Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Presiden Jokowi bertemu dengan para gubernur membahas penyerapan anggaran daerah di Istana Bogor , Senin (24/8) (Foto:Antara Foto/Rusman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Perekonomian nasional yang kian memburuk, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan PHK massal terjadi besar-besaran. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah oleh pemerintah daerah turut memperparah keadaan. 

Menurut penilaian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad, kondisi ekonomi jeblok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yang terintegrasi satu sama lainnya.

Kalau faktor eksternalnya yaitu dampak dari krisis Cina, AS, dan Eropa. Sementara internalnya, Pemerintah belum mampu menyerap tenaga kerja dari beberapa sektor andalan.

Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan fiskal daerah harus diperbaiki.

"Kebijakan fiskal daerah harus segera diperbaiki, jadi uangnya tidak mengendap, karena nunggu hasil pilkada, pejabat takut menggunakannya, atau mandek lantaran belum deal dengan kontraktor," katanya, kepada awak media, saat mengisi diskusi Forum Senator, di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Diakuinya, penyerapan anggaran daerah yang minim, membuat rupiah mengendap dan peredarannya sedikit. Kalau kita mau berkaca dari strategi AS pada saat krisis, negara Paman Sam itu justru menebar uang dan menarik kembali saat krisis usai.

"Dikita tidak, malah rupiah mengendap karena pejabat ketakutan menggunakannya," kata Farouk.

Diketahui sebelumnya mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerapan anggaran daerah sangat minim, dikarenakan pejabat daerah ketakutan di kriminalisasikan saat menggunakannya.(fdi)

 

Baca Juga:

Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud

Blu-Jek Hadir untuk Buka Lapangan Kerja Baru

Jokowi Janji Buka Lapangan Kerja Terkait Moratorium

Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Alasan Pemerintah Revisi PP No 60/2015

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

 

 

 

 

#Kebijakan Fiskal #Penyerapan Anggaran #DPD RI #Farouk Muhammad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPD RI Terima Delegasi Rusia, Bahas Pengembangan PLTN di Indonesia
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin bersama Direktur Jenderal Badan Antariksa Rusia Alexey Likhachev (kiri) saat pertemuan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Juli 2026
DPD RI Terima Delegasi Rusia, Bahas Pengembangan PLTN di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Peluang kerja sektor formal juga mendapat perhatian penuh lewat target capaian 40,81 persen pada tahun depan. Angka ini melonjak tajam dari posisi 35,00 persen pada periode tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Indonesia
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum langka karena agenda ini biasanya mandat menteri terkait
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Indonesia
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Kebijakan ini dinilai strategis memperkuat ketahanan fiskal dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Bagikan