Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2015 mencapai 7,56 juta orang naik 6,18 persen dari total angkatan kerja Indonesia sebanyak 122,4 juta orang dan bertambah 320 ribu orang terhadap Agustus 2014.
Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan BPS Razali Ritonga mengungkapkan pengangguran utamanya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana daya serap tenaga kerja yang menurun. Sehingga angkatan kerja baru tidak dapat terserap.
"Melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga penyerapannya (tenaga kerja) berkurang, kemudian PHK juga. Jadi kombinasi itulah," tutur Razali ditemui di Gedung BPS, Jakarta, Kamis, (5/11).
Razali mengatakan, kenaikan angka pengangguran terbuka sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Februari 2015. Dimana angka pengangguran terbuka mencapai 7,45 juta orang atau 5,81 persen dari total angkatan kerja.
"Angka tersebut juga naik 300 ribu orang kalau dibandingkan pengangguran terbuka Februari 2014 sebesar 7,15 juta orang," ujarnya.
Selama satu tahun terakhir yakni Agustus 2014- Agustus 2015 kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama disektor kontruksi sebanyak 930ribu orang (12,77 persen), sektor perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan sektor keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen).
Penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu (pekerja penuh) pada Agustus 2015 sebanyak 80,5 juta orang (70,12 persen), sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 6,5 juta orang (5,63 persen).
Sedangkan pada Agustus 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 44,27 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,33 persen. (rfd)
BACA JUGA:
- Lima Sektor Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi
- Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,73 Persen
- Besok Sore, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI Diumumkan
- Menko Akui Penerimaan Pajak Belum Capai Target
- Dua Bulan Keluarkan 6 Paket Ekonomi, Pemerintah Bantah Keblinger
