Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 30 September 2015
Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (kiri) di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (25/8). (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Keuangan - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menuturkan pihaknya berencana membentuk desk khusus industri padat karya yang bertujuan merespons cepat permasalahan atau hambatan ekonomi yang dihadapi industri di lapangan. Untuk itu, BKPM akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian yang rencananya akan dilakukan Jumat (2/10) mendatang.

"Koordinasi lintas Kementerian pada tahap awal ini cukup penting untuk memastikan desk khusus tersebut berjalan efektif karena permasalahan yang dihadapi industri padat karya, khususnya industri tekstil dan sepatu, sangat terkait dengan kementerian lainnya," ungkap Franky dalam keterangan pers yang diterima Merahputih.com, Rabu (30/9).

Franky menambahkan, rencana koordinasi lintas kementerian melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai, dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, pihaknya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bersama pengusaha.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil existing dari hasil identifikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah peningkatan biaya produksi akibat bahan baku yang masih impor, daya beli masyarakat yang menurun, serta masuknya pakaian impor, terutama ilegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut koordinasi dengan lintas kementerian sangat diperlukan.

“Persoalan impor bahan baku, tentunya akan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlukan koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai. Dengan demikian, desk ini akan efektif menyelesaikan yang dihadapi oleh investor,” jelas Franky.

Sebelumnya, usai melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kepala BKPM Franky Sibarani ungkapkan rencana pembentukan desk khusus industri padat karya, di mana pada tahap pertama akan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh investor sektor tekstil dan alas kaki. Pembentukan desk khusus tersebut untuk memfasilitasi investor existing di kedua sektor yang menghadapi permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha mereka. (abi)

Baca Juga:

  1. Permudah Investor, BKPM Siapkan Izin Investasi 3 Jam
  2. BKPM Ambil Langkah Strategis Guna Percepatan Infrastruktur
  3. BKPM Berharap Korea Selatan Tingkatkan Investasi
#Kementerian Tenaga Kerja #Bea Cukai #Kementerian Perdagangan #Kementerian Perindustrian #Franky Sibarani #BKPM
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Geram Pengawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja, Menkeu Purbaya: Nggak Kira-kira, Akan Gue Pecat
Purbaya menerima aduan tentang gerombolan petugas Bea Cukai yang nongkrong bersama aparat berpakaian preman di Starbucks
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Geram Pengawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja, Menkeu Purbaya: Nggak Kira-kira, Akan Gue Pecat
Indonesia
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Perhitungan target harus mempertimbangkan dinamika ekonomi kuartal akhir yang cenderung meningkat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Indonesia
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Hotline Lapor Pak Purbaya kini sudah menerima 15.933 aduan. Layanan tersebut baru dua hari dibuka oleh Kementerian Keuangan RI.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Indonesia
Menkeu Terima 15.933 Pesan WA, Yang Muji 2.459 dan Mengadu 13.285 Pesan
Selain perilaku oknum pegawai, aduan publik juga banyak menyasar praktik peredaran barang ilegal. Salah satunya mengenai maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Terima 15.933 Pesan WA, Yang Muji 2.459 dan Mengadu 13.285 Pesan
Indonesia
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Purbaya memastikan bahwa semua laporan yang dibacakan akan segera ditindaklanjuti
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Indonesia
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Alih-alih membentuk lembaga baru, pemerintah akan melakukan pembenahan serta memperkuat reformasi di sektor penerimaan negara agar lebih efisien dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Indonesia
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum mengusulkan pengganti Anggito Abimanyu. Ia akan mengurus langsung pajak dan bea cukai.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Indonesia
DPR Dukung Pemerintah Tidak Naikkan Cukai Hasil Tembakau di 2026, Jaga Lapangan Kerja
Keputusan itu juga berperan penting menjaga lapangan kerja di sektor tembakau yang dikenal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
DPR Dukung Pemerintah Tidak Naikkan Cukai Hasil Tembakau di 2026, Jaga Lapangan Kerja
Indonesia
Peredaran Rokok Ilegal Dinilai Mengganggu, Rugikan Negara hingga Merusak Kesehatan
Peredaran rokok ilegal dinilai sangat mengganggu. Sebab, peredarannya bisa merugikan negara hingga merusak kesehatan masyarakat.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Peredaran Rokok Ilegal Dinilai Mengganggu, Rugikan Negara hingga Merusak Kesehatan
Lifestyle
Sudah Dibuka, Kemenperin Harap IMOS 2025 Jadi Pendorong Inovasi bagi Industri Otomotif Nasional
Kemenperin berharap IMOS 2025 bisa jadi pendorong inovasi bagi industri otomotif nasional.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Sudah Dibuka, Kemenperin Harap IMOS 2025 Jadi Pendorong Inovasi bagi Industri Otomotif Nasional
Bagikan