Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung batal. Pemerintah masih menunggu perhitungan yang tepat.
Presiden Jokowi mengatakan, hal yang terjadi bukan pembatalan, namun pemerintah menginginkan agar pembangunan proyek itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau pun tidak menggunakan jaminan pemerintah.
Presiden Jokowi menegaskan, ada tiga hal yang ditekankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan jaminan pemerintah, dan ketiga bahwa pembangunan tersebut urusannya Business to Business (B to B) baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan BUMN atau swasta dengan swasta.
“Kalau saya menunggu hitung-hitungannya, kalau hitung-hitungannya masuk akal silakan jalan. Jadi bukan dibatalkan, siapa bilang dibatalkan,” kata Presiden Jokowi dilansir setkab.go.id, saat berbicara di hadapan Diaspora Indonesia (orang Indonesia yang menyebar di luar negeri), di Wisma Duta Doha, Qatar, Senin (14/9) malam.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN tapi diserahkan ke BUMN. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memastikan, pemerintah tidak menerima proposal Jepang dan Tiongkok (RRT) terkait pembangunan kereta cepat karena proyek tersebut akan lebih baik bersifat business to business (B to B).
“Intinya proyek ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) menjadi B to B, tidak memakai APBN,” kata Ignatius Jonan di Jakarta, beberapa waktu lalu dilansir sumber yang sama.
Baca Juga:
Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
Menko Perekonomian Tunggu Rini Soemarno Terkait Kelanjutan Proyek Kereta Cepat
Menteri BUMN Rini Soemarno Tegaskan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal
