Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Tambah Kuota Beras Sejahtera

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Tambah Kuota Beras Sejahtera

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) menyerahkan bantuan untuk keluarga miskin di Dusun Kali malang, Desa Tawang argo,, Kabupaten Malang, Sabtu (4/4).(Foto: Antara Trisnadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pemerintah Indonesia berencana untuk kembali menambah pembagian beras raskin pada tahun ini. Dimana biasanya dalam satu tahun Pemerintah membagikan raskin sebanyak 12 kali dalam setahun, namun untuk tahun ini Pemerintah menyiapkan strategi bantuan bagi masyarakat yakni mengeluarkan beras raskin sebanyak 14 kali.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penambahan pembagian raskin ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dari dampak El nino (kekeringan dalam jangka panjang). Dimana beras raskin ini akan dikeluarkan pada puncak kekurangan beras yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

"Ya bulanannya sama seperti bulan yang lain, cuma tambahannya ada dua bulan dalam setahun ini tambahannya. Satu kali september, satu kali November atau Desember, pada saat puncak pacekliknya datang," ujarnya.

Pemberian raskin ini lanjutnya, akan diubah namanya menjadi beras untuk sejahtera. Dimana nama tersebut sudah diusulkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Kata Bu Khofifah Indar namanya menjadi beras untuk sejahtera," katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial mencatat sejak 2013 hingga saat ini, sekitar 15,5 juta rumah tangga telah ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat raskin setiap tahunnya. Jumlah RTS itu merupakan 25 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Penyebaran alokasi di setiap daerah ditentukan melalui pertimbangan tingkat kemiskinan, ketertinggalan dan kesulitan daerah.(rfd)

 

Baca Juga:

Bangka Belitung dari Negeri Laskar Pelangi menuju Tanah Para Mafia

Soal Rating, Presiden Jokowi: Konten Siaran Seyogyanya Bersifat Mendidik

Presiden Jokowi Minta Lembaga Penyiaran Tidak Kejar Rating

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan WB-IMF 2018 di Bali

Presiden Jokowi Ingin Undang-Undang Penghambat Investasi Direvisi

#Dampak El Nino #Darmin Nasution #Menko Perekonomian #Kementerian Sosial #Khofifah Indar Parawansa #Raskin
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kemensos Gelontorkan Santunan Rp 15 Juta untuk Korban Meninggal akibat Banjir Bandang Bali
Kemensos juga menyalurkan bantuan berupa sembako, makanan bayi, serta kebutuhan pokok lainnya bagi korban banjir.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Kemensos Gelontorkan Santunan Rp 15 Juta untuk Korban Meninggal akibat Banjir Bandang Bali
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
228.048 orang dicoret, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi karena terlibat judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
Indonesia
Ini Yang Dicari KPK dari Pemeriksaan Khofifah
Khofifah sedianya diperiksa KPK pada Jumat (20/6) di Gedung KPK, Jakarta. Namun, ia meminta penjadwalan ulang pada Rabu (18/6) lantaran harus menghadiri wisuda anaknya di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juli 2025
Ini Yang Dicari KPK dari Pemeriksaan Khofifah
Indonesia
Khofifah Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK di Polda Jatim
Khofifah didampingi seorang staf Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengacara dari MAKI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juli 2025
Khofifah Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK di Polda Jatim
Indonesia
Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Khofifah di Mapolda Jatim
Gubernur Jawa Timur ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah kelompok masyarakat (pokmas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juli 2025
Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Khofifah di Mapolda Jatim
Indonesia
Besok, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
KPK akan memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jatim 2021-2022.
Soffi Amira - Rabu, 09 Juli 2025
Besok, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
Indonesia
KPK Bantah Isu Takut Periksa Khofifah dan RK, Ini Alasan Keduanya Belum Dipanggil
Ridwan Kamil diagendakan diperiksa menjadi saksi setelah rumahnya digeledah KPK pada 10 Maret 2025
Wisnu Cipto - Selasa, 08 Juli 2025
KPK Bantah Isu Takut Periksa Khofifah dan RK, Ini Alasan Keduanya Belum Dipanggil
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Bagikan