BPJS Bantah Tidak Terapkan Prinsip Syariah
Fredy Wansyah - Kamis, 30 Juli 2015
Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). (Antara)
MerahPutih Nasional - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Irfan Humaidi membantah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, BPJS telah menerapkan prinsip syariah.
Irfan menjelaskan, pengelolaan dana BPJS tidak menerapkan profit oriented. Dengan tidak menerapkan prinsip profit tersebut, dana BPJS menerapkan prinsip gotong royong dan nirlaba.
"Ini mengakomodasi prinsip syariah. Uang yang terkumpul langsung terbagi dua. Salah satunya ialah dana BPJS atau di dalam asuransi syariah disebut takaful," jelasnya di Jakarta, Kamis (30/7).
Meski begitu, Irfan menyatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak MUI terkait pernyataan fatwa haram BPJS. Dia berharap polemik ini tidak berlekanjutan lebih jauh.
Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa fatwa haram BPJS karena tidak berasas syariah. Menurutnya, pokok haramnya terdapat pada nilai bunga. Atas dasar itulah, MUI setuju memfatwakan haram terhadap BPJS. (fre)
Baca Juga:
Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI
Di Muktamar Jombang, NU Akan Bahas soal Mudahnya MUI Berfatwa
Ribka Tjiptaning Tuding Dua Orang ini Bisniskan Uang Rakyat lewat BPJS
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran