Benny K Harman: Pembersihan Ijazah Palsu Harus Dimulai dari DPR

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 28 Mei 2015
Benny K Harman: Pembersihan Ijazah Palsu Harus Dimulai dari DPR

Badrodin Haiti, Yuddy Chrisnandi bertemu Muhammad Nasir di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta, Selasa (26/5). (ANTARA FOTO/Adam Bariq)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman geram dengan peredaran ijazah palsu. Menurutnya, pembersihan pengguna ijazah palsu harus dimulai dari DPR.

"Bersihkan DPR dari politisi yang memiliki ijazah palsu," katanya kepada merahputih.com di DPR, Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Benny, untuk membersihkan itu pemerintah perlu membentuk komite khsusus yang tugasnya menyelidiki ijazah palsu. Baik yang selama ini mengeluarkan ijazah palsu tersebut, atau yang memanfaatkannya.

"Soal sanksi nantilah," katanya.

Seperti diketahui, kasus ijazah palsu kembali mencuat. Bahkan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir ikut turun gunung.

Nasir, secara resmi melaporkan kasus ijazah palsu yang dilakukan Universitas Berkley yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Jakarta, ke Bareskrim Mabes Polri, Selasa (26/5) lalu. Menurut Nasir, selain menerbitkan ijazah palsu, universitas itu juga beroperasi tanpa izin.

"Yang kami laporkan Universitas Berkley yang ada di Proklamasi, Jakarta," katanya. (mad)

 

BACA JUGA:

Anggota DPR: 224 Orang Satu Lantai Cuma 8 Toilet Masuk Akal?

Ini Kesimpulan Sementara Pansus Angket DPRD DKI

Wagub Djarot Ingin Jadikan Jakarta Pusat Mode "Fashion"

Wagub Djarot Khawatir Larangan Alkohol Matikan Pariwisata

#DPR #Ijazah Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Roy Suryo Cs Kecele! Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Gagal Total Hapus Status Tersangka
Melalui metodologi saintifik yang ketat, penyidik membandingkan dokumen utama dengan dokumen pembanding dari tahun dan lembaga penerbit yang sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Roy Suryo Cs Kecele! Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Gagal Total Hapus Status Tersangka
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Roy Suryo dkk Minta Gelar Perkara Khusus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Mantan Hakim Agung Wanti-Wanti
Dalam dunia hukum, terlebih menyangkut penyelesaian suatu perkara dikenal konsep contante justice
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Roy Suryo dkk Minta Gelar Perkara Khusus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Mantan Hakim Agung Wanti-Wanti
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Bagikan