Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 26 Agustus 2015
Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi

Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali buka suara menyoal kondisi ekonomi di dalam negeri yang semakin terpuruk. Yusril menyampaikan harapannya kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd.

Menurut Mensesneg di era kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang dipatok Presiden Joko Widodo sulit dicapai.  

'Target pertumbuhan ekonomi 5,2% yg dicanangkan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya kini nyaris mustahil bisa terujud'

Yusril menambahkan kondisi ekonomi di dalam negeri dipengaruhi faktor eksternal

'Situasi ekonomi dunia sedang tdk menentu. Situasi ekonomi dalam negeripun sama saja terkena imbas dari dalam dan dari luar.'

Menurunnya harga minyak dunia tak luput dari pengamatan pria kelahiran 5 Februari 1956 ini. Dunia bisnis semakin tidak pasti. Dengan tingginya suku bunga dan pengenaan pajak akan mematikan dunia usaha. 

'Hari ini harga minyak dunia turun ke angka 38 USD perbarrel. Namun harga eceran dalam negeri tetap. Padahal subsidi sdh dicabut.'

'Kurs yg tdk stabil menyebabkan industri susah membuat kalkulasi. Bisnis berada dlm ketidakpastian.'

'Suku bunga tetap tinggi, demikian pula pengenaan pajak. Dalam situasi spt ini usaha apapun akan mati dg sendirinya.'

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini menyarankan pemerintah menurunkan harga BBM, suku bunga bank, dan mengkaji tarif pajak untuk mendorong investasi.

'Negara harus mengambil kebijakan yg tepat dan segera menggairahkan kegiatan ekonomi.'

'Harga bbm harus diturunkan agar industri mampu meningkatkan daya saing. Bunga bank juga harus diturunkan agar investasi bergerak.'

'Pajak mau tidak mau harus dikaji ulang. Kalau tidak, usaha takkan bergerak karena beban pajak terlalu berat.'

Dalam kaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran, pria kelahiran Belitung ini meminta Presiden memberikan arahan yang tegas kepada penegak hukum agar kepala daerah tidak ragu menyerap APBN/APBD.   

'Presiden harus beri arahan yg tegas dalam menegakkan hukum agar birokrat tdk berada dlm ketakutan menyerap apbn/apbd.'

Presiden Jokowi, menurut Yusril, lebih mendorong belanja pemerintah agar terserap maksimal. 

'Dlm situasi spt skrg government expenditure akan menjadi roda penggerak perekonomian di daerah2 dan membuka lapangan kerja.'

Presiden Jokowi menghadapi situasi berat namun mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu harus mampu meyakinkan pengusaha.  

'Situasi yg dihadapi memang berat. Pemerintah harus mampu beri keyakinan kpd kelas menengah dan pelaku ekonomi.'

'Mampu memberi keyakinan bahwa kebijakan pemerintah berada pada jalur yg benar dan memberi harapan masalah bisa diselesaikan.'

'Kalau tidak, kemungkinan kapital akan lari dan pengusaha pindah ke negara lain yg lebih menjanjikan harapan dan kepastian.'

Yusril berharap Pemerintah mampu menemukan jalan keluar dari kesulitan ekonomi.   

'Saya berharap Pemerintah akan mampu mencari jalan keluar dari keadaan yg sulit ini dan mampu pula memberi keyakinan.

Bahwa kebijakan yg diambilnya memberikan harapan kita akan mampu menghadapi berbagai tekanan dan keluar dari kesulitan.'

'Demikian twt saya. Semoga ada manfaatnya.'  (Rfd)

Baca Juga: 

Rupiah Melemah, Ini Wejangan SBY untuk Pemerintahan Jokowi

Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi

Meme Kocak Rupiah Tembus 14.000 per Dollar AS (Bagian 2)

 

#Perlambatan Ekonomi #Pelemahan Rupiah #Presiden Jokowi #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - 13 menit lalu
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Apabila rumusan telah rampung, Yusril menuturkan berbagai gagasan terkait reformasi Polri tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Indonesia
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Yusril juga berharap TNI dapat mengkaji tulisan Ferry di media sosial dengan cermat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Delpedro kini berstatus sebagai tersangka dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang memicu kerusuhan saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Bagikan