Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius
Ribuan Buruh menggelar aksi unjuk rasa di perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2015 (Merahputih Foto/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Bisnis - Ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal semakin santer terdengar. salah satu pemicunya adalah lesunya pertumbuhan ekonomi.
Presiden Konfederasi Sarekat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa ancaman terjadinya PHK massal bukan sekedar isapan jempol. Menurutnya PHK massal bakal terjadi jika pelambatan ekonomi terus terjadi.
"PHK massal akan terjadi pada industri tekstil," katanya saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa malam (28/7).
Iqbal melanjutkan, ada banyak perusahaan yang sudah memberhentikan para pekerjanya sebelum hari raya Idul Fitri. Bentuk PHK bermacam-macam mulai dari memutus kontrak kerja buruh dalam waktu tertentu hingga pemecatan resmi oleh perusahaan akibat merugi.
"Sebelum puasa sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK," sambung mantan aktivis buruh Sarekat Pekerja Metal Indonesia (SPMI).
Masih kata Iqbal, ancaman terjadinya PHK massal dipicu dari terjadinya pelambatan ekonomi dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kurang tepat. Karena itu ia mendesak agar pemerintah mengambil langkah dan kebijakan tepat untuk segera mengantisipasi terjadinya PHK massal.
"Yang jelas pemerintah harus mengantisipasinya," demikian Iqbal.
Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menjelaskan bahwa gejala-gejala pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus disikapi pemerintah secara serius.
Salah satu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal adalah dengan menciptakan kebijakan yang tidak memberatkan pengusaha. Namun demikian yang terjadi justru pemerintah Jokowi-JK malah menerapkan kebijakan menggenjot pajak yang waktunya kurang tepat, disaat pengusaha sedang dihantam perlambatan ekonomi.
"Kita gak bisa tahan lama lagi, kalau nggak segera diambil langkah korektif maka akan terjadi PHK massal," katanya di sela-sela Trade and Investment Indonesia Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5). (bhd/rfd)
BACA JUGA:
Pengusaha Elpiji Keluhkan Mahalnya Segel Karet Berlabel SNI
Fundamental Ekonomi Harus Berubah dari Konsumsi ke Produktif
Pemerintah Terlambat Antisipasi Tren Perlambatan Ekonomi
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja