Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Politikus Partai Hanura Dewie Yasin Limpo (Foto: dewieyasinlimpo.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Berita tak sedap menimpa keluarga besar Yasin Limpo. Salah satu anggota keluarga mereka, Dewie Yasin Limpo tertangkap tangan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, Dewie Yasin Limpo adalah satu dari tujuh bersaudara klan Yasin Limpo yang selama puluhan tahun menguasai jagat politik lokal maupun menjadi wakil Sulawesi Selatan (Sulsel) di DPR. Dinasti politik Yasin Limpo amat kuat bercokol di Sulawesi Selatan.

Politikus Partai Hanura ini ditangkap KPK di Jakarta, Selasa (20/10) karena diduga menerima suap Rp1,5 miliar dalam rangka memuluskan proyek pembangkit listrik. Kebetulan selain menjabat Sekretaris Fraksi DPR Partai Hanura, ia juga didaulat sebagai anggota Komisi VII DPR yang membawahi bidang energi.

Dewie Yasin Limpo berhasil menjadi anggota DPR 2014-2019 dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I setelah meraup 39.514 suara. Dapil Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia sebelum aktif di Partai Hanura, pernah bergabung organisasi sayap Partai Golkar, Kosgoro. Dewie Yasin Limpo juga pernah menjadi caleg bagi Partai Bulan Bintang dan kemudian Partai Demokrasi Kebangsaan (2004) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Hanura.

Pada tahun 2011, nama Dewie Yasin Limpo sempat mencuat ketika tersangkut kasus surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan kursi calon legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Dewie Yasin Limpo sebagai calon Hanura bersengketa dengan Mestariani Habie dari Gerindra. MK sudah menetapkan kursi DPR dari dapil Sulsel diberikan kepada Mestariani, tapi KPU malah memberikan kursi kepada Dewie.

Kasus ini menghebohkan perpolitikan nasional saat itu karena melibatkan Ketua MK Mahfud MD, mantan Komisioner KPU Andi Nurpati, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Sampai-sampai Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu. Namun, Dewie lolos dari jeratan hukum kasus pemalsuan surat MK ini. Vonis hukuman penjara hanya dijatuhkan kepada Juru Panggil MK Juru Panggil MK Masyhuri Hasan.


Dinasti Politik

Dewie Yasin Limpo lahir di Makassar, 8 November 1959 dari pasangan Muhammad Yasin Limpo dan Nurhayati Yasin Limpo. Adapun Ibu Dewie, Nurhayati Yasin Limpo pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar.

Adapun, saudara-saudara Dewie lainnya memiliki jabatan strategis di pemerintahan Sulawesi Selatan. Sang Abang, adalah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2007 setelah 2003 sempat menjadi Wakil Gubernur di era Amin Syam. Syahrul adalah figur birokrat tulen karena menata karier dari bawah sejak tahun 1980 sekaligus kader politikus Golkar tulen. Syahrul kini menjabat Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan. Sedangkan, sang adik Ichsan Yasin Limpo menjabat Bupati Gowa meneruskan jejak kekuasaan yang pernah diemban Syahrul pada 1994-2002.

Yang menarik adalah kakak tertua Dewie, Tenri Olle Yasin yang kini anggota DPRD Sulsel bakal bersaing dengan keponakannya sendiri Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa pada Desember 2015.

Sementara, saudara Dewie lainnya adalah Irman Yasin Limpo saat ini tengah menjabat sebagai Kepala BKPMD Sulsel. Sedangkan saudara terakhir yaitu Haris Yasin Limpo baru saja terpilih sebagai Direktur PDAM Kota Makassar.

BACA JUGA

  1. Bersama Uang Rp1,5 Miliar, KPK Tangkap Dewie Yasin Limpo
  2. KPK: Dewie Yasin Limpo Ditangkap Bersama Enam Orang
  3. Dewie Yasin Limpo, Politikus Hanura yang Ditangkap KPK
  4. Kerabat Petahana Bisa Ikut Pilkada, MK Legalkan Politik Dinasti?
  5. Legalkan Politik Dinasti, Analis: Putusan MK Menyedihkan

 

#Politik Dinasti #Kasus Suap #Politikus Hanura #Dewie Yasin Limpo
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Eks Bupati Pati Sudewo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa mengungkap gratifikasi proyek perkeretaapian senilai Rp 1,37 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Indonesia
Jaksa KPK Beberkan Dugaan Aliran Dana Rp 21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Blueray Cargo
Sidang kasus suap impor yang menjerat John Field mengungkap dugaan aliran dana Rp 21 miliar kepada Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Jaksa KPK Beberkan Dugaan Aliran Dana Rp 21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Blueray Cargo
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Ungkap Aliran Dana Rp 2 Miliar dalam OTT Bupati Muara Enim, KPK Bongkar Modus dan Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek
KPK menyita uang tunai dan saldo rekening senilai sekitar Rp 2 miliar dalam OTT Bupati Muara Enim Edison. Ungkap modus dan tetapkan tersangka kasus dugaan suap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Ungkap Aliran Dana Rp 2 Miliar dalam OTT Bupati Muara Enim, KPK Bongkar Modus dan Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek
Indonesia
Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Kasus Bea Cukai, KPK Siap Dalami Dugaan Suap
Nama Raffi Ahmad muncul di sidang kasus Bea Cukai. KPK pun siap mendalami dugaan suap dalam kasus tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Kasus Bea Cukai, KPK Siap Dalami Dugaan Suap
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Bupati Muara Enim, Edison, memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK pada Selasa (9/6).
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka kasus suap proyek di Sumatera Selatan.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Suap Importasi Bea Cukai, KPK Dalami Dugaan Fasilitas dari Importir
KPK masih kembangkan kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai. Penyidik kini mendalami dugaan pemberian fasilitas hingga permainan jalur impor
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Kasus Suap Importasi Bea Cukai, KPK Dalami Dugaan Fasilitas dari Importir
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
KPK akan kembali memanggil eks Menhub, Budi Karya Sumadi. Hal itu terkait kasus suap proyek DJKA.
Soffi Amira - Kamis, 21 Mei 2026
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
Bagikan