Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 30 September 2015
Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (kiri) di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (25/8). (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih Keuangan - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menuturkan pihaknya berencana membentuk desk khusus industri padat karya yang bertujuan merespons cepat permasalahan atau hambatan ekonomi yang dihadapi industri di lapangan. Untuk itu, BKPM akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian yang rencananya akan dilakukan Jumat (2/10) mendatang.

"Koordinasi lintas Kementerian pada tahap awal ini cukup penting untuk memastikan desk khusus tersebut berjalan efektif karena permasalahan yang dihadapi industri padat karya, khususnya industri tekstil dan sepatu, sangat terkait dengan kementerian lainnya," ungkap Franky dalam keterangan pers yang diterima Merahputih.com, Rabu (30/9).

Franky menambahkan, rencana koordinasi lintas kementerian melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai, dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, pihaknya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bersama pengusaha.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil existing dari hasil identifikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah peningkatan biaya produksi akibat bahan baku yang masih impor, daya beli masyarakat yang menurun, serta masuknya pakaian impor, terutama ilegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut koordinasi dengan lintas kementerian sangat diperlukan.

“Persoalan impor bahan baku, tentunya akan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlukan koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai. Dengan demikian, desk ini akan efektif menyelesaikan yang dihadapi oleh investor,” jelas Franky.

Sebelumnya, usai melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kepala BKPM Franky Sibarani ungkapkan rencana pembentukan desk khusus industri padat karya, di mana pada tahap pertama akan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh investor sektor tekstil dan alas kaki. Pembentukan desk khusus tersebut untuk memfasilitasi investor existing di kedua sektor yang menghadapi permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha mereka. (abi)

Baca Juga:

  1. Permudah Investor, BKPM Siapkan Izin Investasi 3 Jam
  2. BKPM Ambil Langkah Strategis Guna Percepatan Infrastruktur
  3. BKPM Berharap Korea Selatan Tingkatkan Investasi
#Kementerian Tenaga Kerja #Bea Cukai #Kementerian Perdagangan #Kementerian Perindustrian #Franky Sibarani #BKPM
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Alias Noel Tersangka Dugaan Pemerasan
Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (kedua kiri) saat penetapan tersangka dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum'at (22/8/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK Resmi Tetapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Alias Noel Tersangka Dugaan Pemerasan
Berita Foto
Deretan Mobil dan Motor Barang Bukti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer di KPK
Sederet barang bukti berupa sepeda motor dan mobil dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025)
Didik Setiawan - Kamis, 21 Agustus 2025
Deretan Mobil dan Motor Barang Bukti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer di KPK
Indonesia
Dasco: Presiden Prabowo Tidak Akan Lindungi Wamenaker Immanuel Ebenezer
Noel, sapaan Immanuel Ebenezer ditangkap oleh tim penindakan KPK lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Dasco: Presiden Prabowo Tidak Akan Lindungi Wamenaker Immanuel Ebenezer
Indonesia
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Pemerintah berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung atau balpres senilai Rp 112,35 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Lifestyle
Kemendag Masih Kawal Penyelesaian Pengembalian Dana Tiket Konser DAY6
Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen terkait pengembalian dana (refund) tiket konser DAY6 ‘3rd World Tour Forever Young’
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
Kemendag Masih Kawal Penyelesaian Pengembalian Dana Tiket Konser DAY6
Indonesia
Wamendag Tanggapi Isu Bendera One Piece, Penjualan Merah Putih Diklaim Tak Menurun
Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece ini menjadi sorotan publik menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Wamendag Tanggapi Isu Bendera One Piece, Penjualan Merah Putih Diklaim Tak Menurun
Indonesia
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Capaian realisasi investasi di Jawa selama triwulan II tahun ini sebesar Rp 237,5Triliun dan untuk di luar Jawa sebesar Rp 240,2Triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Indonesia
Kemendag Sita 5.100 Ponsel Pintar Rakitan dengan Nilai Capai Rp 17,62 Miliar
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp 17,62 miliar.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Kemendag Sita 5.100 Ponsel Pintar Rakitan dengan Nilai Capai Rp 17,62 Miliar
Indonesia
Beras Oplosan Bikin Masyarakat Tertipu, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Beras oplosan membuat masyarakat tertipu. Pemerintah pun harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
Soffi Amira - Sabtu, 19 Juli 2025
Beras Oplosan Bikin Masyarakat Tertipu, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Indonesia
Beras Oplosan Alarm Serius, DPR Desak Kemendag Tingkatkan Pengawasan, Jangan Hanya Aktif Jelang Hari Besar Keagamaan
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap peredaran dan ketersediaan bahan pokok.
Frengky Aruan - Jumat, 18 Juli 2025
Beras Oplosan Alarm Serius, DPR Desak Kemendag Tingkatkan Pengawasan, Jangan Hanya Aktif Jelang Hari Besar Keagamaan
Bagikan