Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak partai-partai politik segera melakukan demokratisasi partai. Pasalnya, Fitra menilai partai politik belum secara terbuka membuka ruang bagi kader-kader terpilih yang mengedepankan kepentingan publik.
"Proses kandidasi mulai dari pemilihan ketua umum, politik uang enggak dipakai, murni karena visi misi," kata Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi, kepada Merahputih.com, di Jakarta, kemarin, Kamis (12/3). (Baca Juga: Fitra: Dana Parpol Sama Saja Legalkan Korupsi)
Hal itu menyebabkan, menurut Apung, pengusaha lebih dominan di dalam partai. Apabila pengusaha mendominasi, kebijakan publik tersandera. "Mereka akan menyandera anggaran untuk kelompoknya," kata dia. (Baca: Fitra Tuding Menteri ESDM Biang Kerok di Balik Kenaikan Harga Elpiji)
Lebih jauh, Apung mengatakan, badan usaha parpol memang pernah diwacanakan dan bisa menjadi salah satu solusi. Namun, ia ragu hal itu dapat terwujud. Pasalnya, negara saja mengurus BUMN tidak tuntas apalagi parpol mengelola badan usaha. (mad)
