Dianggap Gagal Kelola Negara, Jokowi-JK Didesak Mundur

MerahPutih Politik - Banyak pihak menuding paket kebijakan ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak mampu atau gagal memberikan stimulus dunia usaha dan pasar. Paket kebijakan Jokowi-JK dinilai belum bisa meyakinkan pasar dan dunia usaha. Paket kebijakan tersebut disambut dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Bahkan sejumlah pihak meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk segera mundur lantaran dinilai gagal memimpin.

Faisal Basri ekonom senior menilai isi paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK September I abstrak. Tiga paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali belum menuntaskan gejolak ekonomi yang melilit tanah air.

Ketiga paket ekonomi Jokowi-JK adalah, pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua Percepatan implementasi proyek strategis nasional, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang dan memperkuat peran kepala daerah.
Paket terakhir adalah peningkatan investasi di sektor ekonomi dan properti.

Bagi Faisal ketiga jurus kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sama sekali dinilai belum bisa tuntaskan gejolak ekonomi yang melilit Indonesia.

"Tapi kelihatannya isi paket kebijakan ekonomi abstrak semua," kata Faisal beberapa waktu silam.

Mantan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) kembali melanjutkan langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional adalah dengan menarik investor. Sebab investasi menjadi kunci mempercepat kebangkitan ekonomi.

"Karena itu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi investor," ungkapnya.

Di sudut lain Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun M Biomed menilai baik Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah gagal dalam memimpin Indonesia.

Mengapa dikatakan gagal? Menurutnya selama 11 bulan menjadi pucuk pimpinan di tanah air angka kemiskinan terus melonjak tajam. Saat ini jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 860.000 jiwa.

Kemiskinan, sambung Ali dipicu dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan di kawasan industri. Perusahaan terpaksa merumahkan puluhan ribu karyawan lantaran krisis ekonomi yang melilit tanah air.

"Jokowi-Jk dianggap tidak mampu lagi kelola Indonesia. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus mundur," kata Ali kepada Merahputih.com baru-baru ini.

Ali yang juga bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melanjutkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah masuk dalam fase 'Lampu Merah' alias dalam kodisi gawat.

Hal tersebut diperparah dengan kegaduhan politik yang terus terjadi baik di lingkar istana maupun di jajaran legislatif. Kegaduhan politik yang terus menerus terjadi berimbas pada ketidakpastian pasar.

"Saya tegaskan kondisi ekonomi Indonesia sudah masuk fase kritis dan perlu segera di rawat di ICU," tandas Ali.

Diberitakan Merahputih.com sebelumnya jumlah penduduk miskin selama enam bulan terakhir bertambah menjadi 860.000 jiwa. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini sekitar 860 ribu orang jika dibandingkan September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen).

"Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia," kata Kepala BPS, Suryamin, dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (15/9).

BACA JUGA:  

1. Ekonomi Terus Memburuk, Jokowi-JK Harus Lengser 
2. Benarkah ada Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi? 
3. Effendy Simbolon: Kalau Mau Jatuhkan Jokowi, Sekarang Saatnya 
4. Jika Syarat Ini Terpenuhi, Jokowi Bakal Jatuh 
5. Mungkinkah Presiden Jokowi Dimakzulkan?