APKLI Tolak Rencana Jusuf Kalla Jadikan BPJS Kesehatan Sponsor Sepak Bola

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Jumat, 31 Juli 2015
APKLI Tolak Rencana Jusuf Kalla Jadikan BPJS Kesehatan Sponsor Sepak Bola

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ELvyn G. Masassya (kedua kanan) (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengecam keras rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan BPJS kesehatan sebagai sponsor sepakbola.

"APKLI tegas menolak dan mengecam rencana wapres Jusuf Kalla jadikan BPJS kesehatan sebagai sponsor sepakbola," kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun M Biomed kepada Merahputih.com, Jumat (31/7).

Ali yang juga Ketua Umum Pergerakan Merah-Putih Indonesia (PMP) menambahkan, rakyat membayar iuran BPJS kesehatan saja sudah melanggar UUD 1945. Sebab jaminan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Yang bener saja kelola bangsa dan Negara, jika tidak mampu lebih baik tidak jadi pemimpin bangsa daripada terus menerus membebani rakyat," sambung Ali.

Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menambahkan, hidup sehat adalah hak konstitusional seluruh bangsa Indonesia. Sebanyak 86,6 juta rakyat iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah dengan dalih berada dalam garis kemiskinan.

Kenyataan itu bisa dibilang diskriminatif seharusnya 250 juta penduduk Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah, tak boleh membayar iuran BPJS Kesehatan. Sejak awal, BPJS Kesehatan langgar konstitusi atau cacat dari lahir. Bahkan telah menimbulkan kecemburuan sosial akibat perlakuan yang diskriminatif.

"Batalkan rencana Wapres JK gunakan Dana BPJS Kesehatan jadi sponsor sepakbola. Jika dipaksakan oleh Wapres JK maka segera menimbulkan kegaduhan nasional, pungkas Ali yang fokuskan diri gerilya ekonomi PKL kekiling Indonesia hadapi gempuran MEA dan liberalisasi ekonomi.

Seperti diberitakan sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk lebih banyak mensponsori kegiatan olahraga seperti menjadi sponsor sepakbola. Ia berharap kegiatan semacam itu bisa menekankan jumlah warga sakit sehingga pada akhirnya menghemat pengeluaran negara.

"Supaya Anda diklaim (asuransi kesehatan) tidak banyak. Yang terjadi semua pukul dada, sakitlah pokoknya saya bayar. Ini harus dibalik, sehatlah kita siapkan fasilitas untuk sehat sehingga saling menunjang ini," katanya Rabu (29/7). (bhd)

BACA JUGA:  

BPJS Bantah Tidak Terapkan Prinsip Syariah 

Sekjen MUI: BPJS Buka Peluang Berjudi 

BPJS Haram Diputuskan 800 Ulama se-Indonesia 

Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI

 

#Jusuf Kalla #APKLI #BPJS Haram
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Prabowo makan siang bareng Jusuf Kalla. Keduanya saling bertukar pikiran dan membahas isu strategis.
Soffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Indonesia
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Bahlil lantas pergi tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Desember 2024
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Indonesia
Pemerintah Siap Turun Tangan Mediasi Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Pemerintah siap turun tangan dalam konflik dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang terjadi saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
Pemerintah Siap Turun Tangan Mediasi Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Indonesia
Pembiaran Munas Tandingan Bikin Malu PMI di Dunia
Proses Munas tandingan tersebut dipandang sebagai pengabaian prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Desember 2024
Pembiaran Munas Tandingan Bikin Malu PMI di Dunia
Indonesia
JK Lapor Polisi soal Kisruh PMI, Agung Laksono: Ini Bukan Masalah Pidana
Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Jusuf Kalla terhadap dirinya terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
Frengky Aruan - Senin, 09 Desember 2024
JK Lapor Polisi soal Kisruh PMI, Agung Laksono: Ini Bukan Masalah Pidana
Bagikan