Eddy Flo
MerahPutih Bisnis - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi menilai tidak tepat jika, pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) diperuntukan sebagai bantalan PT Pertamina (Persero) dalam menjual BBM jenis premium.
"Jadi DKE tidak tepat kalau untuk Pertamina," tegas Rinaldy saat ditemui usai acara diskusi publik di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, (10/1).
Menurut Rinaldy dalam PP No.79 ditetapkan target bauran energi nasional sampai tahun 2050, menetapkan prioritas pengembangan energi berdasarkan prinsip memaksimalkan energi baru terbarukan (EBT), meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan EBT serta menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.
Selain itu, dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2014 tersebut juga mengamanatkan agar tersedianya cadangan energi nasional yang meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga dan cadangan operasional. Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan energi.
"Dalam kebijakan itu untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan. Bukan untuk menutupi kerugian ataupun bantalan Pertamina. Karena Pertamina punya peluang untuk menutupi kerugiannya dari turunnya harga minyak yang baru turun pada tanggal 5 Januari kemarin," katanya.
Sebelumnya di depan awak media, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengungkapkan perusahaan minyak milik negara itu menelan kerugian riil dari penjualan Premium sebesar US$194 juta atau setara Rp2,69 triliun selama 2015.
"Jadi rugi itu ada dua. Satu, opportunity loss. Satu lagi loss bener. Kalau opportunity loss Rp 6 triliun lebih sedangkan losses bener, itu US$ 194 juta. Itu Premium saja. Kalau itu dibayar saja, saya impas," katanya.
Untuk itu, Ahmad menyarankan agar DKE yang rencananya dipungut pemerintah dikelola oleh Pertamina untuk menutupi kerugian Pertamina atau dijadikan bantalan pertamina. (rfd)
BACA JUGA:
