Luhung Sapto
MerahPutih, Nasional-Dana Pembangunan Dapil yang diajukan DPR dengan jumlah mencapai Rp10-20 miliar per tahun untuk setiap anggota dinilai memperlebar kesenjangan sosial. Seharusnya DPR turut membantu mempersempit kesenjangan sosial di dapil masing-masing.
"Apa sih bedanya dengan celah fiskal, itu saja belum selesai, apalagi dengan dana pembangunan dapil ini yang belum jelas Indikatornya" ujar Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto saat dihubungi, Selasa (2/6).
Dana Pembangunan Dapil yang dulu namanya dengan dana aspirasi jika disahkan akan memangkas APBN sebesar Rp5,6 triliun per tahun. Jumlah tersebut lima kali lipat lebih besar dari dana cadangan krisis pangan APBN-P 2015, yang hanya Rp1 triliun.
Yenny berharap masalah dana pembangunan dapil ini dikaji lebih mendalam lagi, sehingga akuntabilitas dan tranparansi dana tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, serta tidak terjadi pembodohan massal oleh anggota DPR kepada konstituennya di dapil masing-masing, karena dana tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk menggerogoti APBN.
"Apalagi saat ini mendekati Pilkada," katanya. (AB)
Baca Juga:
FITRA: Dana Pembangunan Rawan Penyelewengan
