Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dianggap Tidak Paham Ekonomi, Netizen Minta Yusril Ihza Mahendra Tutup Mulut

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 26 Agustus 2015
Dianggap Tidak Paham Ekonomi, Netizen Minta Yusril Ihza Mahendra Tutup Mulut

Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dikritik netizen ketika berbicara soal ekonomi menanggapi ancaman krisis ekonomi akibat rupiah terus melemah hingga Rp14.000-an per dolar AS. 

Pakar Hukum Tata Negara ini berkomentar melalui jejaring sosial Twitter mengenai keadaan ekonomi saat ini ketika rupiah melemah. Cuitan Yusril kemudian mengundang beragam tanggapan, salah satunya dari akun DPC PDIP Natuna. 

"@Yusrilihza_Mhd _ cukup bicara masalah hukum aja prof, krn saudara bukan ahli ekonomi," demikian komentar DPC PDIP Natuna melalui akun @liponglee.

Profesor bidang hukum kelahiran Belitung Timur ini balik mengkritik akun DPC PDIP Natuna ini dengan mempertanyakan keahlian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Ketua Umum PDIP boleh bicara apa? Keahlian beliau apa ya?"

Yusril bicara tentang keadaan ekonomi saat ini dan masukan-masukan agar pemerintah dapat terhindar dari ancaman ekonomi. 

"Negara harus mengambil kebijakan yg tepat dan segera menggairahkan kegiatan ekonomi," demikian kata Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia masa Megawati Soekarno Putri ini.

Menurut Yusril, harga BBM harus diturunkan agar industri mampu meningkatkan daya saing. Bunga bank juga harus diturunkan agar investasi bergerak. Pajak mau tidak mau harus dikaji ulang. Kalau pajak tidak dikaji ulang, usaha takkan bergerak karena beban pajak terlalu berat. Presiden harus beri arahan yang tegas dalam menegakkan hukum agar birokrat tidak berada dalam ketakutan menyerap APBN/APBD.

"@Yusrilihza_Mhd _ saudara tdk punya kapasitas bicara tentang ekonomi, lebih baik diam aja," kata akun DPC PDIP Natuna. Kemudian Yusril menjawab, "Puan Maharani tidak Anda suruh berhenti  bicara kebudayaan. Apa dia punya kapasitas?" (Zul)

Baca Juga:

SBY Sarankan Jokowi Jangan Underestimate dan Bentuk Manajemen Krisis

Rupiah Melemah, Ini Wejangan SBY untuk Pemerintahan Jokowi

Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi

Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi

Meme Kocak Rupiah Tembus 14.000 per Dollar AS (Bagian 2)

#Megawati Soekarnoputri #Puan Maharani #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Dubes Korea sangat mengapresiasi perhatian Megawati atas persoalan di Semenanjung Korea.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Indonesia
Megawati Terima Penghargaan Tertinggi Timor Leste, Kenang Pertama Kali ke Dili
Megawati membandingkan pengorbanan masa muda Xanana Gusmao yang dipanggil 'Maun Xanana' dengan ayahnya sendiri, Bung Karno, yang harus menghabiskan total 22 tahun hidupnya keluar-masuk penjara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Megawati Terima Penghargaan Tertinggi Timor Leste, Kenang Pertama Kali ke Dili
Indonesia
Ramos-Horta Beri Penghargaan Grande Colar da Ordem de Timor-Leste untuk Megawati, Pidato dan Candanya di Dili Jadi Sorotan
Megawati Soekarnoputri menerima Grande Colar da Ordem de Timor-Leste. Presiden José Ramos-Horta memuji perannya dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Ramos-Horta Beri Penghargaan Grande Colar da Ordem de Timor-Leste untuk Megawati, Pidato dan Candanya di Dili Jadi Sorotan
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan