Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 30 September 2015
Atasi Hambatan Ekonomi, BKPM Lakukan Program Padat Karya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (kiri) di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (25/8). (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Keuangan - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menuturkan pihaknya berencana membentuk desk khusus industri padat karya yang bertujuan merespons cepat permasalahan atau hambatan ekonomi yang dihadapi industri di lapangan. Untuk itu, BKPM akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian yang rencananya akan dilakukan Jumat (2/10) mendatang.

"Koordinasi lintas Kementerian pada tahap awal ini cukup penting untuk memastikan desk khusus tersebut berjalan efektif karena permasalahan yang dihadapi industri padat karya, khususnya industri tekstil dan sepatu, sangat terkait dengan kementerian lainnya," ungkap Franky dalam keterangan pers yang diterima Merahputih.com, Rabu (30/9).

Franky menambahkan, rencana koordinasi lintas kementerian melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai, dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, pihaknya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bersama pengusaha.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil existing dari hasil identifikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah peningkatan biaya produksi akibat bahan baku yang masih impor, daya beli masyarakat yang menurun, serta masuknya pakaian impor, terutama ilegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut koordinasi dengan lintas kementerian sangat diperlukan.

“Persoalan impor bahan baku, tentunya akan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlukan koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai. Dengan demikian, desk ini akan efektif menyelesaikan yang dihadapi oleh investor,” jelas Franky.

Sebelumnya, usai melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kepala BKPM Franky Sibarani ungkapkan rencana pembentukan desk khusus industri padat karya, di mana pada tahap pertama akan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh investor sektor tekstil dan alas kaki. Pembentukan desk khusus tersebut untuk memfasilitasi investor existing di kedua sektor yang menghadapi permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha mereka. (abi)

Baca Juga:

  1. Permudah Investor, BKPM Siapkan Izin Investasi 3 Jam
  2. BKPM Ambil Langkah Strategis Guna Percepatan Infrastruktur
  3. BKPM Berharap Korea Selatan Tingkatkan Investasi
#Kementerian Tenaga Kerja #Bea Cukai #Kementerian Perdagangan #Kementerian Perindustrian #Franky Sibarani #BKPM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
Emas Disembunyikan di Tubuh Penumpang, Bea Cukai Bongkar Upaya Ekspor Ilegal Rp 61,95 Miliar
Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 25,88 kg emas senilai Rp61,95 miliar di lima bandara internasional sepanjang Oktober 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Emas Disembunyikan di Tubuh Penumpang, Bea Cukai Bongkar Upaya Ekspor Ilegal Rp 61,95 Miliar
Indonesia
BKPM dan BP BUMN Ditetapkan di Bawah Koordinasi Menko Bahlil Lahadalia
Kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyampaikan hal tersebut masih berupa kemungkinan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
BKPM dan BP BUMN Ditetapkan di Bawah Koordinasi Menko Bahlil Lahadalia
Indonesia
Cukai Minuman Berpemanis Bakai Diterapkan di 2027
Adapun wacana penerapan Cukai MBDK telah bergulir sejak lama dan terus mengalami penundaan hingga ditargetkan berlaku pada semester II-2027.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Cukai Minuman Berpemanis Bakai Diterapkan di 2027
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Musnahkan 12,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp12,53 Miliar
Bea Cukai Surakarta mengamankan 12.866.052 batang rokok ilegal dan 164.400 ml MMEA. Potensi kerugian negara mencapai Rp12,53 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Bea Cukai Surakarta Musnahkan 12,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp12,53 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
Menkeu Suahasil Nazara Segera Rombakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Fokus Kementerian Keuangan saat ini akan memperkuat keuangan negara dan melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Menkeu Suahasil Nazara Segera Rombakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Indonesia
Instruksi Menkeu Baru Suahasil Nazara ke Bea Cukai: Pak Djaka Gempur Terus
Menkeu Suahasil Nazara yang baru dilantik hari ini secara khusus menantang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Instruksi Menkeu Baru Suahasil Nazara ke Bea Cukai: Pak Djaka Gempur Terus
Indonesia
Kemendag Panggil MAP Group, Klarifikasi Aduan Konsumen Promo Buy 1 Get 1
Promo Buy 1 Get 1 MAP Group kini diadukan konsumen. Kemendag pun meminta klarifikasi soal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
Kemendag Panggil MAP Group, Klarifikasi Aduan Konsumen Promo Buy 1 Get 1
Bagikan