Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki


Presiden Jokowi bertemu dengan para gubernur membahas penyerapan anggaran daerah di Istana Bogor , Senin (24/8) (Foto:Antara Foto/Rusman)
MerahPutih Nasional - Perekonomian nasional yang kian memburuk, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan PHK massal terjadi besar-besaran. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah oleh pemerintah daerah turut memperparah keadaan.
Menurut penilaian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad, kondisi ekonomi jeblok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yang terintegrasi satu sama lainnya.
Kalau faktor eksternalnya yaitu dampak dari krisis Cina, AS, dan Eropa. Sementara internalnya, Pemerintah belum mampu menyerap tenaga kerja dari beberapa sektor andalan.
Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan fiskal daerah harus diperbaiki.
"Kebijakan fiskal daerah harus segera diperbaiki, jadi uangnya tidak mengendap, karena nunggu hasil pilkada, pejabat takut menggunakannya, atau mandek lantaran belum deal dengan kontraktor," katanya, kepada awak media, saat mengisi diskusi Forum Senator, di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Diakuinya, penyerapan anggaran daerah yang minim, membuat rupiah mengendap dan peredarannya sedikit. Kalau kita mau berkaca dari strategi AS pada saat krisis, negara Paman Sam itu justru menebar uang dan menarik kembali saat krisis usai.
"Dikita tidak, malah rupiah mengendap karena pejabat ketakutan menggunakannya," kata Farouk.
Diketahui sebelumnya mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerapan anggaran daerah sangat minim, dikarenakan pejabat daerah ketakutan di kriminalisasikan saat menggunakannya.(fdi)
Baca Juga:
Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud
Blu-Jek Hadir untuk Buka Lapangan Kerja Baru
Jokowi Janji Buka Lapangan Kerja Terkait Moratorium
Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Alasan Pemerintah Revisi PP No 60/2015
Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius
Bagikan
Berita Terkait
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan

Sidang Paripurna DPR 2025, Puan Maharani Soroti 'Cinta Segitiga' dalam Kebijakan Fiskal

Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontorkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan Rp 24 Triliun

PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas

Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses

Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta

Fraksi PKB Setujui Kerangka Ekonomi Makro 2026, tapi Berikan Beberapa Catatan

Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU

Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
