Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 26 Agustus 2015
Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi

Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali buka suara menyoal kondisi ekonomi di dalam negeri yang semakin terpuruk. Yusril menyampaikan harapannya kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd.

Menurut Mensesneg di era kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang dipatok Presiden Joko Widodo sulit dicapai.  

'Target pertumbuhan ekonomi 5,2% yg dicanangkan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya kini nyaris mustahil bisa terujud'

Yusril menambahkan kondisi ekonomi di dalam negeri dipengaruhi faktor eksternal. 

'Situasi ekonomi dunia sedang tdk menentu. Situasi ekonomi dalam negeripun sama saja terkena imbas dari dalam dan dari luar.'

Menurunnya harga minyak dunia tak luput dari pengamatan pria kelahiran 5 Februari 1956 ini. Dunia bisnis semakin tidak pasti. Dengan tingginya suku bunga dan pengenaan pajak akan mematikan dunia usaha. 

'Hari ini harga minyak dunia turun ke angka 38 USD perbarrel. Namun harga eceran dalam negeri tetap. Padahal subsidi sdh dicabut.'

'Kurs yg tdk stabil menyebabkan industri susah membuat kalkulasi. Bisnis berada dlm ketidakpastian.'

'Suku bunga tetap tinggi, demikian pula pengenaan pajak. Dalam situasi spt ini usaha apapun akan mati dg sendirinya.'

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini menyarankan pemerintah menurunkan harga BBM, suku bunga bank, dan mengkaji tarif pajak untuk mendorong investasi.

'Negara harus mengambil kebijakan yg tepat dan segera menggairahkan kegiatan ekonomi.'

'Harga bbm harus diturunkan agar industri mampu meningkatkan daya saing. Bunga bank juga harus diturunkan agar investasi bergerak.'

'Pajak mau tidak mau harus dikaji ulang. Kalau tidak, usaha takkan bergerak karena beban pajak terlalu berat.'

Dalam kaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran, pria kelahiran Belitung ini meminta Presiden memberikan arahan yang tegas kepada penegak hukum agar kepala daerah tidak ragu menyerap APBN/APBD.   

'Presiden harus beri arahan yg tegas dalam menegakkan hukum agar birokrat tdk berada dlm ketakutan menyerap apbn/apbd.'

Presiden Jokowi, menurut Yusril, lebih mendorong belanja pemerintah agar terserap maksimal. 

'Dlm situasi spt skrg government expenditure akan menjadi roda penggerak perekonomian di daerah2 dan membuka lapangan kerja.'

Presiden Jokowi menghadapi situasi berat namun mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu harus mampu meyakinkan pengusaha.  

'Situasi yg dihadapi memang berat. Pemerintah harus mampu beri keyakinan kpd kelas menengah dan pelaku ekonomi.'

'Mampu memberi keyakinan bahwa kebijakan pemerintah berada pada jalur yg benar dan memberi harapan masalah bisa diselesaikan.'

'Kalau tidak, kemungkinan kapital akan lari dan pengusaha pindah ke negara lain yg lebih menjanjikan harapan dan kepastian.'

Yusril berharap Pemerintah mampu menemukan jalan keluar dari kesulitan ekonomi.   

'Saya berharap Pemerintah akan mampu mencari jalan keluar dari keadaan yg sulit ini dan mampu pula memberi keyakinan.

Bahwa kebijakan yg diambilnya memberikan harapan kita akan mampu menghadapi berbagai tekanan dan keluar dari kesulitan.'

'Demikian twt saya. Semoga ada manfaatnya.'  (Rfd)

Baca Juga: 

Rupiah Melemah, Ini Wejangan SBY untuk Pemerintahan Jokowi

Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi

Meme Kocak Rupiah Tembus 14.000 per Dollar AS (Bagian 2)

 

#Perlambatan Ekonomi #Pelemahan Rupiah #Presiden Jokowi #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Hashim Sebut MSCI Masalah Amat Sangat Serius, Jangan Rupiah Jadi Rp 22.000
Hashim mengimbau pelaku usaha, termasuk anggota Kadin, agar mendukung terciptanya perdagangan saham yang sehat dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Hashim Sebut MSCI Masalah Amat Sangat Serius, Jangan Rupiah Jadi Rp 22.000
Bagikan