Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 28 Juli 2015
Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

Ribuan Buruh menggelar aksi unjuk rasa di perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2015 (Merahputih Foto/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal semakin santer terdengar. salah satu pemicunya adalah lesunya pertumbuhan ekonomi.

Presiden Konfederasi Sarekat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa ancaman terjadinya PHK massal bukan sekedar isapan jempol. Menurutnya PHK massal bakal terjadi jika pelambatan ekonomi terus terjadi.

"PHK massal akan terjadi pada industri tekstil," katanya saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa malam (28/7).

Iqbal melanjutkan, ada banyak perusahaan yang sudah memberhentikan para pekerjanya sebelum hari raya Idul Fitri. Bentuk PHK bermacam-macam mulai dari memutus kontrak kerja buruh dalam waktu tertentu hingga pemecatan resmi oleh perusahaan akibat merugi.

"Sebelum puasa sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK," sambung mantan aktivis buruh Sarekat Pekerja Metal Indonesia (SPMI).

Masih kata Iqbal, ancaman terjadinya PHK massal dipicu dari terjadinya pelambatan ekonomi dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kurang tepat. Karena itu ia mendesak agar pemerintah mengambil langkah dan kebijakan tepat untuk segera mengantisipasi terjadinya PHK massal.

"Yang jelas pemerintah harus mengantisipasinya," demikian Iqbal.

Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menjelaskan bahwa gejala-gejala pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus disikapi pemerintah secara serius.

Salah satu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal adalah dengan menciptakan kebijakan yang tidak memberatkan pengusaha. Namun demikian yang terjadi justru pemerintah Jokowi-JK malah menerapkan kebijakan menggenjot pajak yang waktunya kurang tepat, disaat pengusaha sedang dihantam perlambatan ekonomi.

"Kita gak bisa tahan lama lagi, kalau nggak segera diambil langkah korektif maka akan terjadi PHK massal," katanya di sela-sela Trade and Investment Indonesia Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5). (bhd/rfd

BACA JUGA:  

Pengusaha Elpiji Keluhkan Mahalnya Segel Karet Berlabel SNI 

Fundamental Ekonomi Harus Berubah dari Konsumsi ke Produktif 

Pemerintah Terlambat Antisipasi Tren Perlambatan Ekonomi

 

#Buruh #Said Iqbal #KSPI #Ancaman PHK Massal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Indonesia
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Momentum revisi UU Ketenagakerjaan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai ketentuan yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Menkeu menegaskan akan akan mempelajarinya secara komprehensif semua usulan perubahan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
Ancaman PHK Massal di Tokopedia dan TikTok, Utusan Presiden Prabowo akan Turun Cek Fakta
Said Iqbal berencana menemui perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Ancaman PHK Massal di Tokopedia dan TikTok, Utusan Presiden Prabowo akan Turun Cek Fakta
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
Indonesia
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
pemerintah melakukan peninjauan (monitoring) terkait potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
Indonesia
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS kini sudah mencapai USD 23 per million metric british thermal units (MMBTU).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Bagikan