Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Presiden Jokowi bertemu dengan para gubernur membahas penyerapan anggaran daerah di Istana Bogor , Senin (24/8) (Foto:Antara Foto/Rusman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Perekonomian nasional yang kian memburuk, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan PHK massal terjadi besar-besaran. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah oleh pemerintah daerah turut memperparah keadaan. 

Menurut penilaian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad, kondisi ekonomi jeblok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yang terintegrasi satu sama lainnya.

Kalau faktor eksternalnya yaitu dampak dari krisis Cina, AS, dan Eropa. Sementara internalnya, Pemerintah belum mampu menyerap tenaga kerja dari beberapa sektor andalan.

Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan fiskal daerah harus diperbaiki.

"Kebijakan fiskal daerah harus segera diperbaiki, jadi uangnya tidak mengendap, karena nunggu hasil pilkada, pejabat takut menggunakannya, atau mandek lantaran belum deal dengan kontraktor," katanya, kepada awak media, saat mengisi diskusi Forum Senator, di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Diakuinya, penyerapan anggaran daerah yang minim, membuat rupiah mengendap dan peredarannya sedikit. Kalau kita mau berkaca dari strategi AS pada saat krisis, negara Paman Sam itu justru menebar uang dan menarik kembali saat krisis usai.

"Dikita tidak, malah rupiah mengendap karena pejabat ketakutan menggunakannya," kata Farouk.

Diketahui sebelumnya mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerapan anggaran daerah sangat minim, dikarenakan pejabat daerah ketakutan di kriminalisasikan saat menggunakannya.(fdi)

 

Baca Juga:

Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud

Blu-Jek Hadir untuk Buka Lapangan Kerja Baru

Jokowi Janji Buka Lapangan Kerja Terkait Moratorium

Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Alasan Pemerintah Revisi PP No 60/2015

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

 

 

 

 

#Kebijakan Fiskal #Penyerapan Anggaran #DPD RI #Farouk Muhammad
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim per Senin pagi telah menerima total 55 kantong jenazah korban ambruknya ponpes tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Indonesia
Menkeu Purbaya tak Gentar dengan Ultimatum Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tetap akan memotong anggaran MBG. Ia tak gentar dengan ultimatum Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Menkeu Purbaya tak Gentar dengan Ultimatum Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG
Berita
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok di 2026. Keputusan ini menuai protes karena dinilai mengorbankan kesehatan publik demi industri. Simak data dan analisis lengkapnya di sini.
ImanK - Selasa, 30 September 2025
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Indonesia
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Mirip kereta api yang ingin menambah kecepatan, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Sidang Paripurna DPR 2025, Puan Maharani Soroti 'Cinta Segitiga' dalam Kebijakan Fiskal
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti cinta segitiga dalam kebijakan fiskal. Hal itu ia katakan saat membuka Sidang Paripurna DPR ke-1 2025-2025.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Sidang Paripurna DPR 2025, Puan Maharani Soroti 'Cinta Segitiga' dalam Kebijakan Fiskal
Indonesia
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontorkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan Rp 24 Triliun
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontotkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan 24 Triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Sudah Rp 7,9 Triliun Duit Negara Digelontorkan Buat Makan Bergizi, Akhir Tahun Bakal Kekurangan Rp 24 Triliun
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Bagikan