ARB Desak Yasonna Laoly Cabut SK Pengesahan Munas Ancol

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
ARB Desak Yasonna Laoly Cabut SK Pengesahan Munas Ancol

Aburizal Bakrie (tengah) bersama jajaran Partai Golkar saat konferensi pers setelah keputusan Mahkaman Agung (MA), di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (20/10) (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali mendesak Menteri Hukum dam Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali.

Hal tersebut diungkapkan Aburizal Bakrie di tengah-tengah konferensi pers terkait putusan Mahkamah Agung  yang mengabulkan permohonan atas pembatalan SK Menkumham yang mensahkan Munas Ancol kubu Agung Laksono, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

"SK Menkumham tidak sah dan kami memerintahkan kepada Menkumham agar mencabut SK pengesahan pengurus Munas Ancol. Dengan adanya dua putusan itu jelas Indonesia masih negara hukum, kita mengharapkan pemerintah segera menerbitkan SK yang menerima Munas Bali,” kata ARB.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) juga menguatkan putusan PTUN Jakarta. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Jakarta juga memperkuat putusan PN Jakarta Utara yang menyatakan Munas Ancol tidak sah.

"Kami minta Menkumham mengesahkan hasil Munas Bali. Saya kira pemerintah insyaallah segera menerbitkannya, agar Golkar dapat menjalani pekerjaan dan tugasnya secara bersatu dan mengacu AD/ART partai," pungkas Aburizal Bakrie. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Pasca Putusan MA, Golkar Songsong Pilkada Serentak 2015
  2. Sengketa Golkar, MA Menangkan Kubu Aburizal Bakrie
  3. Poros Muda Golkar: Krisis Ekonomi Bisa Picu Kerusuhan Rasial
  4. Rapat Pleno Fraksi Golkar
  5. Politikus Golkar Ini Sebut Wali Kota Tual Tidak Pernah Salat
#Golkar #Munas Bali #Aburizal Bakrie #Yasonna Laoly
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Mantan Ketum Partao Golkar itu.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA
Indonesia
Sekjen Golkar: Pertemuan Makan Siang Gibran dan Dasco Tidak Bahas Isu Pemakzulan
Gibran mengunggah foto sedang makan siang bersama Dasco di akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming pada Sabtu (9/8)
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Sekjen Golkar: Pertemuan Makan Siang Gibran dan Dasco Tidak Bahas Isu Pemakzulan
Bagikan