Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Oktober 2015
Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR

Demonstrasi menuntut Presiden Jokowi turun, di halaman gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). (Foto: MP/Achmad Cinde)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diwarnai aksi demonstrasi menuntut Jokowi turun, di halaman gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). Mereka berasal dari berbagai organisasi salah satunya Front Pribumi Bogor.

"Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi sekerang juga," teriak massa demo yang baru tiba di gedung DPR.

Sementara itu, Ketua Aksi dari Front Pribumi Bogor Ibo mengatakan, dalam aksi demo menuntut Jokowi turun dari kursi presiden. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak lagi pro terhadap rakyat pribumi.

"Segala kebijakannya bertentangan dengan keinginan rakyat. Harusnya buruh pribumi yang diberdayakan, bukan buruh import," kata Ibo.

Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap warga di Sumatera, Kalimantan dan lainnya yang terkena bencana kabut asap. Jokowi lagi-lagi dinilai kurang peka terhadap penderitaan rakyat.

"Kepedulian pemerintah terhadap saudara kami yang terkena asap, Jokowi kurang peka. Seharusnya beliau bisa menunjuk atau membuat tim (penanggulangan asap)," tandasnya. (mad)

 

Baca Juga:

  1. 1.000 Personel Kepolisian Amankan Demo Turunkan Jokowi
  2. Setahun Jokowi-JK, Pengusaha Logistik Tagih Janji Tol Laut
  3. Jokowi Dinilai Melupakan Nawa Cita dan Tri Layak
  4. Satu Tahun Jokowi-JK, Sepak Bola Indonesia 'Jeblok'
  5. Gerindra Soroti Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
#DPR #Demonstrasi #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Bagikan