Atasi Kabut Asap, Pemerintah Terbitkan Perppu

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 29 Oktober 2015
Atasi Kabut Asap, Pemerintah Terbitkan Perppu

Seorang personel pemadam kebakaran Manggala Agni memadamkan kebakaran di hutan Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (28/10). (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Perppu ini akan mengatur beberapa hal yang belum terjawab di undang-undang.

"Misalnya dalam UU 18 Tahun 2013 definisi perusakan hutan, pembakaran itu belum masuk berarti harus kita masukkan. Kalau belum masuk bisa jadi celah kalau digugat di pengadilan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).

Kemudian, lanjut Siti, yang paling krusial adalah perlindungan ekosistem kesatuan hidrologi gambut. Saat ini, Indonesia memiliki 216 kesatuan dengan luasan area 31 juta hektar.

"Yang sudah terbakar 550 ribu hektar," lanjut Siti.

Bahkan, dari 31 juta hektar luas gambut tersebut, 8,3 juta hektar di antaranya sudah dikonsesi hak pengusahaan hutan (HPH) maupun hutan tanaman industri (HTI). Karena itu, Kementrian LHK, kata Siti, tengah menyiapkan positioning paper atau pemetaan penanganan kebakaran hutan.

"Ini (Perppu) enggak boleh sampai tahun depan (terbitnya)," tegas Siti.

Disinggung soal zero burning, Siti berencana akan melakukan penawaran kepada Presiden Joko Widodo agar masyarakat adat diperbolehkan membakar hutan. Namun, ia khawatir banyak "penumpang gelap".

"Kalau arahannya Bapak Presiden enggak boleh lagi ada pembakaran. Tapi, saya bukannya nawar tapi opsi masih kelihatan kalau netral dulu bahwa ada kearifan lokal (boleh membakar hutan untuk ladang), hanya problemnya ada yang boncengin banyak," tandasnya. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Pantau Kabut Asap, Jokowi Berkantor di Kabupaten OKI
  2. Pulang dari AS, Jokowi Langsung Kunjungi Lokasi Kabut Asap
  3. Penanganan Bencana Asap Dinilai Langgar Aturan
  4. Kabut Asap, Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda
  5. Pemerintah Bisa Didenda Triliunan akibat Kabut Asap
#Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurba #Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Padamkan Karhutla Mahal, Satu Menit Penerbangan Habiskan Rp 300 Juta
Efisiensi dilakukan dengan mengombinasikan operasi modifikasi cuaca dan water bombing menggunakan helikopter atau pesawat berkapasitas lebih kecil ketika titik api masih sedikit.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Biaya Padamkan Karhutla Mahal, Satu Menit Penerbangan Habiskan Rp 300 Juta
Indonesia
Operasi Terpadu Bikin Penanganan Karhutla Efektif, BNPB Siaga Sampai September 2025
BNPB telah meminta penambahan personel TNI dan Polri untuk mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau menyalakan api di dekat lahan mineral gambut yang rentan terbakar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Operasi Terpadu Bikin Penanganan Karhutla Efektif, BNPB Siaga Sampai September 2025
Indonesia
Bongkar Rahasia di Balik Penurunan Drastis Karhutla Indonesia, Dari Jutaan Hektare Menjadi Ratusan Ribu Saja
Koordinasi antar-lembaga yang semakin baik juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Bongkar Rahasia di Balik Penurunan Drastis Karhutla Indonesia, Dari Jutaan Hektare Menjadi Ratusan Ribu Saja
Indonesia
Kemenhut Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Tahap ke-3 Kendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau
Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 682 Tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Kemenhut Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Tahap ke-3 Kendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau
Indonesia
Kemenhut Segel 10 Perusahaan Diduga Bakar Lahan, 2 Diberi Sanksi Administrasi
Berdasarkan catatan penegakan hukum, sebaran kasus per provinsi meliputi tujuh kasus di Kalbar, 10 kasus di Riau, satu kasus di Jambi, satu kasus di Sumatera Selatan, dan satu kasus di Sumatera Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Kemenhut Segel 10 Perusahaan Diduga Bakar Lahan, 2 Diberi Sanksi Administrasi
Indonesia
Berbagai Daerah Rawan Karhutla di Kalsel, BMKG Minta Pemda Waspada Sampai 18 Agustus 2025
Daerah yang berpotensi sangat mudah terbakar di sebagian kecil Kabupaten Barito Kuala, sebagian kecil Kabupaten Banjar, sebagian kecil Kabupaten Tapin.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Berbagai Daerah Rawan Karhutla di Kalsel, BMKG Minta Pemda Waspada Sampai 18 Agustus 2025
Indonesia
Peneliti IPB Ungkap Strategi Cerdas Tekan Karhutla dengan Padukan AI dan Keterlibatan Masyarakat
Semua kembali lagi ke masyarakat, bagaimana teknologi itu digunakan oleh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Peneliti IPB Ungkap Strategi Cerdas Tekan Karhutla dengan Padukan AI dan Keterlibatan Masyarakat
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Saat Kemarau Ini
Presiden menginstruksikan jajaran menterinya itu untuk mempersiapkan langkah-langkah mencegah dan mengantisipasi karhutla terutama di daerah-daerah rawan seperti Kalimantan dan Sumatera.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Saat Kemarau Ini
Indonesia
Karhutla di Jambi Meluas, Menteri LH Perintahkan Pantau dan Jaga Lahan Gambut
Menteri LH Hanif Faisol menegaskan pentingnya deteksi dini, kesiapsiagaan sumber daya, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Karhutla di Jambi Meluas, Menteri LH Perintahkan Pantau dan Jaga Lahan Gambut
Indonesia
Titik Panas di Kaltim Meningkat, Rata-Rata Harian di Atas 100 Titik
Dalam informasi titik panas selalu disebutkan tingkat kepercayaan sedang dengan angka 7 maupun kepercayaan tinggi dengan angka 8.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Titik Panas di Kaltim Meningkat, Rata-Rata Harian di Atas 100 Titik
Bagikan