Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Politikus Partai Hanura Dewie Yasin Limpo (Foto: dewieyasinlimpo.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Berita tak sedap menimpa keluarga besar Yasin Limpo. Salah satu anggota keluarga mereka, Dewie Yasin Limpo tertangkap tangan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, Dewie Yasin Limpo adalah satu dari tujuh bersaudara klan Yasin Limpo yang selama puluhan tahun menguasai jagat politik lokal maupun menjadi wakil Sulawesi Selatan (Sulsel) di DPR. Dinasti politik Yasin Limpo amat kuat bercokol di Sulawesi Selatan.

Politikus Partai Hanura ini ditangkap KPK di Jakarta, Selasa (20/10) karena diduga menerima suap Rp1,5 miliar dalam rangka memuluskan proyek pembangkit listrik. Kebetulan selain menjabat Sekretaris Fraksi DPR Partai Hanura, ia juga didaulat sebagai anggota Komisi VII DPR yang membawahi bidang energi.

Dewie Yasin Limpo berhasil menjadi anggota DPR 2014-2019 dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I setelah meraup 39.514 suara. Dapil Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia sebelum aktif di Partai Hanura, pernah bergabung organisasi sayap Partai Golkar, Kosgoro. Dewie Yasin Limpo juga pernah menjadi caleg bagi Partai Bulan Bintang dan kemudian Partai Demokrasi Kebangsaan (2004) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Hanura.

Pada tahun 2011, nama Dewie Yasin Limpo sempat mencuat ketika tersangkut kasus surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan kursi calon legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Dewie Yasin Limpo sebagai calon Hanura bersengketa dengan Mestariani Habie dari Gerindra. MK sudah menetapkan kursi DPR dari dapil Sulsel diberikan kepada Mestariani, tapi KPU malah memberikan kursi kepada Dewie.

Kasus ini menghebohkan perpolitikan nasional saat itu karena melibatkan Ketua MK Mahfud MD, mantan Komisioner KPU Andi Nurpati, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Sampai-sampai Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu. Namun, Dewie lolos dari jeratan hukum kasus pemalsuan surat MK ini. Vonis hukuman penjara hanya dijatuhkan kepada Juru Panggil MK Juru Panggil MK Masyhuri Hasan.


Dinasti Politik

Dewie Yasin Limpo lahir di Makassar, 8 November 1959 dari pasangan Muhammad Yasin Limpo dan Nurhayati Yasin Limpo. Adapun Ibu Dewie, Nurhayati Yasin Limpo pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar.

Adapun, saudara-saudara Dewie lainnya memiliki jabatan strategis di pemerintahan Sulawesi Selatan. Sang Abang, adalah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2007 setelah 2003 sempat menjadi Wakil Gubernur di era Amin Syam. Syahrul adalah figur birokrat tulen karena menata karier dari bawah sejak tahun 1980 sekaligus kader politikus Golkar tulen. Syahrul kini menjabat Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan. Sedangkan, sang adik Ichsan Yasin Limpo menjabat Bupati Gowa meneruskan jejak kekuasaan yang pernah diemban Syahrul pada 1994-2002.

Yang menarik adalah kakak tertua Dewie, Tenri Olle Yasin yang kini anggota DPRD Sulsel bakal bersaing dengan keponakannya sendiri Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa pada Desember 2015.

Sementara, saudara Dewie lainnya adalah Irman Yasin Limpo saat ini tengah menjabat sebagai Kepala BKPMD Sulsel. Sedangkan saudara terakhir yaitu Haris Yasin Limpo baru saja terpilih sebagai Direktur PDAM Kota Makassar.

BACA JUGA

  1. Bersama Uang Rp1,5 Miliar, KPK Tangkap Dewie Yasin Limpo
  2. KPK: Dewie Yasin Limpo Ditangkap Bersama Enam Orang
  3. Dewie Yasin Limpo, Politikus Hanura yang Ditangkap KPK
  4. Kerabat Petahana Bisa Ikut Pilkada, MK Legalkan Politik Dinasti?
  5. Legalkan Politik Dinasti, Analis: Putusan MK Menyedihkan

 

#Politik Dinasti #Kasus Suap #Politikus Hanura #Dewie Yasin Limpo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Amplop 14 Ribu Dolar Singapura untuk Raja Juli, Ada Selisih Uang yang Dikembalikan
KPK mengungkap temuan baru dalam kasus suap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby dan Raja Juli Antoni.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
KPK Ungkap Dugaan Amplop 14 Ribu Dolar Singapura untuk Raja Juli, Ada Selisih Uang yang Dikembalikan
Indonesia
Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad dan Putranya Kompak Mangkir dari Panggilan KPK
Anwar Sadad dan putranya, Muhammad Haykal Ismail Sadad, tidak memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan dugaan suap dana hibah Pokmas Jawa Timur.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad dan Putranya Kompak Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Dewas KPK melaporkan capaian tindak lanjut rekomendasi Rakorwas yang mencapai 94,12 persen hingga Semester I 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK membentuk tim khusus untuk memburu Harun Masiku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Eks Penyidik KPK Desak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkap Harun Masiku
Indonesia
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
KPK mencatat lonjakan kinerja penindakan pada semester I 2026 dengan 12 operasi tangkap tangan, 76 perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta penyetoran Rp 59,99 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
Indonesia
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
KPK menelusuri dugaan aliran uang ke Raja Juli Antoni. Hal itu terkait kasus korupsi Kuansing.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
KPK membongkar skema korupsi proyek di Lombok Barat. Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima Rp 10,8 miliar.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi
KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Bagikan