Benarkah ada Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi?

MerahPutih Politik- Sudah hampir satu bulan lebih publik disuguhi adegan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Perseteruan antar kedua lembaga penegak hukum semakin pelik ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam juga melakukan manuver menyerang KPK.

Adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt) Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang membeberkan aktivitas politik Ketua KPK, Abraham Samad dalam pilpres 2014 silam. Hasto sendiri mengaku bahwa Samad telah melakukan manuver politik dengan menemui sejumlah elit politik PDIP dengan tujuan meraih tiket sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo. Hingga kini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Proses hukum sendiri masih terus berjalan.

Sebaliknya, Presiden Jokowi sendiri sudah membentuk tim independen yang berjumlah sembilan orang untuk dimintai pandangan soal posisi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan, calon Kapolri yang sudah disetujui DPR RI, namun hingga kini belum dilantik Presiden Jokowi. Penundaan pelantikan dipicu dari status hukum Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh KPK.

Dalam keadaan terjepit, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut Prabowo Subianto secara terbuka mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kabar santer yang beredar perseteruan antara KPK dan Polri adalah upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Penggunaan institusi KPK, Polri dan DPR dijadikan alat untuk merusakan reputasi Presiden Joko Widodo.

Benarkah ada Upaya Jatuhkan Presiden Jokowi?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan di atas. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia juga pernah diwarnai pemakzulan Presiden. Kala itu Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid akrab disapa Gus Dur dijatuhkan melalui sidang MPR RI.

Saat menjabat sebagai Presiden (1999-2001), Gus Dur banyak melakukan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan. Perubahan radikal juga dilakukan Gus Dur di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu Gus Dur juga menghadapi eskalasi konflik yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso (Sulawesi Tengah).

Dengan menggunakan teori nalar konflik dan nalar konspirasi, saat itu muncul dugaan yang berkembang di kalangan kritis bahwa kerusuhan dan konflik itu sebenarnya telah di setting pihak tertentu yang ingin Indonesia tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini nyaris tidak ada catatan impresif dalam masalah keamanan di masa pemerintahan Gus Dur. Gus Dur harus menghadapi kenyataan politik dimana ia harus lengser dari jabatannya karena tekanan-tekanan berat yang dilakukan oleh faksi-faksi di parlemen yang menghendaki pelengserannya.

Lalu dalam kasus Presiden Jokowi, apakah mungkin terjadi penggulingan kekuasaan?

Baca Juga: Hak Jokowi Lantik Komjen Budi Gunawan Dinilai Bebas dari Tekanan

Analis intelijen yang juga purnawiran TNI Marsekal Muda Purn (TNI) Prayitno Ramelan dalam tulisannya di ramalanintelejen.net berjudul 'Konspirasi Untuk Menjatuhkan Jokowi' menjelaskan tanda-tanda untuk merusak kredibilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mulai nampak.

Instrumen awal yang digunakan adalah dengan menggiring ketidakbecusan Presiden Jokowi dalam meredam konflik panas antara KPK dan Polri. Dalam konteks ini calon kapolri tunggal yang diajukan Joko Widodo, Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan yang dipersepsikan sebagai sosok yang tidak bersih. Hal tersebut diperkuat dengan status hukum Budi Gunawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Meski sudah menyandang status tersangka, Komjen Pol Budi Gunawan tetap diloloskan oleh Komisi III DPR RI saat uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya dalam sidang paripurna di DPR RI Komjen Budi Gunawan juga dinyatakan lolos dan berhak duduk memimpin korps Bhayangkara.

Dalam rapat paripurna DPR yang dilaksanakan hari Kamis (15/1), yang dihadiri 411 anggota DPR (PDIP 80 anggota, Golkar 65, Gerindra 57, Demokrat 41, PAN 35, PKB 35, PKS 27, PPP 25, NasDem 34, dan Hanura 12). Dari 10 fraksi di DPR, hanya Demokrat yang menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Sebaliknya, Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon dalam sebuah diskusi publik berjudul Evaluasi 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta pada Senin (26/1) mengatakan, bahwa Joko Widodo adalah Presiden prematur. Sebagai presiden Prematur tentu banyak celah yang bisa dilakukan untuk menggulingkan Joko Widodo.

"Jika ingin melakukan impeachment (pemakzulan) sekarang adalah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan," kata fungsionaris PDIP yang dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jenderal bintang dua pensiunan TNI Angkatan Udara (AU) melanjutkan Konflik Polri-KPK hanya dipergunakan sebagai awal penurunan kredibilitas dan citranya. Pengajuan Komjen Budi Gunawan yang informasinya bukan kebijakannya, pelemparan bola panas keputusan DPR ke tangannya, dukungan tidak realistis parpol pendukung, ungkapan impeachment dari kader tempat dia bernaung, keputusan penerbitan kepres pemberhentian komisioner KPK, semuanya hanya mengarahkan Jokowi ke jurang dalam dan gelap yang suatu saat akan sulit ditolong.

Dalam teori konspirasi pengalangan, konspirator sadar bahwa dukungan rakyat terhadap Joko Widodo kuat, masih diatas 50 persen. Ini langkah awal yang harus dirusaknya. Oleh karena itu kini dia meyakinkan bahwa Jokowi ternyata sosok yang salah untuk di dukung. Kesalahan mencalonkan Kapolri yang tersentuh masalah tipikor merupakan titik rawan dan fatalnya.

Sebaliknya si perencana kini menggunakan pakem intelijen penggalangan yang sangat terkenal “Let them think, let them decide.” Yang pengertiannya, biarlah rakyat berfikir dan biarkan rakyat memutuskan. Nah, kini mulai muncul demo skala kecil tetapi menggigit, survey negative, dan semua akan mengarah ke satu titik, rakyat dibuat berfikir, memang Jokowi pantas di impeach. Apabila mereka memakzulkan dia, rakyat akan tidak keberatan. Itulah jahatnya sebuah tindak konspirasi, pihak yang menjadi sasaran dan target utama biasanya tidak menyadarinya. Menyesal setelah terjadi.

"Solusi penyelamatan Jokowi, hanya satu. Jokowi mesti berani agak nekat, seperti perintahnya “tenggelamkan kapal pencuri ikan”, “tidak akan mengampuni hukuman mati bandar narkoba.” Daripada jatuh memalukan nanti seperti Gus Dur dilengserkan DPR, Jokowi bisa nekat sedikit, batalkan pelantikan Budi Gunawan, tata kembali institusi Polri, tunjuk Kapolri baru, selesaikan masalah komisioner KPK. Intinya, Jokowi harus menunjukkan sikap pro pemberantasan korupsi," tandasnya. (bhd)