Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BPK Beberkan 20 Temuan Terkait Pelindo II

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 23 Oktober 2015
BPK Beberkan 20 Temuan Terkait Pelindo II

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi (kiri) saat rapat dengan Pansus Pelindo II di DPR, Jakarta, Kamis (22/10). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan ada 20 kasus terkait dengan PT Pelindo II. Berdasarkan temuan tersebut kebanyakan kasus yang muncul karena perencanaan yang kurang baik.

"Saya sampaikan kepada Pansus terkait ketidakhematan di Pelindo," kata anggota BPK, Achsanul Qosasi di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (22/10).

Lebih lanjut, Achsanul Qosasi mengatakan beberapa pemeriksaan yang berlangsung di tahun 2013 dan 2015 ada 20 temuan di Pelindo II, 8 di antaranya harus menjadi perhatian khusus, dan 4 temuan lainnya adalah temuan signifikan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait alat derek (crane).

Sementara Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka berdasarkan temuan itu, Pansus meminta BPK untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengadaan 10 mobile craine di PT Pelindo II.

"BPK telah membentuk tim penghitungan kerugian negara,nanti segera dilaporkan," ujarnya.

Selain itu, BPK tengah melakukan audit investigatif terhadap perpanjangan konsesi pengelolaan pelabuhan PT Jakarta International Container Terimnal (JICT), kepada perusahaan Hong Kong, PT Hucthison Port Holding. BPK menyoroti tiga hal yaitu Pertama, BPK akan menghitung apakah secara korporasi, Pelindo sudah menjalankan perintah pemegang saham;

Kedua, apakah Pelindo dalam menjalankan perpanjangan kontrak sudah menjalankan sesuai kaidah Undang-Undang; Ketiga, secara ekonomis, apakah perpanjangan itu menguntungkan negara, masyarakat, dan Pelindo II. (fdi)

BACA JUGA:

  1. PPATK Ungkap Transaksi PT Pelindo II ke 50 Rekening
  2. 10 Poin Kunci Ungkap Kasus Pelindo II
  3. Dokumen Hilang, Karyawan Pelindo Lapor Bareskrim
  4. Sofyan Djalil Nilai Tindakan RJ Lino Konyol
  5. Bareskrim Mabes Polri Periksa RJ Lino Pekan Depan

 

#Liputan Khusus #Rieke Diah Pitaloka #Pansus Pelindo II
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kembali ke Layar Lebar, Beradu Akting di Drama Religi
askah Seni Merayu Tuhan ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari Rino Sarjono, Diva Presya, Gina S. Noer, dan Salman Aristo, yang dikenal kerap melahirkan karya-karya drama dengan kekuatan karakter yang kuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kembali ke Layar Lebar, Beradu Akting di Drama Religi
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Rieke Diah Pitaloka menilai usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar masih terlalu besar untuk dukungan manajemen dan belum fokus pada pelayanan HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji seperti kondisi tenda agar lebih lebih baik dan pembenahan di sejumlah fasilitas lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Indonesia
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Menurut anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, solusi atas persoalan program internship kedokteran tidak cukup hanya melalui peraturan menteri kesehatan saja.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Indonesia
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
DPR memberikan dukungan penuh kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menginisiasi perbaikan menyeluruh yang mengacu pada akurasi data
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
Indonesia
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Selain masalah transparansi, Rieke menyoroti birokrasi pemberian kewarganegaraan bagi WNA yang sangat berbelit dan melibatkan terlalu banyak lembaga tanpa kepastian waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Indonesia
Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka
KPK membuka peluang memanggil Rieke Diah Pitaloka, terkait kasus dugaan suap Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka
Indonesia
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
51,5 juta peserta fiktif BPJS Kesehatan yang merugikan negara hingga Rp126 triliun per tahun
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Bagikan