur Ahok Komentari Sidang MKD
  3. Kahar Muzakir Pimpin Sidang MKD Setnov
  4. Sidang MKD Tertutup, Pengamat Cium Skenario Lepaskan Setnov
  5. Alasan Kenapa Sidang MKD Dilakukan Tertutup
#Zainut Tauhid #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Ahmad Dimyati Natakusumah
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Para wakil rakyat yang dinonaktifkan mencakup anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Indonesia
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Formappi tegaskan MKD memiliki tugas menjaga marwah, wibawa, dan kehormatan DPR melalui penerapan kode etik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Indonesia
Tak Hanya PIK dan Alam Sutera, Wagub Banten Dorong Transjabodetabek Sampai Serang
Transjabodetabek menawarkan solusi transportasi yang efisien dan efektif bagi warga Banten
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
Tak Hanya PIK dan Alam Sutera, Wagub Banten Dorong Transjabodetabek Sampai Serang
Indonesia
Andra Soni-Dimyati Tolak Pakaian Dinas hingga Tempat Tidur yang Dianggarkan Pemprov Banten
Andra Soni kan menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya.
Frengky Aruan - Selasa, 18 Februari 2025
Andra Soni-Dimyati Tolak Pakaian Dinas hingga Tempat Tidur yang Dianggarkan Pemprov Banten
Berita Foto
MKD DPR Gelar Sidang Video Asusila Anggota DPR
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Haryanto mengambil sumpah saat mengikuti sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Desember 2024
MKD DPR Gelar Sidang Video Asusila Anggota DPR
Berita Foto
Anggota DPR Yulius Setiarto Jalani Sidang Pelanggaran Etik Mahkaham Kehormatan Dewan (MKD)
Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto saat menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Desember 2024
Anggota DPR Yulius Setiarto Jalani Sidang Pelanggaran Etik Mahkaham Kehormatan Dewan (MKD)
Indonesia
Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD
Penggunaan diksi dan narasi di mana di dalam konten video itu merasa tidak terlalu bangga dengan kemenangan timnas kita
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Desember 2024
Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD
Indonesia
Besok MKD Bakal Klarifikasi Politisi PDIP Soal 'Partai Coklat'
Anggota DPR RI memiliki imunitas ketika menyampaikan pendapat
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Desember 2024
Besok MKD Bakal Klarifikasi Politisi PDIP Soal 'Partai Coklat'
Indonesia
Buntut Parcok, Anggota DPR Dilaporkan ke MKD
Habiburokhman menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal secara logis
Angga Yudha Pratama - Jumat, 29 November 2024
Buntut Parcok, Anggota DPR Dilaporkan ke MKD
Indonesia
Tak Kasih Bicara Sesama Legislator, Pimpinan Baleg Dilaporkan ke MKD
mengatakan pihaknya bakal tetap meminta MKD menindaklanjuti laporannya atas Awiek
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Agustus 2024
Tak Kasih Bicara Sesama Legislator, Pimpinan Baleg Dilaporkan ke MKD
Bagikan