Arab Saudi Desak PBB Hilangkan Hak Kaum LGBT
Adinda Nurrizki - Rabu, 30 September 2015
Bendera Pelangi adalah bendera lambang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual) sudah digunakan sejak tahun 1970an. (Foto: United COR)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Internasional - Arab Saudi mendesak PBB untuk menghilangkan hak para kaum homoseksual dari Global Goals. Hak para kaum LGBT ini dinilai bertentangan dengan hukum Islam.
Protes datang dari Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir.
"Seks bagi kita berarti pria dan wanita. Keluarga berarti pria dan wanita yang telah menikah," ujarnya seperti dikutip The Independent.
Al-Jubeir juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki hak untuk tidak mengikuti agenda yang bertentangan dengan hukum Islam.
Sebelumnya PBB memang tengah menyusun rancangan terkait kemiskinan, kesetaraan, dan perubahan iklim. Namun kesetaraan hak kaum LGBT telah dihapus dalam kesepakatan akhir.
BACA JUGA:
- Survei: 1 dari 4 Transgender Alami Pelecehan Seksual
- Cara Delevingne Cium Pacar Sesama Jenisnya di London Fashion Week
- Pernikahan Gay di Bali Pernah Terjadi Pada 2008?
- Heboh Foto Pernikahan Pasangan Gay di Bali
- Miley Cyrus Isi Soundtrack Film Tentang Lesbian
Bagikan
Ditulis Oleh
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Indonesia
Indonesia Resmi Punya Hotel di Mekah, Arab Saudi Ubah Aturan Kepemilikan
Indonesia resmi memiliki hotel dan lahan di Mekah untuk Kampung Haji Indonesia. Keberhasilan ini hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
Beredar unggahan yang menyebut PBB melangkahi Indonesia dalam menyebabkan status bencana yang terjadi di Aceh-Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
![[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra](https://img.merahputih.com/media/3b/38/fb/3b38fb9f066a491a5ce1740bb6a2f8f0_182x135.jpg)
Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
