CBA Sarankan Dana Pilkada dari APBN

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
CBA Sarankan Dana Pilkada dari APBN

Uchok Sky Khadafi. (Foto: YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan agar pelaksaan pilkada serentak 2015 tahap dua tidak lagi menggunakan alokasi dana dari Pemerintah Daerah atau APBD, namun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena yang mempergunakan dana pilkada selama ini adalah instansi vertikal, seperti KPU, panwas, dan Polri atau TNI. Bukan pemerintah daerah yg menyelenggarakan pilkada, kok duit minta ke daerah, dasar pemerintah pusat ini tidak tahu malu memeras uang daerah dengan alasan pilkada," kata Uchok di Jakarta, Jumat (11/12).

Menurut Uchok, alokasi anggaran Pilkada menggunakan APBD pertama dalam perencanaan program dan anggaran, dengan jangka waktu 18 februari sampai 30 april 2015, serta perencanaan dan program terlambat dilaksanakan pada 4 provinsi dari 9 provinsi, 103 kabupaten dari 224 kabupaten, dan 14 kota dari 36 kota.

"Kedua, sebanyak 25 pemda belum menganggarkan biaya pengawasan dan biaya pengamanan dalam APBD. Hal ini disebabkan, pihak polda/polres baru mengajukan usul untuk anggaran pengamanan setelah APBD 2015 disahkan, pada saat penyusunan APBD 2015 belum ada informasi tentang pilkada serentak tahun 2015," ungkapnya.

Yang Ketiga, lanjut Ucok, ada 8 KPU Kabupaten, 1 KPU Kota, 10 Panwas Kabupaten, dan 2 Panwas Kota mendapat anggaran melebihi dari pagu alokasi yang sudah disetujui dalam APBD.

"Dan terakhir, nilai pengajuan untuk pengamanan di 32 provinsi adalah sebesar Rp1.146.177.721.071, dan yang disetujui oleh pemda sampai 2 juli 2015 hanya sebesar Rp594.962.141.999 atau hanya sebesar 52 persen dari yg diajukan," paparnya. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Pilkada Kalteng Ditunda, Mantan Gubernur Kesal
  2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2015
  3. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
  4. Medan Jawara Golput Pilkada Serentak 2015
  5. MKD Ngotot Minta Bukti Rekaman Orisinal Freeport
#Liputan Khusus #Uchok Sky Khadafi #APBN #Pilkada Serentak 2015
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
Indonesia
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Indonesia
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Dana blokir anggaran yang dibuka akan digunakan untuk biaya operasional dan serta tugas dasar K/L.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Belanja Negara Tahun 2026 Capai Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Indonesia
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Bagikan