Di Depan Setya Novanto Cs, Parlemen Jepang Ungkapkan Kekecewaan Soal Kereta Cepat
Ketua Parlemen Majelis Tinggi Jepang Masaaki Yamazaki menerima delegasi DPR RI dipimpin Ketua DPR Setya Novanto di kompleks Parlemen Jepang, Tokyo, Selasa (10/11). (Foto Twitter/@fadlizon)
MerahPutih Bisnis - Pimpinan dan anggota DPR melakukan kunjungan ke Jepang bertemu parlemen Negeri Matahari Terbit di masa reses. Dalam pertemuan itu, parlemen Jepang mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia memenangkan Tiongkok dalam tender kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ketua Parlemen Majelis Tinggi Jepang Masaaki Yamazaki bertanya kepada delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto, apa alasan Indonesia memilih Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, selama 40 kereta cepat buatan Jepang belum pernah mengalami kecelakaan.
"Pihak Jepang mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah Indonesia dinilai tidak transparan," ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis di Tokyo, Selasa (10/11).
Seperti diketahui, semula pemerintah Indonesia memutuskan akan menunda mengumumkan pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara Jepang dan Tiongkok. Tiba-tiba, Kementerian BUMN memutuskan Tiongkok akan mengerjakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 150 km tersebut.
Namun, Fary meminta parlemen Jepang agar mereka tidak kapok untuk tetap bekerja sama dengan Indonesia. Dikatakan Fary, akan banyak proyek lain, termasuk kereta cepat yang akan dikerjakan.
"Saya menyatakan bahwa sistem perencanaan sudah masuk tuh, untuk Jakarta-Surabaya bisa dipercepat. Lalu, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Papua juga. Itu lebih panjang dari Jakarta-Bandung," katanya.
Sebelumnya, Delegasi dari Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama 11 orang anggota.
Rombongan DPR secara terpisah menemui Speaker of the Representatives House (Majelis Rendah Jepang) dan Speaker of the Representatives Councillors (Majelis Tinggi Jepang).
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Buka Art Jakarta 2025, Menbud Fadli Zon Janji Kirim Perupa Indonesia Ikut Pameran Internasional
Indonesia Tetapkan Hari Komedi Nasional Dirayakan Tiap 27 September
Kerusakan Museum dan Cagar Budaya di Tiga Kota Jadi Kerugian Besar Bagi Bangsa, Fadli Zon Minta Pelaku Kembalikan Koleksi yang Dijarah