CBA Sarankan Dana Pilkada dari APBN

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
CBA Sarankan Dana Pilkada dari APBN

Uchok Sky Khadafi. (Foto: YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan agar pelaksaan pilkada serentak 2015 tahap dua tidak lagi menggunakan alokasi dana dari Pemerintah Daerah atau APBD, namun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena yang mempergunakan dana pilkada selama ini adalah instansi vertikal, seperti KPU, panwas, dan Polri atau TNI. Bukan pemerintah daerah yg menyelenggarakan pilkada, kok duit minta ke daerah, dasar pemerintah pusat ini tidak tahu malu memeras uang daerah dengan alasan pilkada," kata Uchok di Jakarta, Jumat (11/12).

Menurut Uchok, alokasi anggaran Pilkada menggunakan APBD pertama dalam perencanaan program dan anggaran, dengan jangka waktu 18 februari sampai 30 april 2015, serta perencanaan dan program terlambat dilaksanakan pada 4 provinsi dari 9 provinsi, 103 kabupaten dari 224 kabupaten, dan 14 kota dari 36 kota.

"Kedua, sebanyak 25 pemda belum menganggarkan biaya pengawasan dan biaya pengamanan dalam APBD. Hal ini disebabkan, pihak polda/polres baru mengajukan usul untuk anggaran pengamanan setelah APBD 2015 disahkan, pada saat penyusunan APBD 2015 belum ada informasi tentang pilkada serentak tahun 2015," ungkapnya.

Yang Ketiga, lanjut Ucok, ada 8 KPU Kabupaten, 1 KPU Kota, 10 Panwas Kabupaten, dan 2 Panwas Kota mendapat anggaran melebihi dari pagu alokasi yang sudah disetujui dalam APBD.

"Dan terakhir, nilai pengajuan untuk pengamanan di 32 provinsi adalah sebesar Rp1.146.177.721.071, dan yang disetujui oleh pemda sampai 2 juli 2015 hanya sebesar Rp594.962.141.999 atau hanya sebesar 52 persen dari yg diajukan," paparnya. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Pilkada Kalteng Ditunda, Mantan Gubernur Kesal
  2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2015
  3. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
  4. Medan Jawara Golput Pilkada Serentak 2015
  5. MKD Ngotot Minta Bukti Rekaman Orisinal Freeport
#Liputan Khusus #Uchok Sky Khadafi #APBN #Pilkada Serentak 2015
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Banyak pihak lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Bagikan