Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Hadapi Krisis, Kebijakan Fiskal Daerah Harus Diperbaiki

Presiden Jokowi bertemu dengan para gubernur membahas penyerapan anggaran daerah di Istana Bogor , Senin (24/8) (Foto:Antara Foto/Rusman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Perekonomian nasional yang kian memburuk, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan PHK massal terjadi besar-besaran. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah oleh pemerintah daerah turut memperparah keadaan. 

Menurut penilaian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad, kondisi ekonomi jeblok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yang terintegrasi satu sama lainnya.

Kalau faktor eksternalnya yaitu dampak dari krisis Cina, AS, dan Eropa. Sementara internalnya, Pemerintah belum mampu menyerap tenaga kerja dari beberapa sektor andalan.

Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan fiskal daerah harus diperbaiki.

"Kebijakan fiskal daerah harus segera diperbaiki, jadi uangnya tidak mengendap, karena nunggu hasil pilkada, pejabat takut menggunakannya, atau mandek lantaran belum deal dengan kontraktor," katanya, kepada awak media, saat mengisi diskusi Forum Senator, di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Diakuinya, penyerapan anggaran daerah yang minim, membuat rupiah mengendap dan peredarannya sedikit. Kalau kita mau berkaca dari strategi AS pada saat krisis, negara Paman Sam itu justru menebar uang dan menarik kembali saat krisis usai.

"Dikita tidak, malah rupiah mengendap karena pejabat ketakutan menggunakannya," kata Farouk.

Diketahui sebelumnya mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerapan anggaran daerah sangat minim, dikarenakan pejabat daerah ketakutan di kriminalisasikan saat menggunakannya.(fdi)

 

Baca Juga:

Farouk Muhammad: Janji Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sulit Terwujud

Blu-Jek Hadir untuk Buka Lapangan Kerja Baru

Jokowi Janji Buka Lapangan Kerja Terkait Moratorium

Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Alasan Pemerintah Revisi PP No 60/2015

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

 

 

 

 

#Kebijakan Fiskal #Penyerapan Anggaran #DPD RI #Farouk Muhammad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Indonesia
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada kemandiran ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Indonesia
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Dia berharap pemerintah terus memikirkan kepentingan rakyat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Indonesia
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Persoalan tersebut harus segera ditangani karena keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga para pegawai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Indonesia
Bantuan Rp 20 Triliun Bagi Gaji ASN Daerah Diambil Dari Pos Anggaran Belum Digunakan
Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah, menjamin kelancaran pelayanan publik, dan memastikan hak pegawai tetap terpenuhi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantuan Rp 20 Triliun Bagi Gaji ASN Daerah Diambil Dari Pos Anggaran Belum Digunakan
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Berita Foto
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (tengah) membuka The International Green Youth Leaders Summit (IGYLS) 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Berita Foto
DPD RI Terima Delegasi Rusia, Bahas Pengembangan PLTN di Indonesia
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin bersama Direktur Jenderal Badan Antariksa Rusia Alexey Likhachev (kiri) saat pertemuan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Juli 2026
DPD RI Terima Delegasi Rusia, Bahas Pengembangan PLTN di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Bagikan