Benahi Tata Niaga Pangan, Menko Perekonomian Akan Gandeng KPK
Fredy Wansyah - Kamis, 25 Juni 2015
Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kanan) berbincang dengan Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6). (Antara)
MerahPutih Bisnis - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperbaiki tata niaga pangan. Pasalnya, sistem ekspor impor di Indonesia dinilai masih semraut.
"Untuk ekspor impor ada keborosan di sisi impornya, seperti penyelundupan. Makanya policy ini penting untuk perbaiki," tutur Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Kantornya, Jakarta, Kamis, (25/6).
Sofyan berharap, dengan adanya kerjasama ini, kebocoran-kebocoran terkait masalah ekspor dan impor yang semraut ini bisa jauh lebih baik lagi. sejauh ini KPK telah melakukan kajian dan menemukan banyak rekomendasi dalam melaksanakan kerjasama tersebut. "Sekarang tinggal tandatangan formalitasnya saja untuk melaksanakan rekomendasi tersebut," sambungnya.
Sebelumnya, KPK menemukan adanya potensi korupsi di sektor tata niaga ekspor dan impor pangan nasional. Hal tersebut berdasarkan aduan masyarakat yang diterima KPK, seperti penggelapan impor, impor fiktif, penyalahgunaan prosedur, dan penggelembungan dana. (rfd)
Baca Juga:
Sofyan Djalil: Pelemahan Rupiah, Temporer yang Diarahkan dari Luar Indonesia
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Legislator Ingatkan Penguatan Proteksi Pertanian Nasional di Tengah Gempuran Impor AS
DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global
Impor Tekstil dan Produk Tekstil Dari Tiongkok Mulai Menurun
Impor Minyak Mentah dan Hasil Minyak Turun, Tapi Non Migas Melonjak
Harga Minyak Sawit dan Hasil Tembaku Selamatkan Pendapatan Negara Dari Bea Cukai
Cara Kemenperin Bendung Barang Impor Ilegal
Aturan Larangan 7 Komoditas Impor Masuk Pelabuhan di Jawa Masih Dipersiapkan
7 Produk Impor Bakal Dilarang Masuk Lewat Pelabuhan di Pulau Jawa
Satgas Barang Impor Sita Barang Rp 20 Miliar Tidak Sesuai Aturan
China Dominasi Pasokan Bra Berbahan Non Katun ke Indonesia
