Bawaslu Awasi Kinerja Auditor Dana Kampanye Pilkada Serentak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 27 November 2015
Bawaslu Awasi Kinerja Auditor Dana Kampanye Pilkada Serentak

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron menjelaskan peta kerawanan TPS jelang Pilkada di Jakarta, Rabu (18/11). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daniel Zuchron mengapresiasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atas saran dan masukan terhadap kinerja auditor dalam mengaudit laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) para peserta pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

"Untuk itu, kami bersyukur atas saran masukan karena bantu Bawaslu pastikan tahapan akhir periode kampanye, diberikan masukan agar terbuka untuk proses teknokrasi level tahapan dana kampanye berikutnya," kata Daniel saat ditemui di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Daniel menjelaskan, pihaknya menggunakan para auditor dari akuntan untuk membantu memastikan kinerja panitia pengawas (panwas) untuk mengawasi kinerja auditor yang ditunjuk KPU.

"Bawaslu pakai cara kerja auditor, kami terbantu untuk pastikan panwas, masih banyak persoalan yang harus dikawal, dari evaluasi pileg (pemilihan legislatif) lalu," ujarnya.

Menurutnya, lembaga pimpinan Muhammad itu juga perintahkan panwas di daerah untuk awasi proses audit meski tidak seluruhnya infratruktur di daerah siap. Apalagi, jeda waktu yang sama dengan serentak audit. Ia juga menekankan agar dalam dua minggu ini semua sudah selesai diaudit.

"Dalam dua minggu ini harus pastikan audit mencapai tujuan," ungkapnya

Bawaslu, lanjut dia, akan mendorong lebih jauh agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka mekanisme audit seperti apa dan soal mekanisme penentu kantor auditor.

"Kalau dapat temuan agar dapat petunjuk dari penegak hukum. Teman-teman KPU belum menyampaikan informasi menyangkut mekanisme audit yang diinginkan," tutup Daniel. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Laporan Dana Kampanye Bobrok, Kualitas Pilkada Serentak Menurun
  2. Bawaslu Ungkap Modus Lawas Pelanggaran Dana Kampanye Pilkada
  3. Pilkada Tangsel belum Mulai, Surat Suara Airin Sudah Dicoblos
  4. 123 Perempuan Jadi Kandidat Pilkada Serentak 2015
  5. Surat Suara Pilkada Tangsel Selesai Dikirim
#Pilkada Serentak 2015 #Pilkada Serentak #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Bagikan