Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Presiden Jokowi bertemu dengan para gubernur membahas penyerapan anggaran daerah di Istana Bogor , Senin (24/8) (Foto:Antara Foto/Rusman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Perekonomian nasional yang kian memburuk, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan PHK massal terjadi besar-besaran. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah oleh pemerintah daerah turut memperparah keadaan. 

Menurut penilaian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad, kondisi ekonomi jeblok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yang terintegrasi satu sama lainnya.

Kalau faktor eksternalnya yaitu dampak dari krisis Cina, AS, dan Eropa. Sementara internalnya, Pemerintah belum mampu menyerap tenaga kerja dari beberapa sektor andalan.

Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan fiskal daerah harus diperbaiki.

"Kebijakan fiskal daerah harus segera diperbaiki, jadi uangnya tidak mengendap, karena nunggu hasil pilkada, pejabat takut menggunakannya, atau mandek lantaran belum deal dengan kontraktor," katanya, kepada awak media, saat mengisi diskusi Forum Senator, di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Diakuinya, penyerapan anggaran daerah yang minim, membuat rupiah mengendap dan peredarannya sedikit. Kalau kita mau berkaca dari strategi AS pada saat krisis, negara Paman Sam itu justru menebar uang dan menarik kembali saat krisis usai.

"Dikita tidak, malah rupiah mengendap karena pejabat ketakutan menggunakannya," kata Farouk.

Diketahui sebelumnya mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerapan anggaran daerah sangat minim, dikarenakan pejabat daerah ketakutan di kriminalisasikan saat menggunakannya.(fdi)

 

Baca Juga:

Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud

Blu-Jek Hadir untuk Buka Lapangan Kerja Baru

Jokowi Janji Buka Lapangan Kerja Terkait Moratorium

Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Alasan Pemerintah Revisi PP No 60/2015

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

 

 

 

 

#Kebijakan Fiskal #Penyerapan Anggaran #DPD RI #Farouk Muhammad
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Peluang kerja sektor formal juga mendapat perhatian penuh lewat target capaian 40,81 persen pada tahun depan. Angka ini melonjak tajam dari posisi 35,00 persen pada periode tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Indonesia
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum langka karena agenda ini biasanya mandat menteri terkait
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Indonesia
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Kebijakan ini dinilai strategis memperkuat ketahanan fiskal dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Berita Foto
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyampaikan keterangan soal kondisi Papua, saat konferensi pers, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Berita Foto
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua KWP Ariawan pada KWP Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Bagikan